POKOK-POKOK PIKIRAN
KULIAH TAMU

SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA MENUJU PEMILU 2009

Aula Universitas Islam Blitar, 15 Maret 2008

AKBAR TANDJUNG

Yang kami hormati Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Islam Blitar
Yang kami hormati Dekan dan para Pembantu Dekan Universitas Islam Blitar
Yang kami hormati para Dosen dan segenap civitas akademika Universitas Islam Blitar
Adik-adik mahasiswa dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam satu acara Kuliah Tamu : SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA MENUJU PEMILU 2009. Merujuk tema tersebut, maka ada dua substansi mendasar yang hendak kita bahas dalam kesempatan ini: pertama, terkait dengan ideal sitem kepartaian Indonesia, dan yang kedua terkait dengan pemilu 2009. DPR telah menyepakati RUU tentang partai politik dan telah diundagkan ke dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Demikian pula RUU tentang Pemilu Legislatif juga telah disepakati oleh DPR. Dengan dua UU tersebut, setidaknya kita dapat memproyeksikan keterkaitan antara sistem kepartaian kita yang multipartai dengan pelaksanaan Pemilu legislatif 2009.

Namun sebelum menjelaskan dua hal tersebut beserta keterkaitannya, saya akan mengajak hadirin sekalian untuk mencermati kembali proses perubahan sistem politik kita dewasa ini. Perkembangan politik nasional dewasa ini (di era reformasi) berjalan seiring dengan sistem politik Indonesia yang telah berubah, terutama setelah adanya amandemen atau perubahan UUD 1945. Jadi titik pijak konstitusionalnya adalah adanya produk perubahan atau amandemen UUD 1945, yang pada ST MPR 2002 ditetapkan produk amandemen ke-4 UUD 1945, yang kemudian dikenal sebagai UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam konteks ini, secara khusus dapat dicatat bahwa perubahan konstitusi kita, sebelunya belum pernah terbayangkan, mengingat peluang untuk amandemen konstitusi kecil sekali. Namun demikian, begitu terjadi perubahan politik yang cepat dan mendadak, ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto, maka desakan berbagai pihak untuk diakukannya perubahan UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Fraksi-fraksi di MPR, termasuk Fraksi Partai Golkar (F-PG) di MPR, kemudian sepakat untuk melakukan proses amandemen atas UUD 1945. Setidaknya terdapat empat alasan dalam hal ini:
Secara empiris, dalam sejarah kehidupan kenegaraan yang berdasar UUD 1945 telah berlangsung praktik ketatanegaraan yang mengarah pada kekuasaan yang sentralistik, otoriter, dan tertutup.
Secara akademis, UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan.
Secara historis, para pendiri negara (penyusun UUD 1945) menyatakan UUD ini bersifat sementara, sehingga memungkinkan adeanya perubahan.
Berdasarkan pertimbangan kebutuhan bangsa, UUD 1945 dipandang kurang mampu lagi mengakomodasi dan mengantisipasi aspirasi yang terus meningkat serta perkembangan global yang semakin kompleks.

Adapun garis besar Sistem Politik Indonesia menurut Hasil Amandemen Ke-4 UUD 1945, adalah sebagai berikut:
Sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial, dimana presiden dan wakil presiden di pilih melalui pemilu yang demokratis.
Sistem kepartaian kita adalah sistem multipartai (banyak partai). Pembentukan partai politik dijamin oleh konstitusi sebagai konsekuensi dari hak kebebasan politik untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.
Konstitusi kita menganut sistem demokrasi langsung. Sistem pemilu kita ditentukan oleh UU (pada pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan memilih tanda gambar; pada pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka; dan pada pemilu 2009 telah ditetapkan memakai sistem proporsional terbuka terbatas dengan angka blangan pembagi pemilih (BPP) 30%). Pemilu diselenggarakan untuk memilih: Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Anggota DPD; Presiden dan wakil Presiden; Kepala Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
Sistem perwakilan kita dimodifikasi dengan disepakatinya pembentukan lembaga baru yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD dan anggota DPR adalah merupakan anggota lembaga MPR. Anggota DPD dipilih melalui pemilu yang demokratis. MPR bukan lagi lembaga tertingi negara.
Sistem peradilan kita juga dimodifikasi dengan disepakati pembentukan lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan di seputar pengajian aspek konstitusional.
Adanya amanat penyelenggaraan otonomi daerah secara luas.

