BANDUNG, (PR).-
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Setia Permana mempertanyakan dana untuk pemilihan gubernur (pilgub) yang dianggarkan dan ditetapkan DPRD Jabar sebesar Rp 650 miliar dalam APBD Provinsi Jabar TA 2007 dan TA 2008.

Pasalnya, dana yang diberikan pada KPU Jabar selaku penyelenggara Pilgub Jabar hanya Rp 328 miliar dari pengajuan Rp 390 miliar. Biaya Rp 328 miliar dengan jumlah pemilih kurang lebih 29 juta jiwa tersebut menjadikan indeks biaya untuk pilgub di Provinsi Jabar sangat kecil dibandingkan dengan provinsi lain.

Setia mengungkapkan hal tersebut ketika ditemui di kantornya di Sekretariat KPU Jabar, Jln. Garut, Bandung, Sabtu (2/2).

“Kami berharap DPRD Jabar juga bisa transparan mengenai dana ini. Kok besar sekali dana untuk Pilgub Jabar dalam APBD. Padahal, yang sampai ke KPU hanya Rp 328 miliar. Jangan sampai masyarakat jadi berpikir KPU Jabar ini memakai biaya yang sangat besar sampai Rp 650 miliar,” katanya.

Setia juga mengatakan, dengan dana Rp 328 miliar, indeks biaya Pilgub Jabar menjadi di bawah standar. “Standarnya Rp 20.000,00 per pemilih. Namun, dengan Rp 328 miliar dibagi pemilih kurang lebih 29 juta, indeksnya hanya sekitar Rp 10.500,00 per pemilih. Ini kan sangat kecil,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap pihak legislatif juga bisa transparan dengan memaparkan ke instansi atau lembaga mana saja Rp 650 miliar tersebut diberikan.

Ketua Harian Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Jabar, M. Qudrat Iswara, yang dihubungi “PR” semalam mengatakan, dana Rp 650 miliar berasal dari APBD-Perubahan 2007 dan pencairan dana cadangan daerah (DCD) sebesar Rp 450 miliar, serta dari APBD murni 2008 Rp 200 miliar.

Ditambahkan, yang diberikan kepada KPU Jabar yakni sebesar Rp 328 miliar diambil dari APBD-P 2007 dan pencairan DCD (Rp 450 miliar). Sisanya, Rp 122 miliar dan Rp 200 miliar (dari APBD murni 2008) masih disimpan dan belum dikeluarkan.

“Kami juga prepare kalau memang ada putaran kedua. Sisa dana yang ada juga untuk kebutuhan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Desk Pilkada. Mereka belum memberikan pengajuan kepada DPRD Jabar, baru ke Pemprov Jabar,” katanya.

Menurut Iswara, Panwaslu secara lisan menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan yakni Rp 80 miliar. Sementara Desk Pilkada membutuhkan Rp 75 miliar untuk sosialisasi, pengamanan, dan advokasi. “Kalau memang Rp 650 miliar tersebut tak terpakai semua, ya otomatis masuk kembali ke kas daerah untuk digunakan pada APBD-Perubahan 2008,” ujarnya.

Kirim surat
Setia Permana juga mengatakan, terkait pengajuan anggaran dari Rp 390 miliar menjadi Rp 328 miliar, berarti banyak kegiatan yang ditiadakan.

“Salah satunya program yang ditiadakan itu mengangkut kotak suara dari setiap TPS ke kecamatan. Kalau di daerah perkotaan seperti Kota Bandung atau Kota Cimahi, mungkin tidak akan jadi masalah. Namun, kalau di Kab. Garut, Kab. Cianjur, atau di Kab. Bandung saja, pasti akan sangat sulit karena medannya yang tak menguntungkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pada Senin (4/1) KPU Jabar akan mengirimkan surat imbauan kepada Gubernur Jabar. “Isinya agar Gubernur menginstruksikan bupati/wali kota untuk memberikan bantuan dana maupun sarana kepada KPU kab./kota untuk meng-cover program yang seharusnya ada, tetapi ditiadakan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Jabar Dedy S. Warmana mengatakan, hingga Sabtu (2/2) sudah ada 30 perusahaan yang mendaftar ke KPU untuk ikut dalam tender penyediaan barang dan jasa.

Untuk membantu mengawasi jalannya proses penyediaan barang dan jasa di KPU Jabar, lanjut Dedy, Pemprov Jabar sudah memberikan bantuan 17 SDM bersertifikat dari Bapenas. Ke-17 SDM tersebut didelegasikan ke KPU Jabar Kamis (31/1).

“Karena menurut Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Jasa Pemerintah, pasal 10 huruf F, mereka yang terlibat dalam proses penyediaan barang dan jasa harus bersertifikat Bappenas. Sementara di KPU Jabar tak ada satu pun yang memiliki sertifikat,” ujarnya.

Alquran Braille
Cawagub Dede Yusuf menyerahkan bantuan Alquran Braille secara simbolis untuk para tunanetra di Yayasan Wyata Guna, Jln. Pajajaran, Bandung, Sabtu (2/2). Bantuan tersebut diberikan untuk memberikan fasilitas kepada saudara-saudara yang kurang mampu secara fisik.

“Untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu itu, kita harus berikhtiar sebesar-besarnya untuk memberikan kesempatan yang sama,” tuturnya.

Fasilitas pendidikan bagi para siswa berkebutuhan khusus di Jabar pun, menurut Dede, harus ditingkatkan. “Selama ini para penyandang cacat di Jabar harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, minimal tahun ini harus ada penambahan SLB di Jabar,” ujar cawagub dari PKS dan PAN tersebut.

Ketika ditanya mengenai tujuan kegiatan tersebut, Dede membantah itu bagian dari kampanye. “Di sini tidak ada bendera dan tidak menggunakan APBD. Ini bukan kampanye loh,” ucapnya.

Politik praktis
Sementara itu, dalam silaturahmi Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) Jabar dengan Gubernur Jabar di Gedung Pakuan, Jumat (1/2), NU Jabar secara tidak langsung menyatakan dukungannya kepada pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Da’i).

“Kami, PW NU Jabar bersama dengan seluruh PC NU se-Jabar, silaturahmi ke Gubernur supaya bisa hadir pada acara puncak Harla ke-82 besok (hari ini-red.) di Gelora Bung Karno Jakarta. Pada silaturahmi tersebut, kami pun berdoa semoga Gubernur diberikan kesehatan dan sukses selalu, termasuk di Pilgub Jabar 2008 ini,” kata Ketua PW NU Jabar, Dedi Wahidin.

Wakil Ketua DPW PPP Jabar yang juga mantan Wakil Sekretaris PW NU Jabar, Kurdi Muchri menyayangkan sikap PW NU Jabar tersebut. “NU sebagai ormas independen seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Lebih baik serahkan pada warga NU yang terlibat di partai politik. Kalau sekarang, sikapnya sangat tidak relevan karena terjebak pada urusan dukung-mendukung,” ujarnya yang dihubungi via telefon semalam.