Jakarta, Kompas – Pemilihan langsung kepala daerah memberikan pelajaran penting bagi partai politik dan masyarakat untuk meningkatkan penampilan dan kemampuan dirinya. Partai politik yang tidak meningkatkan kualitas dan performa dirinya, cepat atau lambat, akan ditinggalkan oleh massa pemilihnya.

Sebaliknya, jika tidak meningkatkan kualitas dan kedewasaannya memilih figur yang baik dan tepat, masyarakat sendiri yang mengalami kerugian dalam jangka waktu tertentu.

Demikian disampaikan oleh Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (21/4).

”Di masa datang, parpol dan masyarakat harus belajar semakin kritis, pintar, dan dewasa. Jika salah memilih, rakyat sendiri yang konyol dan rugi sendiri. Sebaliknya, jika partai tak perform, partai itu akan segera ditinggalkan,” ujar Komaruddin.

Menurut dia, dalam sistem demokratisasi, dibutuhkan parpol yang kuat dan juga yang rasional. ”Namun, parpol di Indonesia justru mengandalkan massa pengikut. Selama ini, yang punya massa pengikut di parpol justru tokoh-tokoh karismatik dan para ulama. Tanpa dukungan massa, parpol tidak akan menjadi besar,” kata Komaruddin.

Janji jatah 10 persen

Sementara itu, Ketua Korbid Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Partai Golkar Syamsul Mu’arif mengatakan, partainya akan memberikan jatah 10 persen dari daftar calon anggota legislatifnya pada Pemilu 2009 untuk tokoh dari luar partai.

Kebijakan yang diharapkan dapat menjaring tokoh-tokoh potensial dari luar partai ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif dari Golkar, yang akhirnya meningkatkan citra partai.

”Citra parpol banyak dibentuk oleh ulah anggota legislatif. Jika melihat media massa, berita yang muncul tentang DPRD umumnya tentang hal-hal seperti korupsi. Demikian juga dengan DPR. Jadi, wajar jika citra parpol buruk dan itu harus diterima dengan lapang dada,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Idham Cholied mengatakan, partainya dibentuk karena partai yang ada belum dapat maksimal menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Ali Masykur Musa mengatakan, konflik internal yang saat ini melanda sejumlah parpol dan membuat perhatian mereka kepada persoalan rakyat berkurang.

”Meskipun demikian, berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat tetap diperjuangkan melalui anggota mereka di DPR,” kata Ali. (har/mam/mzw/nwo)