BANDUNG, (PR).-
Selama partai politik tidak berubah dalam proses penjaringan calon presiden, kita tidak akan pernah mendapat pemimpin melainkan hanya seorang manajer. Seorang manajer hanyalah pelaksana tugas, bukan pembuat strategi dan perubahan.

Demikian diungkapkan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kunjungannya ke Kantor Redaksi Pikiran Rakyat Jln. Soekarno-Hatta 147 Bandung, Jumat (4/4) petang.

Pada kunjungan itu, Sultan diterima Pemimpin Umum Pikiran Rakyat H. Syafik Umar, Pemimpin Redaksi II “PR” H. Widodo Asmowiyoto, Wapemred H. Budhiana, dan jajaran redaksi lainnya.

Sultan mengkritik mekanisme pengujian seorang calon tanpa mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan pemerintahan terdahulu, serta ragam tantangan lima tahun ke depan. “Evaluasi dan proyeksi mestinya menjadi dasar klasifikasi setiap parpol dalam melakukan dialog dengan calon,” tutur Sultan.

Disinggung mengenai wacana pencalonan dirinya dalam Pilpres 2009, Sultan mengembalikan semuanya kepada aspirasi rakyat. Bagi Sultan, kekuasaan merupakan amanah yang diabdikan semata untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan bukan untuk diperebutkan. “Kalau rakyat Indonesia memang memerlukan saya, mereka pasti mencari. Prosedurnya ya lewat partai politik. Perkara itu partai besar atau partai gurem, kita lihat saja nanti,” ujar Sultan.

Ketika ditanya adanya pro dan kontra dari masyarakat tentang pencalonan kembali Sultan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan menjelaskan bahwa semua aspirasi yang ada dalam masyarakat, baik pro maupun kontra, ditanggapi Sultan secara positif. “Tidak ada satu pun butir undang-undang (UU) untuk Gubernur DIY bahwa Sultan menjadi sultan terus- menerus,”ucapnya.

Sultan menyatakan, semuanya diserahkan kepada peraturan yang berlaku.

Rasa kebangsaan

Kehadiran Sultan ke Bandung dalam rangka dialog kebudayaan yang diadakan Jumat (4/4) malam yang berisi orasi budaya, dan Sabtu (5/4) seminar kebangsaan dan rekonsiliasi sejarah.

Menurut Sultan, dialog semacam ini penting dilakukan mengingat makin tipisnya kadar pemahaman kebangsaan di tengah masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi keprihatinan Sultan adalah pemekaran daerah berdasarkan pertimbangan etnis atau agama. “Ini membuktikan bahwa rasa ke-akuanku masih besar di kalangan masyarakat kita ketimbang rasa kekitaan kita,” tuturnya.

Sultan menilai, perlu diwaspadai strategi negara maju untuk menjadikan bangsa-bangsa miskin dan berkembang selalu diposisikan sebagai konsumen. Penjajahan modern, menurut Sultan, bukan lagi berupa penjajahan wilayah, tetapi penjajahan hukum dan ekonomi. Hanya ada dua pilihan yang dapat dilakukan seorang pemimpin terkait penjajahan semacam ini, yakni keberpihakan atau pengabaian.

” Saya prihatin, investor asing diberi peluang sebesar-besarnya, sedangkan akses perbankan untuk rakyat kita begitu sulit,” ujar Sultan.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Jabar, khususnya para pembaca “PR”, yang telah memberi bantuan melalui Pikiran Rakyat, untuk membantu pembangunan masjid dan sekolah-sekolah pascagempa bumi di DIY, dua tahun lalu.

Pada Jumat (4/4) malam, Sultan menghadiri sarasehan budaya di Hotel Grand Preanger Bandung. Sarasehan dihadiri tokoh dan pemerhati kebudayaan, tokoh masyarakat, insan pers, dan mahasiswa. Selain Sultan, hadir pula sebagai pembicara, budayawan Ajip Rosidi.

Dalam orasi budaya, Ajip menekankan perlunya bangsa ini mengesampingkan segala dendam masa lalu. “Bangsa ini gagal karena selalu menengok ke belakang. Sekarang saatnya kita menatap ke depan,” ujar Ajip. (CA-165/CA-186)***