Jumat, 29 Februari 2008 | 13:33 WIB

YOGYAKARTA, JUMAT-Mekanisme penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dinilai bukan tidak demokratis tetapi justru merupakan bentuk demokrasi budaya Yogyakarta.

Yaitu demokrasi yang menghargai hak-hak budaya Yogyakarta. Demikian pernyataan sikap masyarakat pasar koperasi “Gemah Ripah” Yogyakarta, Jumat (29/2), yang dibacakan pada aksi unjuk rasa penyampaian aspirasi di DPRD DIY. Aksi itu diikuti sekitar 100 orang pedagang pasar. “Karena itu, kami tetap mendukung kepemimpinan dwi tunggal Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam IX sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY dan menolak diadakannya pemilihan gubernur,” ujar Suharsini, ketua Gemah Ripah.

Dikatakan, sejarah pembentukan DIY berawal dari kesepakatan integrasi dua wilayah merdeka yaitu Pura Paku Alaman dibawah Paku Alam VIII dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX bergabung dalam NKRI. Kemudian diterbitkan UU 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dwi tunggal Sultan HB IX dan PAVIII ditetapkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah DIY yang tidak dibatasi masa jabatan. Karena itu, sebagai penerus tahta Sultan HB X dan PA IX juga harus ditetapkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah yang tidak dibatasi masa jabatan. (RWN)m-Kompas.com