Nama: Wiranto
Lahir: Yogyakarta, 4 April 1947
Agama: Islam
Pangkat:
Jenderal TNI 1997
Karir Militer:
Pangdam Jaya 1994-1996
Panglima Kostrad 1996-1997
Kepala Staf Angkatan Darat 1997-1998
Panglima ABRI 1998-1999
Menteri
Menhankam/Pangab 1998 (Kabinet Pembangunan VII)
Menhamkan/Pangab/Pang TMI 1998-1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan-Habibie)
Menko Polkam, 1999-2000 (Kabinet Persatuan Nasional-Gus Dur)

BiografiMengenal Akbar Tandjung Lebih DekatIni dia politisi kawakan itu. Tetap gagah perkasa meski digasak lawan-lawan politiknya. Naluri politiknya terus mengalir meski tidak lagi duduk sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Setidaknya, itu mewujud dalam sebuah lembaga yang didirikan bersama teman-temannya yang kemudian diberi nama Akbar Tandjung Institute. Lembaga ini ia dirikan tak berapa lama setelah berhasil meraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Akbar mendambakan lembaga yang dibentuknya itu menjadi wadah tempat belajar sosial-politik yang bersih. Pelbagai kegiatan seperti diskusi, penerbitan buletin, pendidikan dan pelbagai pencerahan politik lainnya mengisi agenda kegiatan di lembaga ini.

Sementara itu, disertasinya yang berjudul “Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons” mendapat predikat cum laude. Tentu, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Dalam disertasinya itu, Akbar menuangkan ulasannya bagaimana Partai Golkar mampu bertahan di antara hujatan dan ancaman pembubaran dan transisi politik tak menentu. Prestasi akademisnya itu menegaskan kepiawaian Akbar di ranah yang lainnya, ranah akademis.

Berjiwa pemimpin

Ketua DPR RI periode 1999-2004 ini memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat (SR) Medan. Pernah juga mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah Sorkam Tapanuli Selatan. Dari Medan Akbar hijrah ke Jakarta, setamat SR. Di Ibu Kota ini Akbar melanjutkan pendidikannya. SMP Perguruan Cikini Jakarta dan SMA Kanisius Jakarta adalah sekolah tempat Akbar menempuh pendidikan lanjutannya.

Setamat SMA, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) menjadi pilihan pendidikan Akbar untuk jenjang pendidikan tingginya. Dari sinilah langkah karir politik Akbar mulai bersemi. Dimulai pada 1996, saat Akbar mulai aktif dalam gerakan mahasiswa, tepatnya pada saat pengganyangan G 30 S PKI, Akbar mulai aktif dalam gerakan mahasiswa melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI- UI) dan LASKAR AMPERA Arief Rahman Hakim. Berikutnya, tahun 1967-1968, Akbar terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Lalu pada 1968, Akbar aktif dalam Dewan Mahasiswa UI dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI sebagai Ketua.

Seiring bertambahnya tahun, bertambah pula pengalaman organisasi Akbar. Pada 1969-1970, Akbar duduk sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Dua tahun kemudian, 1972-1974, kursi Ketua Umum Pengurus Besar HMI berada di pundaknya.

Kesibukannya sebagai Ketua Umum PB HMI tak membuatnya menutup mata untuk aktif di organisasi lainnya. Maka, pada 1972, Akbar ikut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) dengan nama Kelompok Cipayung.

Berikutnya, pada 1973, Akbar ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dan pada 1978-1981, Akbar menjadi Ketua Umum DPP KNPI.

Pada tahun yang sama, 1978, Akbar ikut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI). Dan selanjutnya, pada 1978-1980, Akbar didaulat menjadi Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).

Pergumulannya dan juga prestasi gemilangnya memimpin banyak organisasi menjadi jalan mulus baginya untuk melaju berkarir di jalur politik. Maka, pada 1983-1988, Akbar dipercaya menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP GOLKAR.

Dalam perjalanannya, nama Akbar kian menjulang ketika ia duduk di kursi DPR/ MPR RI. Rentang waktu antara 1997-2004 Akbar malang melintang di kursi wakil rakyat itu. Dimulai pada 1977-1988, Akbar menjadi Anggota FKP DPR RI mewakili Propinsi Jawa Timur. Lalu pada 1982-1983, posisinya melesat naik sebagai Wakil Sekretaris FKP DPR RI.

Berikutnya, pada 1987-1992, karirnya merambah ke kursi MPR RI dengan posisi sebagai Sekretaris FKP-MPR RI dan Anggota Badan Pekerja MPR RI. Di posisinya ini ia bertahan hingga periode berikutnya, 1992-1997.

Karirnya di pemerintahan terus merangkak naik pada tahun-tahun berikutnya. Dari posisinya sebagai Sekretaris di FKP MPR RI, selanjutnya Akbar duduk sebagai Wakil Ketua FKP MPR RI dan Wakil Ketua PAH II, pada 1997-1998.

