Jakarta, Kompas – Sebanyak 26 partai politik yang tidak lolos dalam verifikasi faktual dan delapan parpol yang tidak mendapat kursi dalam Pemilu 2004 bisa langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu 2009.

Rencananya, KPU akan membuka pendaftaran peserta Pemilu 2009 pada 5 April 2008. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephuk dan HAM) menjanjikan menyelesaikan verifikasi parpol sebagai badan hukum sebelum 5 April.

KPU serta Dephuk dan HAM bersepakat mengenai 34 parpol yang bisa langsung mendaftar ke KPU itu. Sebelumnya, KPU serta Dephuk dan HAM sempat berbeda pendapat mengenai hal itu.

Menurut KPU, delapan parpol bisa langsung mendaftar ke KPU. Sementara Dephuk dan HAM meminta kedelapan parpol itu mendaftar sebagai badan hukum dahulu ke Dephuk dan HAM.

”Akhirnya, saya juga berpendapat, parpol yang memiliki badan hukum bisa langsung datang ke KPU ikut sebagai calon peserta pemilu,” kata Direktur Tata Negara Dephuk dan HAM Aidir Amin Daud seusai bertemu dengan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Senin (24/3).

Menurut Aidir, parpol bisa memilih apakah menggunakan badan hukum yang baru atau lama. Bila mendaftar dengan badan hukum yang baru, parpol itu harus melalui proses verifikasi di Dephuk dan HAM. Bila memakai badan hukum yang lama, boleh langsung ke KPU.

”Kami akan bertanya sebaik- baiknya kepada parpol karena ada yang mau memakai badan hukum yang lama, seperti Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB),” kata Aidir lagi.

Ia menambahkan, hingga kini ada 15 dari 26 parpol lama yang mengganti namanya. Untuk ke-15 parpol itu diberikan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dari delapan parpol yang mendapat kursi, beberapa di antaranya juga melaporkan penggantian nama, seperti Partai Nasional Banteng Kemerdekaan.

Aidir menjanjikan menyelesaikan verifikasi parpol sebelum 5 April 2008. ”Kami memiliki waktu hingga 2 Mei 2008, sesuai peraturan. Tetapi, akan kami usahakan dipercepat,” ujarnya.

Tak ketemu orang

Secara terpisah, anggota KPU yang mengurusi verifikasi parpol, Andi Nurpati, mengatakan, KPU diberi waktu hingga Juni 2008 untuk melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang menjadi calon peserta pemilu. Diakui, tidak mudah untuk melakukan verifikasi faktual dengan waktu yang sempit.

”Hitung-hitungannya begini, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual, berdasarkan pengalaman tahun 2004, satu hari paling banyak empat parpol yang bisa dikunjungi. Itu baru mengunjungi pengurus dan kantornya. Belum termasuk memfaktualkan anggotanya yang berjumlah seribu per kabupaten atau 1/1.000 dari jumlah penduduk. Itu tak bisa sehari selesai dilakukan,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan, untuk mengunjungi seratus rumah anggota parpol, tidak bisa hanya satu kali dilakukan karena bisa saja orangnya tidak ada sehingga harus dua kali ke rumahnya. ”Ini harus diatur KPU, jika tidak ketemu orangnya, bagaimana? Setelah itu ada masa perbaikan, yaitu tiga hari sesudah diverifikasi. Dibutuhkan waktu yang cukup bagi KPU untuk tahapan itu,” ungkap Andi.

Saat ini KPU sudah menyusun draf peraturan KPU tentang verifikasi parpol sebagai peserta pemilu. ”Tinggal disahkan di rapat pleno. Semua berbentuk draf peraturan. Kami tidak bisa mengesahkan sebelum ada Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ada nomornya,” kata Andi lagi.

Aidir menambahkan, untuk partai yang langsung mendaftarkan diri ke KPU, kewenangan penilaiannya di KPU. (sie/vin)