BANDUNG, KOMPAS – Calon gubernur Agum Gumelar berharap munculnya anomali atas hasil sementara Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat menjadi bahan pembelajaran bagi sejumlah lembaga survei.

”Sampai dengan H-1 pencoblosan tidak ada lembaga survei atau tokoh mana pun yang menempatkan pasangan ketiga pada posisi pertama. Tetapi hasilnya justru di luar perkiraan. Ada apa ini?” tutur Agum, Selasa (15/4).

Agum Gumelar maju sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan calon wakil gubernur Nu’man Abdul Hakim, dan didukung oleh tujuh partai, yaitu PDI-P, PPP, PKB, PBB, PKPB, PDS, dan PBR. Dua pasangan lain, yaitu Danny Setiawan-Iwan Ridwan Sulandjana didukung Partai Golkar dan Demokrat serta pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf didukung PKS dan PAN.

Menurut Agum Gumelar, sejumlah lembaga survei yang memprediksi kemenangan ketiga calon sebelum pencoblosan berlangsung seharusnya mampu menemukan penyebab situasi ini. ”Angka yang masuk dalam penghitungan kami baru empat juta. Ini baru angka awal. Kalau sudah total, baru bisa diketahui siapa yang terpilih,” ujar Agum Gumelar sambil menambahkan, dirinya dan seluruh partai pengusung Agum-Nu’man tetap akan menunggu hasil akhir penghitungan suara.

Agum menyesalkan adanya eforia pada pihak pasangan lain terkait hasil sementara penghitungan suara. Menurut dia, sikap berlebihan yang ditunjukkan dengan pengeksposan secara berlebih hasil sementara akan sangat rentan menimbulkan kemarahan massa pendukung pasangan lain. ”Meski demikian, kami selalu mengimbau kepada para kader untuk tetap sabar, sambil tetap waspada jika muncul keganjilan dalam tahapan pilkada ini,” kata Agum.

Angka golput

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jabar Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Bandung, Selasa, menjelaskan, sekitar 8,39 juta pemilih atau 30 persen dari total 27.972.924 pemilih diduga memang tidak memilih atau ”golput” pada Pilkada Jabar, Minggu lalu. Ini berarti, tingkat partisipasi pemilih lebih rendah ketimbang pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2004, yang rata-rata di atas 80 persen.

Ferry mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih merupakan akibat tidak adanya pendidikan politik oleh penyelenggara pilgub, maupun kader-kader partai politik.

Namun, pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Liona Nanang Supriatna, menilai, rendahnya partisipasi politik pemilih pada Pilkada Jabar merupakan wujud kekecewaan masyarakat terhadap para pemimpin, politisi, dan pemerintah, karena janji kampanye jarang direalisasikan saat berkuasa.

”Timbul anggapan, memilih atau tidak memilih sama saja. Kekecewaan itu membuat mereka memilih untuk tidak memilih,” ujar Liona. (A15/A01/CHE/MHF/BAY/JAN)