Muslihat Menghabisi KPK

Apa yang ada dalam benak kita semua adalah, ketika Johan Budhi mengatakan, menolak RUU KPK, karena disinyalir akan melemahkan KPK itu sendiri. Beberapa minggu yang lalu, JB juga mengatakan dalam kapasitas sebagai Juru Bicara Presiden bahwa Presiden setujua dengan Penguatas KPK. Pernyataan ini disampaikan ditengah-tengah maraknya pro dan kontra, tentang RUU KPK yang segera akan di bahas di DPR.

Yang menarik kita perbincangkan adalah, apa yang dimaksud dengan kalimat “penguatan KPK” itu, oleh Presiden. Tidak ada penjelasan yang lebih rinci apalagi menerangkan perubahan pasal-pasal yang menjelaskan aspek-aspek penguatannya. Bahkan belakangan, apa yang beredar dibicarakan di masyarakat tentang RRU KPK ini,   tidak jelas asal usulnya. Dinayatakn oleh Menhukham, bahkan Presiden, pun belum baca RRU tersebut.

Inti dari RUU KPK yang di khawatirkan tersebut adalah soal penyadapan yang harus mendapat ijin dari pengadilan. Kalau ini di syahkan menjadi UU, maka hilanglah ruh kekuatan KPK yang selama ini, keberhasilannya, jutru dalam point ini. Dan yang kedua, masa waktu hidup KPK, di tetapkan hingga kurun waktu beberapa tahun kedepan.

Persoalan lain adalah, bila RUU KPK ini, yang dimotori oleh partai-partai pro pemerintah, bergulir di bahas di DPR, apapun yang diputuskan oleh DPR, pihak eksektuip tidak bisa menolaknya, disamping tidak memiliki hak veto, juga dalam ketentuan UU nya dikatakan; “jika presiden tidak menanda tangani RUU yang sdh dibahas dan disetujui dewan, maka secara otomatis akan berlaku pada hari ke 30”.

Caratan, dari 10 partai yang ada di DPR, saat inihanya Gerinda, Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU itu dibahas di DPR untuk disetujui.

Bila RUU KPK ini terus bergulis di bahas di DPR dan benar perubahannya, seperti yang di duga untuk melemahkan KPK, maka satu-satunya mengehentikan pembahasan itu adalah dengan cara “gerakan rakyat semesta”, menentang perubahan yang melemahkan KPK.

http://nasional.sindonews.com/read/1076836/13/kpk-tangkap-anggota-dpr-pdip-sibuk-cari-konfirmasi-145270296

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Komisi V. Politikus yang disebut berinisial DWP itu dikabarkan berasal dari Fraksi PDIP.

Mendapat kabar itu, PDIP mengaku masih mencari kebenaran informasi tersebut. “Kami lagi mencari tahu informasi apakah itu dari PDIP apa partai lain. Jadi belum bisa disampaikan,” kata anggota Komisi III asal Fraksi PDIP Masinton Pasaribu saat dihubungi Sindonews, Rabu (13/1/2016).

Dari informasi yang dihimpun, legislator yang diamankan petugas KPK berinisial DWP. Dia merupakan anggota Komisi V DPR RI asal Fraksi PDIP.

Diduga penangkapan tersebut terkait proyek pembangunan jalan. Namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak KPK. “Aku cek dulu ya, belum bisa konfirmasi,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Namun di KPK terlihat sebuah mobil Alphard hitam bernopol B 5 DWP dengan logo DPR terparkir. Diduga kendaraan itu yang digunakan pelaku yang diamankan KPK.

Karena konstitusilah Jokowi bisa lolos menjadi Calon Presiden RI, yang kebetulan di dukung oleh mayoritas rakyat pemilih Indonesia. Begitu kata suratan resminya. Lantas apa yang salah? Tentu saja, tidak ada. Jadi? Nah, ada tetapinya, apabila di ukur dengan cara berfikir yang ajeg dan lazim, maka disana dengan terang benderang terlihat ada yang keliru, bahkan tidak baik untuk kelangsungan kehidupan ketata negaraan yang bermartabat, karena telah memporak porandakan system yang baik.

