JAKARTA, JUMAT – Salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengungkapkan, bila konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak juga berakhir hingga minggu ke empat bulan Juli mendatang, maka PKB partai berbasis kalangan nahdliyin ini terancam tak bisa ikut Pemilu 2009. Hal ini diungkapkan oleh Putu Artha dalam diskusi yang diadakan di pressroom DPR, Jumat (9/5).

Saat ini KPU berpegang teguh bahwa PKB yang memiliki landasan hukum adalah PKB hasil Muktamar Semarang 2004. Ketua Umum Dewan Syuronya KH Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Tanfidd-nya Muhaimin Iskandar dan pada SK terakhir Sekertaris Jendral DPP PKB adalah Yenny Wahid.

“Itu yang kami minta secara yuridis untuk menandatangani keikutsertaan pendaftaran PKB untuk mendaftar di KPU. Kecuali, ada ketentuan lebih lanjut atau penegasan, atau sikap lain pemerintah cq Departemen Hukum dan HAM. Artinya, mereka punya lahan untuk membaca, mencermati, meneliti selurug dokumen yang masuk, soal pergantian kepengurusan sehingga berbagai kemungkian akan terjadi di situ,” kata Putu Artha.

“Saya tidak berandai-andai dan tidak berani menganalisis. Tetapi, apapun dokumen terakhir (PKB) yang diamini oleh Departemen Hukum dan HAM berkaitan dengan kepengurusan yang sah, kita tunggu. Bukan mustahil, salah satunya akan dipilih atau Departemen Hukum dan HAM menyurati KPU, belum bisa menetapkan sambil menunggu putusan pengadilan,” paparnya.

Bila keputusan Depkum dan HAM mengambil opsi menunggu putusan pengadilan, sengketa internal PKB (kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar) apakah kemudian KPU bisa menolak bila PKB tetap mendaftar? Putu menjawab, “Dua-duanya akan tetap diterima.”

“Cuma saja PKB ini kan istilahnya, BPKB sudah ada, STNK-nya sudah ada, persoalannya adalah siapa yang jadi sopirnya. Itu saja persoalannya, “jelasnya.

Yang bisa terjadi fatal bagi PKB adalah, bila sampai pada detik-detik terakhir tidak juga ada perubahan, alias konflik berlanjut terus sambil menunggu putusan pengadilan yang bisa diprediksi akan berlangsung lama dan tidak ada keputusan dari Depkum dan HAM dalam mengesahkan SK kepengurusan (DPP PKB), maka KPU, lanjut Putu Artha, secara yuridis PKB hasil Muktamar yang akan diterima. Harus ditandatangani Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid.

“Saya cuma ingin pesan kepada teman-teman di PKB, dengan proses pengadilan yang cukup panjang berdasar pengalaman konflik (PKB) terdahulu. Injury time kita dulu adalah tanggal 8 Agustus, penyerahan daftar caleg. Pengambilan formulir daftar caleg, kalau tidak salah dua minggu sebelumnya. Itu berarti, pada sekitar minggu ke empat di bulan Juli, seluruh persoalan di PKB harus clear,” pesan Putu Artha.
Ia kemudian menjelaskan kembali. Yang berhak mengambil formulir untuk pengisian daftar caleg, adalah pengurus disahkan oleh pemerintah.

“Nah, kalau sampai hari itu tetap tidak bisa mengambil formulir daftar caleg, saya berani katakan, PKB atau partai manapun yang tidak bisa menyelesaikan konfliknya (Juli minggu ketiga) dan tidak diresmikan oleh pemerintah, maka akan terkena eksekusi atas UU Pemilu No 10. Yaitu, tidak bisa mendaftarkan caleg, gambar partai tak muncul di surat suara, dan nama calegnya tidak bisa ada,” tegasnya.

Ditegaskan lagi, bila putusan hukum harus menunggu putusan incrach atau sampai proses kasasi, diyakini akan memakan waktu yang lama.

“Ini harus dijelaskan agar tidak ada kesan tidak ada dusta diantara kita. KPU tidak bisa macam-macam karena kita sudah buka semua aturannya. Yang kita akan terima adalah partai yang memiliki badan hukum. Kalau tidak, tidak boleh,” kata Putu Artha. (Persda Network/yat)