Singkat kata, dengan adanya perubahan UUD 1945, maka kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memasuki era baru dengan sistem politik ketatanegaraan yang baru pula, yang lebih memberikan peluang bagi kehidupan yang demokratis.

Hadirin yang berbahagia,
Pilihan kita untuk menerapkan sistem politik yang demokratis merupakan pilihan yang bukan tanpa alasan yang mendasar. Barangkali benar apa yang disitir oleh Winston Churchill, “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.” Demokrasi bukan sistem pemerintahan terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripadanya. Di sinilah letak keunikan demokrasi itu. Dan antara lain karena alasan inilah, di era reformasi ini, kita memilih untuk menerapkan sistem politik yang demokratis pasca-Orde Baru. Dengan menerapkan sistem politik yang demokratis, diharapkan bangsa Indonesia tidak hanya akan mampu memulihkan kondisi multikrisis yang dihadapinya, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita nasonal sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945.

Salah satu agenda utama dalam reformasi politik kita adalah menata ulang sistem keparataian dan sistem pemilu. Sebagaimana dicatat di atas, sistem kepartaian kita adalah multipartai atau banyak partai. Sampai saat ini kita mencatat adanya puluhan bahkan partai politik, baik yang telah memiliki kursi di parlemen maupun yang baru saja mendaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk diverifikasi lebih lanjut. Pada pemilu 1999 tersaring 48 partai politik peserta pemilu, dan berkurang menjadi 24 partai politik peserta pemilu pada 2004. Dan, agaknya jumlah partai politik belum menunjukkan tanda-tanda penurunan menjelang Pemilu 2009.

