dsc00777.jpg

Baru saja AMPI di undang oleh Ir. Hendarmin, seorang reformist konstitusi Indonesia, untuk hadir dalam suatu pertemuan dengan Kapolda Jabar yang baru, di rumah beliau di bilangan Tubagus Ismail Bandung Utara. Hadir dalam pertemuan itu, para tokoh intelektual Bandung/Indonesia, seperti dari forum Rektor ITB, sesepuh Unpad, Unpar dan budayawan lainnya. Saya tidak jelas, agenda apa yang akan di bahas dalam acara tersebut. Rupanya silaturahmi dengan Kapolda Jabar yang baru, Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc, dengan sesepuh Jawa Barat itu. Saya menjadi surprise, ada pejabat setingkat Kapolda yang mau melakukan silaturahmi informal datang ketempat warganya, walau terlambat 2 jam. Maklum Kapolda yang satu ini kemanapun beliau pergi tidak mau memakai escort police. Jadi tahu betul kalau Bandung macetnya seperti yang dirasakannya, dari Cimahi ke Tubagus Ismail hingga 2 jam, karena kebetulan berbarengan dengan long week end Nyepi. Dalam situasi normal bisa ditempuh kurang dari 30 menit via toll.

Kalau yang baru saja saya sebut sebagai surprise pertama, kemudian surprise ke dua adalah; ungkapan-ungkapan beliau yang jujur, ringan-ringan saja, tetapi saya pandang sebagai revolusi kepemimpinan sebagai jawaban tuntas permasalahan yang kini menjadi problema bangsa. “Ia ingin memberantas tuntas korupsi, dengan memulai menjadikan dirinya sebagai contoh dan tauldan”. Ada empat atau lima professor saat itu, yang akhli mengunkap teori korupsi, geleng geleng kepala, karena niat dan strategi Kapolda memberantas Korupsi tidak perlu pakai teori macam macam. Hadirin pun sontak bertepuk tangan menyambut orang Palembang yang satu ini. Lantas beliau juga menguraikan soal reformasi pelayanan SIM, pemberantasan Narkoba, penyelundupan Minyak Tanah, perjudian di Bandung, Korupsi PT.Telkom yang konon nilainya hingga USD 11 juta, termasuk soal prostitusi.

Siapa orangnya, dari mana asal usul sukunya, kalau calon independen untuk jabatan gubernur Jawa Barat ani ada naungan hukumnya, saya percaya para tokoh Jawa Barat yang hadir malam itu, tidak akan berkebaratan kalau beliau dapat di calonkan untuk Gubernur Jawa Barat mendatang. Kesediaan untuk mecalonkan beliau tadi itu, dilatar belakangi oleh berbagai alasan, karena saking sulitnya mencari orang yang memiliki itikad baik untuk membangun daerah ini. Coba saja uji Gubernur-gubernur yang saat ini sedang menjabat, dengan suatu pertanyaan; Siapa yang percaya Pak Gubernur itu tidak Korupsi?

Di Jawa Barat ini kan persoalan Korupsi sudah bukan menjadi rahasiah umum. Mulai dari Kavling Gate, dimana Gubernur Danny Setiawan sudah mengembalikan uang yang pernah diterimanya, persoalan penggunaan dana APBD oleh pimpinan DRPD Kota Bandung yang kemudian diputus bebas, kasus Bupati Garut, Ciamis, dll.

Jadi suatu hal yang perlu di catat, soal kompetensi seorang candidate Gubernur di Jawa Barat ini, kita tidak perlu meragukannya lagi dengan figure-figure yang maju sekarang, karena tanpa kompetensi yang memadaipun, kalau kita serahkan kepada sunnatullah saja, yaitu bahwa pada dasarnya, setiap manusia ingin lebih baik dari hari kemarin, maka Jawa Barat semestinya sudah lebih maju. Jadi sekali lagi Nawaetunya harus lurus. Nah..mudah-mudahan puluhan milyaran dana masing-masinhg candidate yang dikeluarkan untuk merebut tampuk kursi Gubernur mendatang, ini semata-mata untuk membangun Jawa Barat kedepan!?. Bila uang itu harus dikembalikan dari koruspsi lagi, semoga la’natullah cepat diberikan kepada yang nawaetunya tidak ikhlas!.

Saya tertarik membaca sebuah berita di internet, yang kemudian saya cuplik sebagai berikut :

Sesaat setelah pidato di depan jajaran barunya yang cuma kurang dari 10 menit, Susno Duadji meminta anak buahnya, yang perwira, untuk membuat pakta kesepakatan bersama yang inti dari isinya adalah larangan untuk menjadi polisi korup. Segera saja dalam beberapa hari berikutnya, peristiwa ini menjadi wacana yang seru di berbagai forum di Internet. Bahkan mungkin hampir semua orang mendapatkan forward dari berita ini melalui e-mail.

Saya yakin ini yang pertama kali dilakukan oleh seorang pemimpin polisi di tingkat propinsi. Bahkan Kapolri Sutanto yang menabuh genderang perang terhadap judi dan narkoba sekali pun tidak melakukan ini. Apa yang dilakukan Susno Duadji amat sederhana dalam memerangi perbuatan korup, tetapi akan memiliki dampak yang amat luas.

Korupsi adalah kejahatan kerah putih. Sehingga dilakukan jauh lebih terencana sehingga sulit menelusuri atau mendapatkan bukti-buktinya. Pengacara akan dengan mudah memberikan atau menemukan celah hukum untuk membebaskan kliennya dari jerat hukum, misalnya dengan alasan sakit, tidak ada bukti yang cukup, dakwaan tidak memiliki dasar yang jelas dan lain-lain. Sehingga tantangan bagi KPK dalam memberantas korupsi sesungguhnya amat besar. Namun apa yang dilakukan oleh Susno Duadji ini tentu bisa memangkas kerja panjang dan berliku dari KPK dalam memberantas korupsi. Jika sebuah perbuatan korup (yang ketahuan) langsung diberikan sangsi berupa pemecatan oleh orang yang paling dekat (atasan), maka perbuatan korup lainnya akan otomatis dapat dihambat atau diminimalkan.

Apa yang dilakukan oleh Susno Duadji ini bisa disebut sebagai upaya yang paling serius dalam memberantas korupsi. Bukan sekedar omong-kosong belaka. Kalau Susno Duadji membabat anak buahnya sendiri, tentu anak buahnya juga siap membabat Susno Duadji jika ternyata Susno Duadji melakukan perbuatan korup.

Susno Duadji bahkan menjadi contoh yang amat mencolok di antara sikap hipokrit kebanyakan pengelola negeri ini dalam kerangka pemberantasan korupsi. Sebagai misal yang paling menonjol adalah bagaimana Menteri Keuangan bersama-sama dengan DPR mencoba menghambat kerja KPK dalam memeriksa kinerja Ditjen Pajak dengan dikeluarkannya UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Bravo Pak Sus.