Baik, saya uraikan satu persatu. Pertama, kalau dalam perundang-undangan kita, mewajibkan apabila kepala daerah itu, harus menyelesaikan masa tugasnya selama lima tahun, karena ia telah bersumpah dan berjanji kepada seluruh rakyat pemilihnya secara terbuka, maka walikota Jokowi, tidak mungkin dapat meninggalkan Kota Solo untuk meniti karir menjadi gubernur Jakarta, sebelum masa tugas nya usai. Ada sumpah dan janji yang tidak dilaksanakan.

Lalu, yang kedua adalah, apabila syarat menjadi gubernur itu, dalam UU nya, mewajibkan dan mengharus memiliki KTP daerah dimana akan mencalonkan diri sebagai gubernur, sekurang-kurangnya telah berusia minimal 5 tahun, maka tidak akan terjadi syarat sebagai pemilih di DKI Jakarta itu harus ber-KTP Jakarta, sedangkan yang dipilih bukan warga Jakarta. Ini absurd. Dan tetap UU nya kepada gubernur terpilih harus mewajibkan dapat menyelesaikan tugasnya hingga 5 tahun, sesuai dengan sumpah dan janji kepada rakyat pemilihnya.

Lantas, UUD nya juga harus dan mewajibkan pasangan wapresnya berasal satu kubu, jangan seperti sekarang, Presiden dan wapresnya sering tidak seiring seia sekata, akarena mungkin tidak sekubu/partai, bahkan di akhir jabatan keduanya pecah kongsi lalu sama sama berebut kursi kepresidenan, sambil mengklaim keberhasilan hasil kerja masing-masing. Contohnya , terjadi pada SBY dan JK.

Satu lagi, karena kita telah menggariskan system politik kita adalah berdasarkan system presidential, maka presiden dipilih oleh rakyat langsung. Artinya presiden harus terbebas dari kepentingan dan ikatan dari kepentingan partai politik apapun, bahkan dari partai pengusungnya sendiri. Adalah inkonstitutional kalau kemudian presiden disebut sebagai petugas partai.

Sebagai catatan, menengok ke sejarah masa lalu, akhirnya Bung Karno bisa ikrar menjadi presiden seumur hidup, lalu di turunkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat, hingga tumbang. Pak Harto, bisa terpilih hingga 5 kali, lalu didesak supaya mengundurkan diri, juga oleh mahasiswa dan rakyat. Gusdur dengan segala kelemahannya, bisa terpilih dari partai yang justru suaranya sangat kecil, dan kemudian di impeach kembali oleh para pengusungnya.

Balik lagi ke soal Jokowi, ia satu-satunya presiden yang dipilih dengan cara system presidential, tetapi di parlemen tidak didukung oleh majority, bahkan gerakan opsisi dan koalisnya, lebih besar dr koalisi pendukungnya. System politik seperti ini, menjelaskan betapa kacaunya kehidupan peropolitikan kita alias chaos.

Mau sampai kapan, kita menggunakan konstitusi yang membuat bangsa ini menjadi seperti seolah-olah tolol?

Image

Menelaah 4 Pilar Yg di Somasi Rachmawati

 

Seminggu sebelum wafat, Ketua MPR Taufiq Kiemas digugat adik iparnya, Rachmawati Soekarnoputri, terkait gagasannya untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan Indonesia.

 

Namun, Taufiq Kiemas menanggapi santai gugatan adik dari istrinya Megawati Soekarnoputri itu. “Biarin saja tidak usah digubris, silahkan saja somasi enggak apa-apa,” tandas Taufiq Kiemas.

Sebelumnya, pada 1 Juni 2013, bertepatan dengan perayaan hari pancasila, Rachmawati menegaskan akan melakukan somasi terkait penggunaan kosakata “Empat Pilar” yang gencar disosialisasikan MPR.

 

Somasi dilayangkan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, Bambang Suroso ke Sekretariat MPR RI. Somasi yang diajukan berupa teguran agar MPR tidak lagi mensosialisasikan kosakata “Empat Pilar” yang dikaitkan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam perspektif Rachmawati, kata Bambang, penggunaan kosakata “Empat Pilar” merupakan bentuk penyesatan dan pengaburan bila dikaitkan dengan etimologi kata pilar dalam kalimat “Empat Pilar Negara”.

