Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pelaksanaan program 100 hari bidang ekonomi yang telah berjalan selama sebulan, tidak akan mengganggu APBN 2010. “Untuk program 100 hari itu sejak awal memang tidak harus menggunakan dana yang sudah ada dalam anggaran 2009 atau 2010, karena ini merupakan masalah kebijakan,” katanya di kompleks Departemen Keuangan (Depkeu) Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/12).

Ia menambahkan, pelaksanaan program 100 hari yang realisasinya telah mencapai 60% memang merupakan program awal yang akan menyingkirkan hambatan-hambatan dalam program pembangunan ekonomi pemerintah maupun menarik investasi pihak swasta.

Tolong di catat, bila program 100 hari ini menggunakan uang negara, tanpa disyahkan oleh UU, maka ini adalah pelanggaran penggunaan uang negara.

Tanggal 3 Agustus lalu, saya terheran-heran, melihat acara TV, ada siaran langsung meliput pidato kenegaraan penyampaian pengantar APBN tahun 2010, oleh Presiden SBY di depan sidang Paripurna DPR RI. Jaman Pak Harto dahulu, biasa di sampaikan pada setiap tanggal 15 Agustus. Heran, bukan karena isi pidatonya, akan tetapi soal timing penyampaiannya. Soal “timing”, bukan masalah sepele. Ini berkaitan dengan praktek ketata negaraan, dalam kerangka system perpolitik kita. Jaman Pak Harto, penyampaian pidato pengantar APBN ini, dianggap sebagai praktek kenagaraan yang baik saja. Dus artinya tidak ada kewajiban. Tetapi dalam system presidensial, pidato pengantar APBN ini, harus di lihat dari suatu proses pelaksanakan system politik.

Yang merasa aneh bagi saya adalah, penyampaian pidato pengantar APBN ini dilakukan oleh Presiden periode 2004~2009, untuk APBN tahun 2010, dihadapan anggota DPR RI yang akan segera berkahir masa tugasnya. Kalau Presiden yang saat ini tidak menjadi Presiden pada tahun 2010, ini artinya presiden terpilih tidak melaksanakan kontrak sosialnya (kontrak Politik). Artinya ia telah membohongi rakyat. Kenapa demikian, sebab ketika Capres tadi berkampanye, berjanji ini dan itu, pada saat ia mengawali tugasnya, ia hanya melaksanakan program kerja dari Presiden yang terdahulunya. Ini janggal sekali. Aneh. Frame worknya tidak dapat saya fahami. Tidak logis.

Urut-urutan yang benar itu, dalam system Presidential seperti ini; Capres melakukan kontrak sosial (dikita dikenalk dengan Kontrak Politik) dengan rakyat, kemudian rakyat menentukan pilihan Presidennya. Setelah selesai Pilpres baru dilakukan pemilihan anggota Parlemen. Setelah Presiden terpilih dilantik dan Parlemen baru terbentuk, Presiden menyampaikan kontrak sosialnya kepada parlemen, kemudian parlemen membahasnya dan melegitimasi hingga menjadi UU APBN ( amanah rakyat dan telah menjadi milik negara).

Tugas parlemen/DPR, sebenarnya hanya sampai mengundangkan APBN selama 5 tahun, kemudian bubar. Checks and Balances kepada presiden/eksekutif bila keluar dari kontrak sosialnya dilakukan oleh Senat atau di Indonesia bisa dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di Amerika Parlemen umurnya hanya 2 tahun, Presiden 4 tahun, dan senator 6 tahun.

“Juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan terhadap rekomendasi dari tim verifikasi fakta dan proses atau dikenal dengan tim delapan pada Senin (23/11)”, saya kutip dari Media Indonesia hari ini.

Membaca berita tersebut, saya dalam kesadaran yang paling alfa, menyatakan “heran dan aneh”. Tim 8 yang beliau tetapkan itu, kemudian tentu saja diharapkan dapat menyelesaikan kemelut yang yang sedang kita tunggu penyelesainnya melalui kearifan politik SBY selaku kepala Negara, telah menggelitik fikiran saya karena ada beberapa hal yang sulit saya cerna dan janggal dalam benak saya;

1. Kehadiran Tim 8 ini, bukankah telah menapikan lembaga-lembaga negara yang ada, seperti Kepolisian dan Kejaksaan?
2. Apapun hasilnya, produk tim 8 tersebut, tidak akan pernah menjadi bahan pertimbangan yuridis formal, karena kehadirannya diluar koridor tata hukum yang ada. Artinya telah membertukan ketentuan-ketetuan hukum yang ada.
3. Rekomendasi tim 8, sikap POLISI dan Kejaksaan Agung serta leletnya Presiden bersikap sementara arus bawah yang semakin kuat telah menjadi gerakan masyarakat, yg menentang masalah KPK – POLRI ini, telah semakin menyulitkan Presiden untuk mengambil keputusan yang arif.

