MAJALENGKA, (PR).-
Gubernur Jabar Danny Setiawan yang kembali yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jabar periode 2008-2013, mengaku tidak tahu-menahu soal indikasi penggunaan dana APBD untuk kegiatan kampanye. Danny pun membantah menggunakan dana APBD untuk kampanye.

“Silakan saja (dicek). Toh, ketentuan-ketentuannya ada. BPK juga kan baru menduga. Nanti ketahuannya setelah diinvestigasi. Betul tidak ada penggunaan dana APBD untuk kampanye. Yang pasti, saya tidak melakukan itu,” ujar Danny, menjawab pertanyaan wartawan soal indikasi penggunaan dana APBD untuk kampanye pilkada dan pilgub, seusai melaksanakan kampanye di Lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM), Majalengka, Jumat (4/4).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Nu’man Abdul Hakim, yang juga mencalonkan kembali sebagai Wagub Jabar periode 2008-2013 mengimbau agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengaudit APBD Jabar, untuk mengetahui ada atau tidak adanya dana APBD yang digunakan bagi kegiatan kampanye. Hal itu dikemukakan Nu’man, saat melakukan kampanye di Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung.

Danny menegaskan, mencairkan atau merealisasikan dana APBD itu tidak semudah mengeluarkan uang dari saku sendiri, karena harus memenuhi aturan yang sudah ditentukan. “Jadi, sepanjang sesuai dengan ketentuan ordonatur kabag keuangan, ya nggak masalah. Karena dia yang harus menguji perintah dari atasannya. Kalau perintah dari atasannya tidak sesuai ketentuan, dia tidak boleh mengeluarkan itu. Itu ketentuan normatif,” tukasnya.

Menurut Danny, jika ketentuan-ketentuan pengeluaran keuangan yang ada tidak diikuti, maka akan terjadi penyimpangan. Sebaliknya, jika ketentuan pengeluaran APBD tersebut diikuti dan pengeluaran anggaran disesuaikan dengan peruntukannya, tentu tidak akan terjadi penyimpangan dalam penggunaan APBD.

Terus audit

Di tempat terpisah, Nu’man Abdul Hakim mengimbau agar BPK terus mengaudit APBD Jabar dan hasilnya harus dipublikasikan ke masyarakat. “Dari awal saya sudah katakan bahwa aparatur negara di masa kampanye harus netral. Maksudnya, untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunaan APBD untuk kebutuhan kampanye oleh incumbent,” ujar Ketua DPW PPP Jabar itu.

Oleh karena itu, Nu’man sangat sepakat jika BPK terus melakukan penyelidikan dan mengaudit APBD Jabar untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan tersebut.

“Hasil audit BPK itu nantinya harus dipublikasikan. Itu akan menjadi ukuran apakah pemilu hari ini sudah sesuai dengan asas-asas dan kaidah demokrasi. Atau, pemilu memang benar telah dinodai oleh penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan uang rakyat. Jika sampai terbukti, tentu ini akan menjadi preseden buruk,” ucapnya tegas.

Bupati membantah

Bupati Sumedang yang kini berstatus sebagai calon Bupati Sumedang untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013, Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si., menyatakan, untuk kepentingan biaya kampanyenya, dia tidak memakai dana dari APBD Sumedang.

Hal itu ditegaskan Don Murdono, Jumat (4/4), ketika dimintai tanggapan atas adanya pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kampanye incumbent di kota dan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, termasuk Sumedang, diduga didanai APBD.

“Dalam kampanye ini, saya tidak menggunakan dana serupiah pun dari APBD. Apalagi disebutkan sampai puluhan miliar rupiah, dari mana itu. Tetapi, saya selaku bupatinya sih welcome (terbuka) saja. Periksa, periksa. Buka semua. Bila perlu, wartawan ikut melihat proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya,” ujar Don.

Ia menambahkan, dugaan yang disampaikan BPK kepada wartawan bukan dari hasil pemeriksaan. Tetapi, baru dari laporan. “Dalam situasi begini (menjelang pilkada Sumedang) mungkin banyak orang melapor ke BPK. Mungkin dari orang yang tidak puas atau dari yang menjadi pesaing. Kalau dikatakan bahwa uang APBD yang diduga dipakai kampanye itu dari anggaran pos bantuan, pos bantuan itu kan yang menggunakan masyarakat, bukan saya. Terus, kampanye pilkada Sumedang juga kan, baru tahun 2008,” tutur Don.

Kalau dikatakan dugaan itu terlihat dari adanya tren anggaran pos bantuan menjelang pilkada yang meningkat, kata Don, hal itu juga tidak relevan dengan yang terjadi pada APBD Sumedang. “Justru, nilai anggaran pos bantuan pada APBD Sumedang 2008 menurun jauh dibanding tahun anggaran sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Sumedang, H. Atje Arifin Abdullah mengatakan, dugaan kampanye didanai APBD bersifat umum terhadap kabupaten/ kota yang akan melaksanakan pilkada. Ada kesan diarahkan ke Sumedang, karena kebetulan dalam sepekan ini BPK sedang melakukan pemeriksaan reguler di Sumedang.

Tetapi, menurut Atje Arifin, hingga Jumat (4/4) BPK belum membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya, karena proses pemeriksaan tim BPK di Sumedang sendiri masih berjalan. “Jadi menurut saya, pernyataan yang disampaikan BPK kepada wartawan yang dimuat “PR” hari ini, sifatnya umum. Bukan Sumedang saja. Hanya kebetulan, di Sumedang sekarang sedang berlangsung pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Atje juga mengaku sempat menanyakan persoalan itu kepada tim BPK. “Tim BPK juga ternyata belum menyampaikan hasil pemeriksaannya. Jadi, menurut saya, dugaan itu bukan dari hasil pemeriksaan, tetapi baru dari adanya laporan-laporan yang diterima BPK,” ujarnya.

Mengenai penggunaan anggaran pos bantuan itu sendiri, tegas Atje, proses pencairannya terinci dalam APBD maupun dalam lampirannya. Semua dikeluarkan melalui prosedur dan memenuhi aturan perundang-undangan, disertai bukti-bukti pencairan. “Dan penggunanya bukan bupati, tetapi masyarakat. Data-data penerima dana dari pos bantuan itu pun, teradministrasi sesuai aturan. Kalau nanti ada apa-apa dalam penggunaannya, itu tanggung jawab yang menerima,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Center for Budget Initiative (CBI) Dedi Haryadi mengatakan, penyelewengan dana hibah terkait erat dengan posisi sulit seorang incumbent yang sekaligus calon. Bukan saja berpotensi menyelewengkan sumber daya publik, seperti dana hibah APBD untuk kepentingan pribadi, incumbent juga berpeluang menjadikan kegiatan-kegiatan protokoler sebagai kampanye terselubung.

“Sebaiknya KPU menata ulang aturan keikutsertaan seorang incumbent. Saya mengusulkan incumbent mundur dulu sebelum mengikuti pencalonan,” tuturnya. (A-91/A-136/A-154/C-30)***