Kerisauan akan kelangsungan NKRI ini, telah di respon oleh Ketua MPR RI kita, alm. DR. H. Taufiq Kiemas, dengan sosialisasi lagi Program yang dikenal 4 pilar itu;  Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan NKRI. Tentu saja kita dapat memakluminya, karena Pancasila dan UUD 1945 itu, bagi rata-rata kita merasa seolah-olah harga mati untuk bisa di ubah-ubah,apalagi di ganti. Tanpa kita sadari, bahwa justru permasalahan bangsa ini, bersumber dari UUD 45 kita dan sikap serta pandangan kita kapada Pancasilaitu sendiri!.

Mari kita menela’ahnya ;

Pada era Bung Karno, beberapa kali gonta-ganti UUD, hingga akhirnya kembali kepada UUD 1945, dan kemudian Bung karno menclaim diriya menjadi Presiden seumur Hidup.

Berlanjut pada era orde baru, sesuai dg UUD 45 yg dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh Pak Harto. Indonesia menganut system Parlementer, pada jaman Orla dan Orba, artinya rakyat memilih partai politik pada setiap pemilu. Apa yang terjadi? Di Jaman Orla, terjadi hal yang aneh, saat pelaksanaan Pemilu 1955. Dari sekian peserta Partai Poliktik Pemilu tersebut, ada diikuti oleh peserta no. 28, yaitu peserta non partai alias perorangan. Ia adalah R. Soedjono Prawirisoedarso dan berhasil duduk sebagai anggota konstituante.

Kemudian pada era Orde Baru, Presiden Suhartolah yang dalam berbagai pidatonya bersiteguh untuk “melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara Murni dan Konsekuen” itu. Apa yang terjadi? Partai pemenang pemilu, selama 6 kali, Golkar, tidak otomatis menempatkan ketua Umumnya menjadi Presiden/Perdana menteri. Karena Presiden harus dipilih pada sidang Umum MPR RI. Lazimnya (fatsoen system parlementer), partai pemenang pemilu otomatis menjadi Pemimpin pemerintahan.

Akhirnya kejadianlah seperti pada Gusdur. Ia  berasal dari partai kecil, PKB, tetapi berhasil dipilih menjadi Presiden RI. Walau kemudian di jatuhkan kembali oleh pemilih dan pendukungnya sendiri!.

Sebelumnya Presiden Habibi ditolak laporan pertanggung jawabannya oleh Partainya sendiri, sehingga tidak bisa mencalonkan kembali sebagai Presiden. Aneh bin nyata.

Pada era reformasi, system politik sudah berganti dari system parlementer ke system presidential. Disini lebih banyak lagi hal yang aneh. Calon Presiden boleh berkoalisi antar dua partai. Akhirnya ketika berhasil menjadi Presiden dan wakilnya, menjelang pemilu berikutnya, dua-duanya bersaing untuk berebut kursi Presiden. Terjadi pada waktu Megawati dan hamzah Haz, pemilu 2004. dan SBY-JK pada waktu pemilu 2009.

Di DPR terjadi koalisi Partai-partai pendukung SBY dan oposisi kepada the ruling Party. Hal ini hanya lazim terjadi dalam system Parlementer. Didalam system Presidential Rakyat tidak memilih partai, melainkan figure perorangan, tetapi di DPR terbentuk fraksi-fraksi parpol. Siapa yg memilih Parpol, parpol mewakili siapa?

Mau tetap menggunakan UUD 1945 itu?

 

 

 

Hampir semua politikus kita, yg sedang menjajakan dirinya untuk dapat dipilih oleh rakyat, jualan issuenya tentu saja  soal2 ekonomi, seperti bagaimana mensejahterakan rakyat,  ketersediaan lapangan kerja, kenaikan upah, kesehetan, jaminan keadilan hukum, dan pembangunan infra struktur lainnya,dll. Pokoknya apa saja yg menjadi keluhan masyarakat yang sedang menjadi high light topic baik secara local maupun nasional.