Hadirin yang berbahagia,
Sekarang marilah kita catat terlebih dahulu garis besar UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Apabila disandingkan dengan UU sebelumnya, yakni UU 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sesungguhnya tidak banyak yang berubah. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008, yang dimaksud parpol adalah organisasi politik yang “bersifat nasional”. Artinya, bukan parpol yang bersifat lokal. Parpol dapat didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris, dengan menyertakan 30 perseratus keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Parpol baru harus mendaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk menjadi badan hukum, dengan persyaratan yang harus dipenuhi kepengurusan paling sedikit 60 perseratus dari jumlah provinsi, 50 perseratus dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 perseratus dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
Depkumham menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan, dilakukan paling lama 45 hari, pengesahannya paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses verifikasi. Namun, dalam ketentuan peralihan disebutkan parpol yang menurut UU 31 Tahun 2002 telah disahkan sebagai badan hukum tetap diakui keberadaannya.
Parpol dapat membentuk struktur organisasi dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain. Jadi tidak ada lagi format politik “massa mengambang” (floating mass), karena aktvitas berpartai diperbolehkan hingga ke tingkat desa.
Kepengurusan parpol dapat membentuk badan yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat parpol beserta anggotanya.
Tentang asas dan ciri parpol, pembahasanya cukup menguras energi di DPR. Terdapat lima fraksi yang memberikan nota protes (minderheidsnota). Asas dan ciri parpol merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Parpol dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita parpol bersangkutan.
Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan tersebut diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, bukan jumah kursi. Namun, parpol berkewajiban untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; serta, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala setahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Soalsumbangan ke parpol, untuk perseorangan anggota parpol pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sementara untuk perseorangan bukan anggota parpol, paling banyak senilai satu miliar rupiah per orang dan untuk perusahaan empat miliar rupiah dalam waktu setahun anggaran. Parpol dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing (warga negara, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintahan asing) sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Parpol dilarang meminta atau menerima dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya. Parpol juga dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
Parpol dapat memberhentikan anggotanya antara lain apabila, menjadi anggota Parpol lain, atau melanggar AD dan ART.Apabila anggota parpol yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian otomatis keanggotaannya di lembaga tersebut juga dibatalkan.
Posisi parpol masih istimewa melalui kewenangannya melakukan rekrutmen terhadap bakal calon anggota DPR dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Parpol bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri; menggabungkan diri dengan Parpol lain; atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hadirin yang berbahagia,
Sekarang marilah kita catat terlebih dahulu garis besar RUU tentang Pemilu yang sudah disepakati DPR untuk ditetapkan menjadi UU tentang Pemilu (Legislatif).
Penamaan sistem pemilu yang digunakan UU ini adalah sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat (1)). Namun demikian, terdapat ketentuan bahwa “setiap calon terpilih ditentukan dengan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP bagi setiap calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/kota. Apabila calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % dari BPP di satu partai politik melebihi jumlah kursi yang diperoleh partai politik tersebut di satu daerah pemilihan maka di kembalikan pada nomor urut (Pasal 214)”. Karena itu sistem pemilunya lebih dikenal sebagai sistem proporsional terbuka terbatas.
Selain Electoral Threshold (ET), diperkenalkan juga konsep Parliamentary Threshold (PT). Angka Electoral Threshold ditetapkan sebesar 3% yang berlaku untuk Pemilu 2009 dengan aturan peralihan dikecualikan bagi partai yang telah memiliki kursi di DPR (Pasal 315). Angka Parliamentary Threshold sebesar 2,5% untuk tahun 2009 (Pasal 202 ayat (1))
Jumlah bakal calon di dalam 1 daerah pemilihan sejumlah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari jumlah kursi yang ada dalam setiap dapil (Pasal 54). Alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi (Pasal 22).
UU ini menyatakan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas efisien dan efektif selain asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 (Pasal 2)
Teknis pemilu yang dipermudah: (a) kemudahan yang diberikan adalah WNI yang memiliki hak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tidak memerlukan kartu pemilih dalam menggunakan hak memilihnya tetapi cukup dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya serta paspor bagi WNI yang berada di luar negeri (Pasal 19 dan 20); (b) Cara memberikan suara dilakukan dengan cara memberi tanda 1 (satu) kali pada surat suara dengan dasar memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam pelaksanaan pemilu (Pasal 153); (c) Jumlah pemilih tetap TPS paling banyak 500 pemilih. Hal ini akan lebih meningkatkan efisiensi biaya pemilu (Pasal 150).
Keterwakilan perempuan dengan ketentuan dalam daftar calon yang diajukan parpol memuat 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, dalam setiap 3 (tiga) nama calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon perempuan (Pasal 53 dan 55)
Jumlah Anggota DPR 560 kursi (Pasal 21). Jumlah Anggota untuk DPRD provinsi tetap yakni paling sedikit 35 dan paling banyak 100 (Pasal 23 ayat (1)). Sedangkan klasifikasi bagi kursi DPRD kabupaten/kota yang berpenduduk lebih satu juta menjadi 50 kursi (Pasal 26 ayat (1)). Daerah pemilihan DPRD tidak berubah, yakni daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan/gabungan kecamatan; dan DPRD Propinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota (pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)).
Adanya kesempatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih yang telah disusun, diumumkan kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kali untuk memperoleh masukan dan tanggapan sebelum disusun DPT (Pasal 43). Setelah DPT ditetapkan, masih dimungkinkan ada tambahan tetapi tidak merubah jumlah DPT secara nasional, bagi yang melakukan perpindahan pada saat pemungutan suara, sakit, tugas, atau sebab lain yang menyebabkan pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS bersangkutan (Pasal 40) KPU kab/kota harus mememberikan salinan daftar pemilih tetap kepada parpol peserta pemilu di tingkat kab/kota (Pasal 38 ayat (5)).
Penyelesaian seketika terhadap kesalahan dan kekeliruan pelaksanaan pemilu. Penyelesaian terhadap pelanggaran ketentuan pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan pearadilan umum dengan hakim khusus.Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional (Pasal 252, 254, 257 ayat (1)).
Penghitungan sisa suara dilakukan dengan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Parpol peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR (Pasal 205 ayat (4)).
Penghitungan sisa suara: (a) Apabila masih terdapat sisa kursi, maka dilakukan penghitungan tahap ketiga, dengan cara memberikan kursi kepada parpol yang mencapai BPP DPR yang baru di prov. yang besangkutan. (Pasal 205 ayat (7)); (b) Apabila masih terdapat sisa kursi , penetapan perolehan kursi parpol peserta pemilu dilakukan dengan membagikan sisa kursi kepada parpol peserta pemilu di prov satu demi satu berturut turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak (Pasal 206)
Aturan survey dan penghitungan cepat: (a) hasil survey yang berkaitan dengan preferensi terhadap perserta pemilu tidak boleh diumumkan hasilnya dalam masa tenang (Pasal 245 ayat (2)); (b) penghitungan cepat dilakukan dengan memberi tahukan metode yang digunakan serta perlu penegasan hasilnya bukan hasil resmi dari penyelenggaraan pemilu dan pengumumannya baru dapat diumumkan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara (Pasal 245 ayat (3)).

