Beberapa waktu yang lalu AMPI menurunkan berbagai tulisan menyoroti perilaku-perilaku yang tidak baik dalam pelaksanaan Pilgub di Jawa Barat ini, antara lain soal Billboard dan penayangan spot Iklan TV mengenai ajakan melakukan pemilihan calon Gubernur, yang figurenya Gubernur Danny Setiawan sendiri. Ini sebenarnya inherent sebagai iklan Danny Setiawan sendiri, dan ditayangkan jauh sebelum waktu masa kampanye.

Kemudian muncul juga, sinyalemen, bahwa telah terjadi penggunaan dana APBD Jawa Barat untuk keperluan Kampanye, baca “Incumbent” Bantah Pakai APBD. yang tidak diakuinya oleh Danny. Pasti tidak akan diakuinya oleh Danny Setiawan, sebagaimana dulu beliau menerima uang Kaviling Gate, tetapi karena telah menjadi kasus hukum, kemudian di kembalikannya lagi. Beliau sendiri terlepas dari kasus hukum yang menhebohkan itu. Bila indikasi BPK ini benar ada penggunaan uang APBD, maka beginilah jadinya, bila sesuatu dimulai dengan kebohongan, maka akan terus menerus terjadi kebohongan.

Kemudian Pikiran Rakyat juga menurunkan berita dengan judul Dukungan SBY dan JK Atas Nama Pimpinan Partai, yang dikutip juga oleh AMPI di page ini. Dukungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Danny Setiawan dan Iwan Ridwan Sulandjana (Da’i), dinilai wajar. Apalagi, dukungan itu diberikan bukan dalam kapasitas mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Tetapi, sebagai Pembina Partai Demokrat (PD) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG).

“Dalam kapasitasnya sebagai Pembina Partai Demokrat, mungkin saja Pak SBY memberi support kepada calon yang diusung Partai Demokrat. Begitu juga dengan Pak JK. Bahkan, meski jabatannya melekat, tapi mereka tidak kehilangan hak pilih. Khususnya Pak SBY, pada 13 April nanti, akan memilih,” ujar Danny Setiawan, ketika ditemui seusai kampanye di Lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM), Majalengka, Jumat (4/4).
Pernyataan itu disampaikan Danny menjawab pertanyaan wartawan soal adanya protes dari kandidat lain terkait dukungan yang diberikan SBY dan JK, sebagaimana yang disampaikan salah seorang fungsionaris DPP PD, pada kampanye sebelumnya.

Pernyataan ini sebenarnya, tidak terlalu aneh, karena pasti SBY dan JK akan berpihak kepada calon-calon dari partainya sendiri. Tetapi bila ini disampaikan seperti oleh seorang Danny Setiawan, menurut hemat kami telah mendeskriditkan SBY dan JK karena Presiden dan wakilnya adalah milik semua pihak. Alangkah tidak adilnya, tidak arifnya dan tidak bijaknya, bila hal itu terang-terangkan disampaikan oleh SBY dan JK. Ini adalah pendidikan politik demokrasi yang tidak sehat, dan tidak mendidik. Ini adalah politik kotor.