Celakanya, baik politkus yg berjuang untuk mendapat kekuasaan baik di ekesekutif  maupun di legislative, topiknya sama, yang di kampanyekanya sama itu-itu juga. Seolah-olah, mereka itu seperti yang paling tahu, bahwa bangsa dan Negara itu, memerlukan apa yg mereka katakan.  Mereka seperti  menjadi orang yang tiba-tiba pandai. Se-olah2, apa yg mereka tawarkan itu akan dapat menyelesaikan masalah bangsa. Seolah-olah para pejabat karir, yang setiap hari ngurus masalah-masalah tersebut, tidak mengerti apa-apa yang harus di lakukan untuk bangsa ini, padahal  mereka bergelut mengurus hal2 tersebut dan sdh puluhan tahun lamanya dengan masalah2 tersebut.

Benarkah seperti itu?

Mari kita lihat sebagai case study, apa yang terjadi dengan Kartu Jakarta Sehantnya Jokowi, yang kemudian menuai badai politik antara Gubnernur dan DPRD DKI Jaya.

Baiknya paradigma kita melihat, kalau para pejabat yang berada di Dinas2 dan apalagi Bapeda misalnya, adalah mereka yang karena tugas sehari-harinya, sejatinya paling tahu dengan issue-issue apa saja yang paling urgent yg harus dilakukan oleh Para Pengambil Keputusan di pemda masing-masing.

Nah itulah-yang perlu diposisikan oleh Jokowi dan politikus lainnya, sebagai politikus memahami mereka  sebagai pejabat karir-yg telah lama berkiprah dalam bidang dan dispilinnya. Sehingga apa yang harus dilakukan para politkus itu adalah membaca peta politik,  dalam system politik yg buruk ini, kemudian, bagaimana “merumuskan kebijakan politik” untuk dapat mengakomodir issue-issue pembangunan tersebut, sehingga dapat mudah, lancar dan di dukung oleh semua pihak.

Kartu Jakarta Sehat, di nilai tidak matang, oleh beberapa kalangan, sehingga sempat melahirkan masalah ditingkat pelaksana (Rumah Sakit-merugi) dan menjadi issue politik (di Dewan Perwakilan Daerah-wacana interpelasi).

Tidakah Jokowi sadar kalau DPRD DKI Jakarta ini komposisinya seperti ini,

DPRD Provinsi DKI Jakarta Priode 2009-2014 berjumlah 94 Orang Anggota  terdiri dari

Fraksi Partai Demokrat 32 Orang Anggota

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  18 Orang Anggota

Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan 11 Orang Anggota

Fraksi partai Golongan Karya 7 Orang Anggota

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 7 Orang Anggota

Fraksi Gerakan Indonesia Raya 6 Orang Anggota

Sementara itu Fraksi Gabungan  DPRD DKI Jakarta sebagai berikut:

Fraksi Hanura Damai Sejahtera 8 orang Anggota

Fraksi Pan dan PKB 5 orang anggota.

Jaman Foke, PD dan Kawan-kawan itu adalah the ruling Parties, melawan PDIP dan Gerindra yang mengoposisinya.  Tiba-tiba Jokowi – Ahok menjadi penguasa, serta merta PDI-P dan Gerindra menjadi the ruling parties, dan yang lain mengoposisinya (ini layaknya terjadi dalam system parlementer).

System yang buruk ini, tidak di sadari oleh Jokowi, sehingga akhirnya, sampai menuai wacana interpelasi itu.

Beranikah Jokowi mengatakan, system politik kita ini buruk sekali, kemudian mengatakan ;

1. Bubarkan itu fraksi-fraksi di DPRD, karena rakyat tdk memilih partai politik. @.Lepaskan setiap anggota DPRD dengan Partai Politiknya, dalam system presidential itu, keterwakilan seseorang atas nama dirinya, bukan atas nama partai. #.Mari kita wujudkan kontrak social Gubernur terplilih, kita wujudkan dalam program Jakarta, karena itu janji saya kepada rakyat.