Dengan sangat sederhana yang bisa saya utarakan disini adalah: “ telah dan sedang terjadi kemelut dalam tata hukum di negeri ini pada satu sisi, besarnya kepentingan politik (Polical Endevour) pada sisi lain, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritikal dan telah menjadi publik opini yang bisa menjadi arus kekuatan tersendiri (People Pressure) ”. Ini yang menurut hemat saya, kritikal dan menjadi snowball masalah.

Dalam situasi yang seperti ini, sebenarnya masih ada pintu hukum yang satu-satunya masih terbuka, supaya bisa menyelesaikan permukaan masalah (surface) tersebut, sehingga bisa memenuhi harapan rakyat selaku pemegang kedaulatan (baca dalam konteks demokrasi Indonesia). Pintu hukum yang saya maksud adalah Abolisi. Inilah hak prerogratif kepala negara, yang bukan saja kuranya banyak dipahami oleh para Pakar Hukum dan saya yakin ada indikasi Presidenpun tidak menangkap esensinya. Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, mengatakan :” Substansi grasi, amnesti, abolisi, dan rahabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus perkara. Yudikatif sebagaimana halnya Legislatif dan eksekutif berada di wilayah might be wrong, Penggunaan hak prerogatif oleh Kepala Negara hanya dalam kondisi teramat khsus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum”.

Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum. Melalui Abolisi putusan atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernahy terjadi. Abolisi bisa dilakukan terhadap proses hukum yang kacau (misal, akibat sarat rekayasa atau hakim di bawah bayang-bayang kekuasaan, atau tercium adanya permainan kotor yang melatar belakangi proses keadilan), atau ada putusan pengadilan yang tidak adil atau cacat hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum yang bertentangan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang menaui kemarahan publik bahkan tidak tertutup kemungkinan mengundang tekanan internasional, apabila dibiarkan berdampak pada merosotnya kridibilitas negara.

oleh : Ali Syarief

Atmosphere kita saat ini sedang dipenuhi oleh berita-berita yang sangat menghebohkan, melebihi berita-berita lainnya, setelah Antasari Azhar, kembali ditetapkan dua pimpinan KPK sebagai tersangka baru oleh POLRI . Keputusan Kepolisian untuk menetapkan dua pimpinan KPK tersebut, bukan saja telah mengundang kontroversi dan keheranan sebagian masyarakat kita, akan tetapi telah melibatkan sejumlah pimpinan lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Kejaksaan. Pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, dalam kapasitasnya selaku pribadi, menyesalkan sikap POLRI yang telah menetapkan dua tersangka pimpinan KPK tersebut, tanpa alasan yang jelas menurut hukum. Adnan Buyung Nasution, yang dengan berani dan terang-terangan menyatakan secara terbuka supaya Kapolri segera memberhentikan Susno Duaji-Kabareskrim, dari jabatannya.

Sebagai seorang awam kita kemudian boleh mengajukan pertanyaan, sebenarnya ada apa dibalik itu semua?!. Apa yang membuat Susno Duaji, berani mengambil langkah menetapkan dua Pimpinan KPK tersebut sebagai tersangka? Padahal Mahmud MD menyatakan penetapannya tanpa alasan hukum yang kuat. Keberanian moral Susno Duaji, pasti bukan karena ia bersikap nekad. Musthail ia bertindak sendiri, atas nama lembaga Kepolisian, tanpa mendapat restu dari pucuk pimpinannya, Kapolri. Kalau demikain, pertanyaan berikutnya adalah, apakah sebodoh itu Kapolri mendukung sikap Susno Duaji, walau secara hukum lemah penetapan dua tersangka pimpinan KPK itu!? ; Apakah Kapolri nekad juga menetapkan dua pipinan KPK tsb, padahal alasan pada waktu ditetapkannya adalah soal penyalah gunaan wewenang kelembagaan, yang nyata-nyata bukan wilayah dan kewenangan POLRI?!. Keberanian moral KAPOLRI, merestui sikap Susno Duaji, mustahil kalau tanpa dikonsultasikan dengan pihak pimpinannya yang lebih tinggi!?.