Hadirin yang berbahagia,
Kembali ke tema kuliah tamu ini: Sistem Kepartaian Indonesia menuju Pemilu 2009. Di atas telah dipaparkan ringkasan UU tentang parpol dan UU tentang pemilu yang baru. Berikut ini beberapa catatan kritis atas aturan main yang baru dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu yang baru, yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2009 :
Belum ada konsistensi, terkait dengan regulasi politik menuju sistem multipartai sederhana. Hal ini tampak dari dianulirnya asal aturan peralihan sehingga memungkinkan partai-partai politik di bawah angka ET dalam pemilu 2004, dapat ikut dalam pemilu 2009, tanpa proses pendaftaran ulang dan verifikasi. Tentu saja keputusan demikian menjadi pertanyaan publik.
Penetapan angka 30 persen dari BPP atas caleg sehingga memungkinkan caleg tersebut terpilih, dan kemudian apabila tidak memenuhi itu dikembalikan ke nomor urut caleg, juga memunculkan pertanyaan publik, khususnya yang menghendaki diterapkannya sistem proporsional murni, yang memungkinkan caleg suara terbanyak terpilih tanpa terpaku nomor urut.
Pembagian sisa suara yang dikumpulkan ke tingkat provinsi, juga dipertanyakan derajat keterwakilannya, mengingat idealnya yang paling dekat denan pemilih adalah dikumpulkan di daerah pemilihan masing-masing.
Secara umum, UU tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilu saat ini belum mengarah pada sistem multipartai sederhana. Hal ini dikarenakan masih memungkinkannya jumlah partai politik bertambah banyak, antara lain dengan belum konsistennya penyempurnaan UU tentang Pemilu yang memungkinkan partai-partai di bawah angka ET dapat kembali ikut serta dalam pemilu 2009.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Dalam sebuah negara demokrasi, keberadaan partai politik amat urgen. Dengan kata lain, partai politik merupakan persyaratan utama di dalam praktik penyelenggaraan demokrasi politik di mana pun. Ia dibentuk sebagai cerminan representasi politik dalam masyarakat. Partai politik memiliki sebuah visi, misi dan derivasinya lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan mereka di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh dukungan politik. Jadi pada hakikatnya partai politik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi politik (demokrasi prosedural). Oleh sebab itulah aktivitas dan dinamika kehidupan partai politik harus diorientasikan bagi peningkatan kualitas demokrasi –terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar demkrasi (demokrasi substansial). Pelembagaan demokrasi harus diperkokoh oleh penguatan kelembagaan partai-partai politiknya.

Partai politik merupakan wadah bagi khalayak atas hal-hal ideal yang perlu dilembagakan secara politik (political institutions). Lebih lanjut, partai politik memiliki fungsi-fungsi yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di atas, yakni sebagai berikut: sarana agregasi politik; sarana komunikasi politik; sarana sosialisasi politik; sarana rekruitmen politik; sarana pendidikan politik; dan sarana pengatur konflik politik. Fungsi-fungsi tersebut harus mampu dilakukan oleh partai politik sebagai pilar demokrasi.