 

calegartisPartai Amanat Nasional:
1. Primus Yustisio
2. Eko Hendro Purnomo
3. Diky Dharmawan
4. Ikang Fauzi
5. Marissa Haque
6. Desi Ratnasari
7. Hengki Kurniawan
8. Jeremy Thomas
9. Anang Hermansyah

Partai Gerindra:
1. Jamal Mirdad
2. Rachel Maryam
3. Irwansyah
4. Bella Saphira
5. Rahayu Saraswati
6. Riefian “Seventeen”
7. Moreno Soerapto
8. Bondan Winarno
9. Biem Benyamin

Partai Kebangkitan Bangsa:
1. Arzetti
2. Ridho Rhoma
3. Krisna Mukti
4. Said “Bajaj Bajuri”
5. Mandhala Shoji
6. Theodira Meilani Setyowati
7. Iyeth Bustami

Partai Nasdem:
1. Doni Damara
2. Jane Shalimar
3. Mel Sandy
4. Melly Manuhutu
5. Ricky Subagja
6. Sarwana

Partai Demokrat:
1. Yenny Rahman
2. Anwar Fuady
3. Dede Yusuf
4. Vena Melinda
5. Inggrid Kansil

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:
1. Yesy Gusman
2. Edo Kondologit
3. Nico Siahaan
4. Sonny Tulung
5. Rieke Diah Pitaloka

Partai Persatuan Pembangunan:
1. Angel Lelga
2. Mat Solar
3. Emilia Contesa
4. Okky Asokawati

Partai Golkar:
1. Tantowi Yahya
2. Nurul Arifin
3. Charles Bonar Sirait

Partai Hanura:
1. David Chalik
2. Gusti Randa
3. Andre Hehanusa

Oleh DR. Syarief Makhya )

Tahun 2013 partai politik mulai sibuk menyiapkan pemilu legistatif yang akan digelar pada Bulan April 2014. Salah satu yang mereka siapkan adalah menjaring dan menseleksi caleg baik untuk DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR. Sebagian dari partai peserta pemilu bahkan melakukan rekruitmen caleg secara terbuka yang diumumkan melalui media masa.
Proses seleksi caleg merupakan tahapan penting untuk menentukan kualitas anggota legistatif yang terpilih nanti. Bisa dibayangkan kalau mereka yang terpilih menjadi anggota legistatif adalah orang orang yang tidak memiliki integritas, orientasi hanya untuk mencari uang, tidak mimiliki idealisme, tidak memiliki visi untuk memperbaiki pemerintahan, dan tidak jelas apa yang harus dilakukannya pada hal peran anggota legistatif sangat menentukan sebagai penentu kebijakan, penyeleksi calon pemimpin pemerintahan, mengontrol pemerintahan dan pengatur kekuasaan.

Fakta selama ini, hasil pemilu 2009 peran dan kualitas anggota legistatif tidak jauh lebih baik dari hasil pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk citranya. Korupsi, pelecehan seksual, mengkonsumsi narkoba, jarang masuk mengikuti persidangan, memanipulasi anggaran, kinerja yang tidak terukur, dan gaya hidup yang tidak bersahaja menjadi profil anggota legistatif dewasa ini. Dalam kondisi anggota legistatif demikian, maka kita sulit berharap kalau proses kekuasaan di negri ini akan menghasilkan pemerintahan yang terkontrol dan membangun pemerintahan yang berkualitas.

Ada kekecewaan kolektif terhadap kinerja Dewan selama ini, rakyat yang tadinya berharap dengan pemilu bisa menghasilkan kualitas anggota legistatif dan bisa memberi warna terhadap jalannya pemerintahan, justru menjadi bagian yang bermasalah.
Pemilu 2014 sudah di depan mata, hanya menyisakan waktu satu tahun lagi rakyat akan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legistatif. Kini, rakyat memimpikan pada pemilu 2014 akan ada mukjizat lahirnya politisi-politisi baru yang biasa membawa perubahan. Seraya berharap demikian, tentu saja harapan itu tidak akan pernah terwujud, jika rakyat hanya berdiam diri, tidak melakukan gerakan perubahan untuk mengontrol partai politik dan caleg.
Dalam cara pandang demikian, maka rakyat harus memiliki agenda dan gerakan politik yang mampu mencegah munculnya caleg-caleg yang bermasalah dan tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai caleg.
Agenda Publik

