BANDUNG, (PR).-
Calon independen dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (pilwalkot) Bandung. Meski Presiden belum mengundangkan revisi terbatas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara otomatis revisi UU itu berlaku mulai 1 Mei 2008. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshary mengatakan itu dalam Sosialisasi Revisi UU 32/2004 di Hotel Savoy Homann Jln. Asia Afrika, Bandung, Jumat (25/4).

Ia menargetkan ketentuan teknis yang mengatur calon independen akan dikeluarkan KPU pada kurun waktu 2-5 Mei 2008. Selama tiga hari hingga Minggu (27/4), KPU akan menggelar sidang untuk menentukan ketentuan teknis pencalonan.

Anshary mengatakan, hal paling krusial dari revisi UU 32/2004 adalah soal calon independen dan pengunduran diri incumbent. “KPU hanya membahas ketentuan teknis calon independen, soal pengunduran diri incumbent diatur Depdagri,” ujarnya.

Pembahasan tentang verifikasi dukungan calon independen diakui Anshary sebagai hal paling alot terutama soal bukti dukungan berupa surat pernyataan bermaterai. Selain surat pernyataan, bukti dukungan harus disertai surat keterangan kependudukan yang bersangkutan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan dari lurah/desa setempat, surat izin mengemudi (SIM), atau paspor. “Kami belum memutuskan apakah surat dukungan itu harus disertai materai atau tidak. Pengalaman kami waktu verifikasi dukungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak usah pakai materai,” katanya.

Verifikasi dukungan calon independen secara administratif dan faktual akan dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS. Anggaran verifikasi, termasuk honor tambahan bagi PPK dan PPS akan dibebankan ke APBD yang bersangkutan. Pasangan calon independen harus menyerahkan bukti dukungan paling lambat 21 hari sebelum batas akhir pengembalian formulir.

Ketua KPU Kota Bandung Benny Moestofa memastikan waktu pemungutan suara, masa tenang, dan kampanye tidak berubah. Karena verifikasi bukti dukungan calon independen diperkirakan akan lama, KPU Kota Bandung segera menetapkan pergeseran waktu verifikasi. “Kami sudah persiapkan untuk mengakomodasi calon independen. Draf pergeseran waktunya sudah disiapkan, tinggal menunggu ketentuan teknis dari KPU. Mungkin minggu depan bisa diumumkan,” ucapnya.

Pengunduran diri

Konsekuensi revisi UU No. 32 Tahun 2004 juga mengharuskan kepala daerah atau wakil kepala daerah mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri lagi dalam pilkada. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Ir. Sapto Supono, M.Si. mengatakan, surat pernyataan pengunduran diri itu harus diajukan ke Menteri Dalam Negeri dan DPRD.

Surat pengunduran diri dan SK Mendagri tentang pengunduran diri harus dilampirkan dalam berkas pendaftaran. “DPRD juga harus memproses pengunduran diri kepala daerah yang bersangkutan,” kata Sapto.

Dalam surat keputusan, Mendagri akan menetapkan pejabat pelaksana tugas (plt.) selama kepala daerah itu ikut pilkada. “Bisa jadi sekda atau pejabat yang diusulkan pemprov,” tuturnya.

Meski demikian, hal itu belum diatur resmi karena masih menunggu revisi UU 32/2004 diundangkan Presiden. (A-156)***