Namun demikian, apabila kita cermati, di antara berbagai fungsi partai politik yang ada direfleksikan dengan kondisi riil yang terjadi, partai-partai politik kita masih lemah dalam mengimplementasikan beberapa fungsi (komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik), kategori sedang dalam agregasi politik dan pengatur konflik politik. Dan demikian menonjol dalam rekruitmen politik. Tentu saja, kondisi tersebut kurang kondusif bagi perkembangan partai-partai politik kita ke depan. Oleh sebab itulah partai-partai politik kita perlu mengaktifkan fungsi-fungsinya secara optimal, dan tidak hanya terfokus pada fungsi rekruitmen politik semata, tetapi melupakan fungsi-fungsi penting lainnya, terutama fungsi pendidikan politik.

Eksistensi partai-partai politik di Indonesia, juga dapat disebut sebagai cerminan dari representasi masyarakat Indonesia yang plural/majemuk. Namun demikian, walaupun majemuk dan beragam, diharapkan partai-partai politik di Indonesia semakin mampu memahami realitas pluralisme itu sendiri. Salah satu ekses sistem multipartai adalah mengemukanya potensi konflik, baik yang cenderung bersifat ideologis maupun pragmatis. Secara ideologis, kita dipersatukan ke dalam ideologi Pancasila. Pancasila bagaimanapun harus dijadikan sebagai common platform dan common denominator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tititk-titik temu ideologis harus diutamakan daripada titik-titik perbedaan atas ciri ideologis kepartaian yang ada.

Sementara itu, konflik politik akibat kepentingan pragmatis juga harus dihindari. Dewasa ini kita cenderung merasakan menguatnya pragmatisme di dalam partai-partai politik kita. Tentu saja hal demikian memprihatinkan. Mengdepannnya pragmatisme dan melemahnya fungsi pendidikan politik jelas membahayakan, yang tidak saja melemahkan makna demokrasi, tetapi juga memperlemah integrasi bangsa. Ini hanya salah satu refleksi atas kondisi partai-partai politik kita dewasa ini.

Melihat realitas-realitas demikian, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki atas eksistensi dan peran partai-partai politik kita di era reformasi ini, sehingga betul-betul mampu menjadi kekuatan demokrasi yang produktif dan konstruktif dalam memperkuat integrasi bangsa, menunju masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Sistem kepartaian yang cocok untuk masa depan Indonesia, harus selalu kita cari dan upayakan. Pada saat ini, sistem multipartai telah menghadirkan demikian banyak partai politik, sehingga dalam konteks tertentu kontraproduktif. Fenomena perpecahan partai-partai politik merupakan konsekuensi logis dari dinamika politik sistem multipartai yang ada sekarang. Idealnya, ke depan yang terjadi bukan lagi perpecahan tetapi konvergensi politik, sehingga sistem kepartaian kita menjadi relatif lebih sederhana.

Tentu saja penyederhanaan sistem kepartaian tersebut membutuhkan suatu proses yang alamiah dan demokratis, bukan dipaksakan sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Baru. Menurut hemat saya, dengan memperhatikan kecenderungan partai-partai politik yang memiliki basis yang kuat, sebagai cerminan dari pengelompokan sosial di Indonesia, maka ke depan jumlah partai politik kita mestinya tidak terlalu banyak.

Ke depan, partai-partai politik tidak lagi sepenuhnya memiliki hak ekslusifitas. Dalam Pilkada pasangan calon selain diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, calon perseorangan (calon independen) juga dapat turut serta. Hal tersebut dmungkinkan, setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Atas dasar itulah, perlu dilakukan revisi terbatas atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pilkada. Di sisi lain, hal tersebut dengan dikabulkannya calon independen dalam pilkada merupakan preseden bagi diperbolehkannya calon independen dalam pilpres. Hal tersebut dimungkinkan apabila dilakkan kembali amandemen atas UUD 1945.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Walaupun masih banyak catatan, namun substansi UU tentang partai politik dan UU tentang pemilu kita kali ini, sudah cukup maju dibandingkan dengan UU-UU sebelumnya. Namun, sebagaimana dikatakan almarhum Nurcholish Madjid, sebagai sebuah proses “trial and error”, proses demokrasi kita perlu terus-menerus kita sempurnakan. Demikian pula dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu kita, yang juga harus terus-menerus kita sempurnakan.

Akhirnya, saya berharap agar proses demokrasi kita semakin berkualitas, termasuk penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2009.

Bilahhitaufiq wal hidayah,
Wassalamua’alaikum Wr Wb.