Rekruitmen calon legistatif sepenuhnya menjadi otoritas partai politik; rakyat praktis secara formal tidak memiliki akses untuk menyeleksi caleg. Bahkan partai politik cenderung menutup diri terhadap akses politik publik untuk menyampaikan informasi dan aspirasi public terhadap caleg-caleg yang diusulkan oleh partai politik.
Namun, publik melalui media lain, seperti media masa, forum-forum diskusi, aksi-aksi demonstratif, dan penggunaan media-sosial bisa ikut mempengaruhi terhadap caleg-caleg yang diusulkan partai politik. Peran publik untuk mengontrol caleg-caleg menjadi strategis untuk menyampaikan informasi caleg-caleg yang bermasalah ke masyarakat luas, sehingga masyarakat mempunyai informasi yang cukup dipercaya untuk menentukan pilihan politiknya.

Agenda publik yang bisa dilakukan antara lain : Pertama, penyebaran caleg yang bermasalah. Caleg yang bermasalah dicirikan pernah melakukan tindak pidana korupsi, atau penyalahgunaan wewenang yang lain, caleg juga tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, tidak pernah melakukan kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, mengkonsumsi narkoba, melakukan suap dan politik uang (T.Masduki, 2004).

Kedua, perlu ada kejelasan visi untuk menjadi caleg. Jika hanya sebatas mencari uang atau untuk meningkatkan status sosial, maka hampir dapat dipastikan jika terpilih, caleg tersebut tidak akan bisa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak sedikit selama ini mereka yang menjadi anggota legistatif, tidak jelas apa yang harus dilakukannya bahkan ada anggota legistatif yang tidak pernah berkomunikasi dengan rakyatnya.

Jadi, tidak cukup kategori caleg yang bermasalah hanya diukur oleh track record yang buruk, tapi juga prestasi caleg menjadi penting untuk membedakan secara tegas dan jelas diantara kandidat. Untuk itu, perlu melakukan penulusuran riwayat dan aktivitas caleg, terutama caleg yang mencalonkan untuk ke kedua, atau ketiga kalinya.

Ketiga, harus ada sosialisasi pemilih kritis. Pemilih terutama yang masuk kategori kelas menengah ke bawah harus dibekali informasi yang cukup agar bisa memililiki indikator yang bisa dijadikan panduan untuk menentukan hak politiknya, sehingga pemilih tidak akan memilih kandidat yang bermasalah dan kandidat yang orientasi dan visi politiknya hanya sekedar mencari uang. Pemilih jangan sampai dijadikan korban mobilisasi caleg sehingga tidak lagi kiritis terhadap partai politik dan caleg.

Apa yang salah dengan figure Pemimpin-pemimpin kita? Sejak kita melahirkan UUD 1945, oleh Para Pemimpin sejati kita dahulu, maka sejak itu pula, lahirlah pemimpin-pemimpin karbitan. Sejak itu pulalah, Pelawak menjadi anggota DPR RI, alm. Edy Sud. Sejak itu pula lah tentara, menjadi pemimpin politik dan eksekutif. Sejak itu pulalah, Ulama, Pendeta, dan tokoh agama lainnya di posisikan sebagai tokok-tokoh kenegaraan (pada supra structure).

Akhirnya, situasi berubah, karena cara dan situasi seperti itu, telah terbukti gagal, terutama dalam kehidupan perpolitikan, moral bangsa dan kerusakan lingkungan hidup kita, serta sumber daya alam lainnya. Terjadilah, setelah Bung Karno di kudeta (!?), Pak harto di lengserkan, gerakan reformasi. Lalu lahirlah pemimpim-pemimpin baru pasca reformasi.

Mungkin karena reformasi tanpa konsep, lahirlah pemimpin-pemimpin jaman Orba, lahir kembali di era pasca reformasi ini menjadi pemimpin-pemimpin seperti SBY, Wiranto, Akbar Tanjung, Prabowo, dll. Di legislative lahir pula pemimpin-pemimpin politik seperti Eko Patrio, Deddy Gumelar alias Miing, Nurul Qamar –ex pelawak 4 sekawan.

