Kamis, 28 Februari 2008 | 05:40 WIB

Jakarta, Kompas – Dari 114 partai politik yang telah mendaftar ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, ternyata baru 28 parpol yang melengkapi berkas atau baru 24,5 persen parpol yang telah melengkapi berkas yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai badan hukum.

Berdasarkan pemantauan Kompas, Rabu (27/2) malam, ratusan pengurus parpol memadati lantai 1 hingga ke halaman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan HAM. Beberapa pengurus parpol mengeluhkan kesulitan yang mereka hadapi dalam mengurus berkas-berkas kelengkapan administrasi.

Meski telah diberi waktu hingga pukul 00.00, ternyata tak semua parpol melengkapi persyaratan untuk menjadi badan hukum. Hingga berita ini diturunkan pada pukul 23.00, dari 114 parpol, ternyata hanya 47 parpol yang memasukkan berkas-berkas yang dipersyaratkan ke Departemen Hukum dan HAM serta satu parpol yang sudah berbadan hukum pada Pemilu 2004, yaitu Partai Pemuda Indonesia.

”Persyaratan di masing-masing kantor Kesbang berbeda sehingga terpaksa membuat kami harus bolak-balik untuk mengurus itu,” kata Ketua Umum Partai Bintang Bulan Hamdan Zoelva.

Menurut Ketua Umum Partai Patriot Yapto Soelistio Soerjosoemarno, Partai Patriot saat ini baru menargetkan untuk bisa lolos verifikasi terlebih dahulu.

Direktur Tata Negara Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM Aidir Amin Daud mengatakan, tim verifikasi Departemen Hukum dan HAM melihat secara acak berkas parpol di lima provinsi. Selanjutnya, tim verifikasi memeriksa secara intensif selama 45 hari sebelum memberikan status badan hukum kepada parpol.

Departemen Hukum dan HAM akan mengumumkan pada 15 April parpol yang lolos verifikasi administrasi untuk ditetapkan sebagai badan hukum. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM akan membuat surat keputusan soal badan hukum parpol.

Menurut Aidir, dari 114 parpol, sudah tiga yang menyatakan mengundurkan diri, yaitu Partai Persatuan Umat yang diketuai K Sutrisno, Partai Kasih yang diketuai William Hasundungan Sirait, dan Partai Rakyat Nusantara yang diketuai Marzuki Usman.

”Saya juga telah menerima empat surat agar jadwal diundurkan, tetapi itu tidak bisa kami lakukan. Kami tunggu hingga pukul 00.00,” tegas Aidir.

Hingga pukul 23.45, suasana di Kantor Departemen Hukum dan HAM masih semarak dengan kehadiran para pengurus parpol dan pendukungnya. Para pengurus parpol itu mayoritas berdatangan pada waktu yang sangat mepet dengan waktu penutupan.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta yang juga hadir malam tadi mengatakan, pihaknya tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran parpol. ”Kalau mereka serius, seharusnya mereka sudah menyiapkan diri sejak lama,” katanya.

Soal keluhan kesulitan mengurus berkas, Andi mengatakan, ”Mengurus diri sendiri saja sulit, apalagi mengurus rakyat. Mereka harus berjuang.”

Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego, sedikitnya jumlah parpol yang sudah menyerahkan berkas pendaftaran ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum menunjukkan beratnya syarat pembentukan parpol.

”Para pendiri parpol kurang mengantisipasi kondisi tersebut,” kata Indria. (VIN/MZW)