Kompas.com- Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan lima draf Peraturan KPU untuk pelaksanaan Pemilu 2009, menyusul disahkannya Undang-undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Rencananya, KPU akan memulai tahapan pemilu pada April 2008 yang ditandai dengan penyerahan data kependudukan dari pemerintah ke KPU.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Selasa (4/3), mengungkapkan, KPU sudah menyiapkan draf-draf peraturan sejak lama, karena draf itu sudah berubah berkali-kali, menyesuaikan dengan UU Pemilu yang baru. Sebelumnya, draf peraturan pertama kali disusun masih memakai UU 12/2003 tentang Pemilu.

Lima Peraturan KPU yang sedang disiapkan KPU adalah peraturan tentang verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu; verifikasi calon anggota DPD; pemuktahiran data pemilih; pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara; serta pembentukan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN).

Hafiz melanjutkan, dua hal pertama yang akan menjadi tugas KPU adalah verifikasi parpol sebagai peserta pemilu dan pemuktahiran data pemilih. Di sisi lain, KPU juga mempunyai kendala.

”Problem kita saat ini adalah pergantian KPU di daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada saat pergantian, KPU daerah harus melakukan verifikasi, di sisi lain, ada beberapa daerah yang juga menyiapkan pilkada. Hal seperti itu tidak terjadi di Pemilu 2004,” kata Hafiz.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan, data kependudukan akan diserahkan kepada KPU pada tanggal 5 April 2008. Depdagri, katanya, telah menyelesaikan data kependudukan di 325 kabupaten/kota, dan sisanya 132 sedang dalam penyelesaian. Diharapkan, kata Mardiyanto, pada bulan ini, seluruh kabupaten/kota sudah selesai.

”Ini memang proses yang sulit, apalagi bila terkait dengan daerah pemekaran. Data ini 457 kabupaten/kota, padahal sekarang sudah ada 471 kabupaten/kota. Kami masih akan terus memproses masalah-masalah data kependudukan yang ada, sesuai dengan harapan kita,” jelas Mardiyanto.