UU yang fungsinya recruitment calon pemimpin baik untuk eksektuif maupun legislative tersebut masih belum berubah, jadi akan menjadi semakin menarik nanti dapat kita lihat pada Pemilu 2014. Siapa yang akan muncul menjadi calon anggota legslatif dan siapa para calon president dan wakilnya.

Jadi bagaimana sesungguhnya melahirkan Pemimpin sejati itu? Pemimpin itu, bak Cendawan alias jamur. Ia tidak ada benihnya, ia tdk perlu di pupuk, ia tidak perlu di pelihara. Ia di lahirkan oleh alam, melalui iklim dan suhu yang tepat.

Pemimpin sejati, tidak perlu kita siapkan orangnya, tidak perlu kita didik/kaderisasi-seperti Partai Demokrat gagal membuat kader, tdk perlu juga di iklan2kan, seperti ARB. Ia akan lahir seperti para fouding fathers kita dahulu. Jamur tumbuh, karena ada media, dan hujan yang turun.

Alam sendiri yang kemudian akan melahirkan pemimpin. ketika iklimnya kondusif. Kita mencatat Bung karno, Bung Hatta, Syutan Syahrir, KH. Agus Salim, HOS Tjokroamito, dll. Tak ada yang mempermasalahkan, kenapa Bung Karno dan Bung Hatta yang pantas membacakan Proklamasi, yg kemudian menjadi Presiden dan wakil Presiden RI. Begitulah Pemimpin sejati lahir.

Apa itu iklim yang kondusif, iklim dimana pemimpin tumbuh secara alami, karena memang panggilan jiwa dan nuraninya. Kalau menciptakan hujan buatan (UU), supaya jamur tumbuh (Pemimpin), maka jadilah pemimpin-pemimpin jamur merang, walau banyak jumlahnya tapi harganya murahan. Jamur alami, seperti masutake di Jepang, walau sedikit jumlahnya tapi harum baunya dan mahal harganya.

Issue upaya untuk menggulingkan SBY yg dilontarkannya sendiri, telah mencengangkan berbagai kalangan. Ini bukan yang pertama kali SBY menyampaikan hal yang hampir serupa, dulu-dulu, juga dikemukakannya kepada Pers.

Kalau kita melihat, Pasal impeachment, 7a, UUD 945, Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majleis Permusyawaratan Rkyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhdapa Negara, korupsi, penyupan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebaga presiden dan/atau wakil President.

Jadi SBY tidak ada bukti menghianati Negara, sby tidak korupsi, tidak melakukan penyuapan, tidak melakukan tindak pidata ringan atau berat, atau perbuatan tercela lainnya. Pasal ambigu seperti ini, bila mau dilaksanakan, disamping sulit untuk diterapkan, karena Presiden yg sedang berkuasa hampir tidak mungkin dapat di adili oleh Pengadilan Negeri, juga hanya akan melahirkan pertumpahan darah karena miss interpretasi. Karena untuk menyatakan SBY korupsi, itu harus ditetapkan secara hukum dulu. Dan itu tdk mungkin, karena akhirnya binsa mnita grasi kpd dirinya sendiri.

Hal lain, yang tidak memungkinkan SBY dapat di kudeta pun, tidak ada. Satu-satunya yang bisa kudeta, hanya tentara. Tetapi tentara pasca reformasi, sudah tidak punya lagi kemampuan untuk melakukan hal tersebut, bila tdk ingin berlawanan dengan rakyat Indonesia semesta.

Bagaimana dengan Mahasiswa? Seperti terjadi kepada Presiden Sukarno dan Suharto?

Sulit juga, karena mahasiswa tdk cukup alasan juga untuk memberontak, karena mau ngomong apa saja bebas, mau demo silahkan. Ekonomi dalam keadaan baik. Korupsi sedang di berantas. Bagaimana dengan DPR? DPR sulit di ajak kompromi karena sedang di benci oleh rakyat Indonesia.

Jadi mengapa ya Bapak yang Tinggi Besar merasa sensi kalau dirinya akan ada yang mengkudeta?

Blog Stats

  • 139,365 hits
September 2016
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Flickr Photos

Boomkikker / Tree frog / Rainette verte

Missed!

Fountain framing

In the morning sunlights

October Birth

More Photos

Top Clicks

  • None