Dari kursi wakil rakyat, selanjutnya Akbar melenggang ke pusat kekuasaan. Pengalamannya di lembaga pemerintahan dimulai pada 1988-1993. Pada rentang waktu ini Akbar duduk sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga di Kabinet Pembangunan V.

Berikutnya, pada 1993-1998, Akbar duduk sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat, yaitu pada Kabinet Pembangunan VI. Pada 1998 Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Kabinet Pembangunan VII. 1998-1999 Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan.

Tahun 1999 Akbar terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Maka, jabatan sebagai Mensesneg yang disandangnya saat itu dilepas. Puncak karirnya sebagai wakil rakyat terjadi pada 1999-2004 ketika Akbar duduk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Segenap karir dan pengalaman panjang organisasi Akbar, barangkali tak terlalu berlebihan jika, seperti dilansir Denny JA dalam situs www.lsi.co.id, saat ini tak ada figur politik yang sehebat Akbar Tandjung. Terlebih jika itu semata dilihat dari leadership dan kapabilitas memimpin partai.

Akbar, tulis situs itu lebih lanjut, memimpin Golkar di saat yang sulit. Bahkan dirinya sendiri terkena kasus hukum. Kesediannya berkorban untuk kasus Bulog jilid 2, serta kerajinannya turun ke daerah, membuat Golkar dapat bertahan.

Pengalaman internasional

Kiprah Akbar di berbagai organisasi meluas hingga ke jalur internasional. Pengalaman internasionalnya dimulai pada tahun 1972. Pada tahun ini Akbar mengikuti Asia and Pacific Students Leaders Program-Departement of State USA yang berlangsung selama tiga bulan.

Lalu pada 1974, Akbar kembali dengan pengalaman internasional lainnya. Pada tahun ini Akbar mengikuti pertemuan Majelis Pemuda se Dunia (World Assembly of Youth) di Nakhadka, Rusia.

Pada 1988, Akbar memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri-Menteri Olah Raga se-Dunia di Moskow. Dua tahun berikutnya, tahun 1990, Akbar memimpin Delegasi Indonesia dalam Dialog Malaysia Indonesia (Malindo), di Kuala Lumpur.

Tahun 1995, Akbar mengikuti Seminar Federasi Real Estat Sedunia (FIABCI), di Paris, Perancis. Setelah satu tahun dari Paris, pada 1996, Afrika menjadi tempat pengalaman internasional Akbar berikutnya. Di negara ini Akbar mengikuti Kongres Habitat II di Nairobi, Afrika.

Pengalaman internasionalnya berlanjut di Hanoi saat mengikuti KTT ASEAN pada 1998. Satu tahun berikutnya, Yordania menjadi tempat pengalamannya berikutnya. Pada 1999, Akbar memimpin Delegasi untuk Mengikuti Sidang International Parliament Union (IPU) di Yordania, Oktober.

Pada 2000, Akbar memimpin Delegasi pada Sidang Inter-parliamentary Union (IPU) di Jakarta. Pada tahun yang sama Akbar memimpin Delegasi pada Sidang AIPO di Singapura.

Tahun 2001, Akbar memimpin Delegasi pada Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Se-Dunia, di NewYork. Juga memimpin Delegasi pada Sidang AIPO di Thailand pada tahun yang sama. Dan, pada 2002, Akbar memimpin Delegasi pada Sidang AIPO di Vietnam.

Penghargaan dan kehidupan pribadi

Buah dari kiprahnya di banyak organisasi mengantarkan Akbar memperoleh banyak penghargaan. Pada 1992 Akbar memperoleh Penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 1996, Akbar memperoleh Penghargaan Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Lalu, pada 1998, Akbar memperoleh Bintang Republik Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia.

Dari pernikahannya dengan Krisnina Maharani dianugerahi empat orang anak, semuanya perempuan: Fitri Krisnawati, Karmia Krissanty, Triana Krisandini, dan Sekar Krisnauli.

Prabowo Subianto
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Prabowo) This article needs additional citations for verification.
Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. (October 2007)

Prabowo Subianto is an Indonesian career soldier and politician. Married to former President Suharto’s daughter, ‘Titiek’, he was influential under the New Order administration.

The 1998 Revolution cut short his career, and was accused of involvement in various “riots, plunderings, rapes and murders”.[1] Similar accusations were made by various NGO’s of his efforts to preserve Indonesian rule in East Timor. The controversial special forces unit Kopassus, which he commanded between 1995 and 1998, was implicated in these alleged crimes.Contents [hide]
1 Pre-1998 career
1.1 “Terror Squads” in East Timor
2 1998 resignation of Suharto
3 Fall from grace
4 References
5 Further reading

[edit]
Pre-1998 career

Prabowo is the son of former finance minister Sumitro Djojohadikusumo. His brother, Hashim Djojohadikusumo, was the controller of one of Indonesia’s larger conglomerates, the Tirtamas Group, until it went bankrupt during the 1997-98 economic crisis.[citation needed] He graduated from the Indonesian Military Academy in 1974 together with others who would gain senior positions such as Susilo Bambang Yudhoyono, who would later become a prominent reform-minded general and be elected President of Indonesia in 2004.[citation needed]