Asumsi diatas, menjadi semakin terang benderang, bahwa dalam waktu yang sangat singkat Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang pemberhentian/non aktif dua Pimpinan KPK tersebut. Keluarnya PERPPU ini, telah membuat berang Adnan Buyung Nasution yang merasa tidak diminta pertimbangannya oleh Presiden, dan menyatakan bahwa “Presiden tidak boleh bertindak otoriter”, kilahnya. Karena itu ditunjuklah kemudian Tim Lima, untuk membantu Presiden merkruit dan merekomendir 3 calon anggota KPK baru sebagai PLT.

Terlepas dari semua kisruh yang saya jelaskan diatas, ada pertanyaan yang paling mendasar mengenai sikap SBY. Presiden selaku kepala negara (can do no wrong), melihat pertengkaran antara lembaga negara tsb, seharusnya bersikap tegas sebagai bagian dari solusi untuk menyelesaikan konflik kedua lembaga itu. Bukan malah mengeluarkan PERPPU, sehingga posisi ia menjadi dianggap tidak netralit selaku kepala Negara/bukan kepala Pemerintahaan. Sebenarnya hal itu pernah dia lakukan dengan memanggil ketiga pimpinan lembaga tersebut: POLRI, KEJAKSAAN dan KPK. Namun hasilnya sangat disayangkan gerakan POLRI telah terlalu jauh masuk ke wilayah yang bukan ranah kewenangannya (beyond the border).

Alasan Presiden mengelaurakan PERPPU yang begitu kilat tersebut dimungkinkan karena beliau sakit hati sebab sang besan ditetapkan sebagai terpidana dengan tambahan masa tahanan malah plus 6 bulan dari tuntutan jaksa? Saya tidak percaya itu. Terlalu kecil untuk sekelas SBY. Kasus Arifin Pohan, sesungguhnya telah memperkuat citra SBY sebagai Presiden yang anti korupsi, tidak pandang bulu dan menuai simpatik rakyat.

Tetapi yang akan berbekas dalam kasus ini adalah, akan memakan waktu yang lama dan menjadi semakin sulit/complicated, karena akan banyak melibatkan berbagai fihak dan lembaga-lembaga Negara; seperti BI dan Menkeu, berkaitan dengan bail out 6.7 trilyun, aliran dana ke pihak-pihak terkait yang berindikasi korupsi, POLRI dan KPK (kisruh antar lembaga+UU Tipikor yg baru) dan last masalah nasib perppu kalau dikemudian hari ternyata dua pimpinan kpk itu terbabas di pengadilan atau perppu di tolak DPR, kemudian last but not least moral anggota KPK saat ini setelah di obok-obok polisi, yg bukan sebagai lembaga super body lagi dalam urusan korupsi, turun.

Masih ingatkan kita, ketika KPK akan memeriksa penyelewangan pengadaan komputerisai di tubuh KPU?!. Tahukah kalau KPU yang sekarang ada itu adalah KPU yang terjelek sepanjang dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia? Itu sdh menjadi general opinion, bahwa KPU saat ini telah menuai berbagai masalah!. Tapi siapa yang bernai mengaudit KPU? Siapa yang berani menghukum KPU? Siapa yang berani mengevaluasi produk-produk KPU dengan asumsi disana sini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan penghitungan suara, dlsb!!!

Saya berasumsi, karena KPK akan mengaudit KPU lah yang telah memicu salah seorang figure kita menjadi berang, karena bisa mengganggu legitimasi keberhasilannya memenangkan Pemilu 2009 kemarin sebagai produk KPU sekarang ini?!. Bandingkan dengan KPU yang lalu, yang diakui dan dipuji oleh Dunia telah dapat menyelenggarakan Pemilu yang sangat demokratis, tetapi beberapa top pimpinannya telah diseret ke pengadilan dan dipenjarakan.

Selanjutnya, akan menjadi semakin jelas, bagaimana nanti SBY menyusun komposisi kabinet yang akan datang. Kalau lawan-lawan politik ternyata masuk didalam jajaran kabinetnya, ini fakta lain yang meyakinkan kita, bahwa SBY adalah all behind the sceen?.

title : Pemprov DIY Gelar Tirakatan Mengenang Maklumat 5 September
summary : Pemerintah Provinsi DIY bersama warga menggelar acara tirakatan untuk mengenang Maklumat 5 September 1945, bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat ke NKRI. (read more)

oleh : Ali Syarief

 Kita tentu masih teringat ketika Obama dilantik sebagai presiden, tidak didalam sebuah gedung yang megah, tidak pula di hadiri oleh undangan pejabat, artis atau petinggi lainya. Ia menngucapakan sumpah sebagai kata-kata pelantikannya, didepan rakyat Amerika dibawah atap langit, baik yang memilihnya ataupun yang tidak memilihnya. Mengapa demikian? Karena Amerika menganut sistem politik Presidential, karenanyalah didepan rakyat pemilihnya pelantikan itu di lakukan.

