JAKARTA–MI: Calon perseorangan diharapkan bisa ikut berlaga dalam pemilu kepala daerah begitu Presiden menandatangani revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sambil menunggu diundangkannya perubahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyiapkan peraturan teknis verifikasi keabsahan dukungan dan penjadwalannya.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto dalam rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 itu. Pemerintah yang diwakili Mendagri bersama seluruh fraksi DPR dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu sepakat mengesahkan perubahan itu menjadi UU, Selasa (1/4).

“Dengan perubahan ini diharapkan dapat mendorong proses politik yang lebih demokratis dan munculnya pemimpin daerah yang lebih berkualitas dan amanah,” kata Mardiyanto.

Sebelumnya, setiap juru bicara fraksi juga hampir senada menyetujui pengesahan UU tersebut. Mereka adalah Eka Santosa (F-PDIP), Anwar Yunus (F-PD), Romzi Nihan (F-PPP), Hermansyah Nazirun (F-PAN), Ida Fauziyah (F-KB), Jazuli Juwaini (F-PKS), Muhammad Fauzi (F-BPD), Anhar (F-PBR), Sonny Waplau (F-PDS) dan Mustokoweni Murdi (F-PG).

Total perubahan UU No 32 terdiri atas 18 poin. Selain sudah bisanya calon perseorangan maju dalam Pemilu Kepala Daerah, revisi UU ini juga mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan kembali maju harus mengundurkan diri dari jabatan mereka sejak pendaftaran kepada KPU daerah.

Ketentuan ini termuat dalam Pasal 58 huruf q yang mengatur syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Hal ini guna menjamin pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dapat berjalan lebih demokratis, fairness dan untuk menghindari berbagai ekses jabatan,” kata Mardiyanto.

Dalam penjelasan pasal 58 huruf q disebutkan, pengunduran diri dari jabatannya berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah sendiri atau daerah lain. Juga, bagi bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur (wagub).

Penjelasan ayat ini juga menyebutkan, pengunduran diri tersebut dibuktikan dengan menyerahkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali serta persetujuan Mendagri. Namun, untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai calon ketika UU ini diberlakukan, ketentuan peralihan pada Pasal 236B mengatur, mereka tidak perlu mengundurkan diri.

Selain soal incumbent, perubahan UU 32 juga menegaskan berubahnya pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi rezim pemilu. Hal ini ditandai dengan penanganan penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah bukan lagi di MA, tapi di tangan MK.

Aturan ini termuat dalam ketentuan Pasal 236 C yang mengatur penanganan hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan.

Sementara, dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang akan maju dalam Pemilu Kepala Daerah diatur dalam Pasal 59 ayat (2a) untuk provinsi dan ayat (2b) untuk kabupaten/kota. Ayat (2a) mengatur dukungan sejak 3% sampai 6,5% dari jumlah penduduk terhadap calon gubernur dan wagub dari perseorangan. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta jiwa, dukungan minimalnya 6,5%. Untuk jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa minimal 5% dukungan.

Sementara, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa syarat dukungannya minimal 4% dan yang lebih dari 12 juta jiwa, minimal 3%. Syarat dukungan untuk calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dari perseorangan persentasenya sama. Namun jumlah penduduknya dipatok sampai dengan 250 ribu untuk 6,5%, lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu untuk 5%, lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta untuk 4% dan lebih dari 1 juta jiwa, minimal harus didukung 3% dari jumlah penduduk. (Hrm/OL-01)