As a Lieutenant-General in command of the special forces unit, Kopassus, between December 1995 and March 1998, Prabowo returned to East Timor, where according to Prof. Ronald Palmer of George Washington University, former US Ambassador to Malaysia, “[Prabowo] turned East Timor into a personal fief and a training ground for Special Forces black operations. He extended his protection to the notorious East Timor ‘Ninja’ criminals and used them in extra-legal operations involving torture, extortion, murder, kidnapping, etc. in other regions of the nation, before and after he become Special Forces commander in 1995″[2]

Outside Indonesia he was considered a likely heir presumptive, underlined by the fact that he was said to be “lionized by his American counterparts as a future national leader”.[3]

[edit]
“Terror Squads” in East Timor

The Australia-based East Timor International Support Center demanded that Prabowo be prosecuted at the International War Crimes Tribunal “for the atrocities committed in East Timor by Kopassus under his command”. Specifically, the human rights group charged that[4]

Prabowo has been implicated in the control of ‘ninja squads’, operated by the paramilitary groups in East Timor, which have been used by Kopassus and other elements of the military to terrorise and torture East Timorese suspected of supporting the pro-independence resistance.

According to the group, “leaked documents on actual ABRI troop numbers in East Timor indicate the existence of 13 paramilitary squads and contradicts ABRI’s long-time claims of having no links with paramilitary groups in East Timor”. Further, “the documents name groups like Team Alpha and Team Saka, which are known terror squads in the Indonesian-occupied territory, and support claims that [these groups] were supported by Kopassus, which was then under the command of Prabowo.

The numerous kidnappings, disappearances, torture and killings by instruments of the state, to keep Suharto in power and to consolidate ABRI’s presence and control over East Timor, can be traced back to Prabowo.

[edit]
1998 resignation of Suharto

A senior US official told The Sunday Times that a major reason for that decision – “taken after considerable deliberations” -was “a reasonable belief that [Prabowo] was involved in the riots which devastated Jakarta in 1998″ and that “witnesses had testified to his involvement in torture and the organizing of rapes during the May riots, both being crimes covered under the [UN] convention”.[5]

In Indonesian political debate, attention centered more on the accusations linking Prabowo with acts committed in the heart of Indonesia itself during the final year of the Suharto Regime and especially in during the Jakarta Riots of May 1998, and targeting groups – such as the followers of Megawati Sukarnoputri – which came to prominence following 1998.

Prabowo was accused of involvement in “the kidnappings, tortures, abuses, and murders” of anti-Suharto intellectuals and activists.[citation needed] In their testimonies, former detainees told of being tortured for days in an unidentified location, allegedly a military camp where most of their time was spent blindfolded, while being forced to answer repeated questions, mainly concerning their political activities. According to the testimonies, they were kicked, punched, terrorised physically and mentally, and given electric shocks.[6]

Prabowo is believed to have used Kopassus – and the army in general – as the instrument to trigger chaos – during 1997 and 1998 mostly targeted the Indonesian-Chinese minority.[citation needed]

[edit]
Fall from grace

The fall of Suharto and his replacement by the Vice-President Habibie deprived Prabowo of his most important power source, though for a short time he and his associates still retained their positions in the army.[citation needed] In his published memoires, Habibie discloses that during his early days in power, there were wild movements of Army units around the Presidential Palace, organized by Prabowo.[7]

As described by Palmer, the fall of Prabowo was essentially accomplished in the space of three days:[8] “On May 21 Prabowo met Habibie and demanded that Wiranto be replaced by his own man Gen. Subagiyo; however, Habibie decided instead to appoint Wiranto Minister of Defense and Security, as well as TNI commander. Wiranto then fired Prabowo as commander of the Strategic Reserve in the night of May 22.[citation needed] He was summoned by Wiranto on May 23 and reassigned to Bandung”.[citation needed]

In August, a “court of honor” found Prabowo guilty of “exceeding orders” in the kidnapping of anti-Suharto activists in 1998 but imposed no term of imprisonment.[citation needed] He then went into a kind of “voluntary exile” in Jordan, but was forced to leave and go to Germany and then Bangkok.[citation needed]

In May 2000, Prabowo returned to Jakarta, gave several press interviews to Indonesian and international papers, in which he attempted to clear his name, and was received for a cordial visit at the home of then Coordinating Minister for Politics and Security Susilo Bambang Yudhoyono, his 1974 classmate from the Military Academy – who had distinguished himself as the leader of the pro-reform officer faction in 1998 and who was at the time on his way up, gathering the popularity which would get him elected President in 2004.[citation needed]

By end of 2003, Prabowo attempted a Presidential candidacy but was defeated by his former military superior Wiranto in the party congress convened to nominate a candidate for the Presidency.[citation needed]