Makna yang dapat kita tangkap adalah, bahwa didalam sistem politik presidential, rakyat memilih secara langsung baik kepada calon Presiden maupun kepada calon anggota parlemen secara individu-individu. Jadi yang dipilih rakyat adalah persunya bukan Partainya. Fungsi Partai didalam sistem Presidential adalah sebagai lembaga recruitment manusia-manusia yang kelak layak menjadi pemimpin yang patut di pilih oleh rakyat. Jadi siapapun yang diajukan oleh partai adalah mereka among the best from the best!. Top of the top. Istilah Bondan Winarno nya adalah top markotop. Jadi siapapun yang dipilih rakyat adalah dia sosok manusia yang terbaik.

Karena itu keterwakilan seseorang di parlemen, dalam sistem presidential, bukan atas nama partai melainkan individu-individunya. Jadi tidak dikenal istilah “oposisi” ataupun “koalisi” untuk menentang kebijakan presiden/eksekutif. Bagaimana mungkin? Logikanya Presiden dipilih oleh katakanlah 85 juta orang, sedangkan seorang anggota DPR hanya didukung oleh kira-kira 400 ribu orang. Lebih dari itu fatsoen sistem demokrasi, ketika presiden terpilih, karena suaranya 50% + 1 %, maka siapapun dia harus tunduk dan taat kepada komitmen suara terbanyak. Tidak ada lagi penentangan, walau mereka tidak memilihnya diwaktu yang lalu. Betapapun program Mega-Pro bagus umpamanya, maka tidak boleh diperjuangkan lagi, kecuali mendukung apa yang telah menjadi Program SBY-Budiono.

Sistem Presidential, nuasanya adalah stabilitas. Karena itu tidak ada oposisi apalagi koalisi kepada Presiden hasil pilihan rakyat. Check dan balance dilakukan dalam koridor kontrak sosial Presiden dengan rakyat pemilihnya. Kalau kontrol oleh legislatif dilakukan overlaping, artinya di luar kontrak sosial, karena pemaksaan kehendak umpamanya, maka presiden di lengkapi dengan hak “veto”. Impeachment hanya dapat dilakukan ketika disepakati kalau Presiden melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral atau menyimpang dari dasar-dasar negara, oleh lembaga lain. UUD kita lemah dalam hal ini (Baca pasal 7a).

Perundang-undangan kita, menetapkan bahwa pelantikan Presiden dilakukan pada Sidang Umum MPR RI nanti. Ini karena kelihatannya melanjutkann sistem terdahulu dimana presiden di pilih oleh anggota MPR RI sebagai representasi perwakilan rakyat. Inilah gambaran bahwa dari sisi ini, tidak difahami bahwa sistem kita sudah berubah. Bukan hanya  urusan pelantikan, tetapi mindsetnya para politisi kita, seperti model parlementer yang mengembankan dinamika melalui oposisi dan koalisi. Akibat tidak ajegnya melaksanakan sistem politik ini, maka produknya setiap peristiwa politik diwarnai oleh berbagai kontroversi yang melahirkan suasana chaos.

title : Tim SBY Siap Hadapi Tim JK dan Mega di MK
summary : Tim JK dan Mega berancang-ancang mengajukan gugatan terhadap dugaan kecurangan pilpres ke ranah hukum. Tim SBY pun bersiap menghadapi gugatan hasil pilpres itu. (read more)

title : SBY Diminta Buktikan Tudingan Bom Terkait Pilpres
summary : Presiden SBY diminta mempertanggunjawabkan ucapannya saat menanggapi peristiwa pengeboman di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Terutama tentang adanya hubungan teror bom dan pemilihan presiden yang digelar 8 Juli lalu. (read more)

title : Pengamat Intelijen: Terkait Politik, Tapi Tak Berarti Dilakukan Lawan SBY
summary : Bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton dituding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan politik. Pernyataan tersebut tidak salah, namun bukan berarti pelakunya adalah lawan-lawan politik SBY. (read more)

title : Andi Mallarangeng: Itu Masih Terlalu Dini
summary : Ani Yudhoyono diprediksi akan maju sebagai capres pada 2014 untuk menggantikan suaminya, SBY, yang hampir dipastikan terpilih kembali sebagai presiden. Tetapi bagi Andi Mallarangeng, hal itu terlalu dini. (read more)