Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA–MI: Sejumlah aktivis dan organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendeklarasikan gerakan nasional tidak pilih politisi busuk di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (22/5). Gerakan ini untuk mencegah pembajakan demokrasi oleh politisi busuk yang menyuburkan korupsi dan menghianati rakyat selama ini.

Mereka yang hadir dalam deklarasi itu antara lain Koordinator ICW Teten Masduki, Koordinator Konsorsium Pemiskinan Kota Wardah Hafidz, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jeirry Sumampow, Aktivis HAM Asmara Nababan, Seniman Jockie Suprayogo, Suciwati istri korban pelanggaran HAM Munir, rohaniawan Romo Sandiawan, dan Pakar Hukum Universitas Gajah Mada Denny Indrayana.

Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (Ganti Polbus) terbuka untuk semua kalangan yaitu para penggiat HAM, aktivis lingkungan, aktivis perempuan, buruh, dan kelompok agama. Ganti Polbus ini sebagai upaya membangun demokrasi yang lebih berkualitas.

Deklarasi Ganti Polbus menyatakan penolakan terhadap politisi berperilaku boros, tamak, korup, penjahat dan pencemar lingkungan, pelaku kekerasan HAM dan yang memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan terhadap perempuan, pemakai narkoba dan pelindung bisnis narkorba, pelaku penggusuran. Mereka juga menolak pelaku pemiskinan yang tidak melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan politik kaum petani, buruh, dan rakyat miskin kota.

Aktivis HAM Asmara Nababan mengatakan pelaku pelanggaran HAM termasuk politisi busuk. Pelaku pelanggaran HAM di Aceh dan pelanggaran HAM Semanggi adalah politisi busuk. “Mereka yang menghambat pengusutan pelanggaran HAM dan mengganjal penyelesaian pelanggaran ham, juga politisi busuk,” katanya.

Asmara mengatakan mereka yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya juga politisi busuk. “Mereka yang menaikkan BBM juga penjahat dan politisi busuk karena tidak melindungi ekonomi rakyat. Mereka yang melarang dan melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah juga politisi busuk. Nama-nama politisi busuk itu suatu waktu akan diungkapkan,” katanya.

Teten Masduki mengatakan saatnya pemilu menghukum mereka (politisi busuk). Melalui gerakan Ganti Polbus rakyat tak lagi memilih orang yang berperilaku korup, orang yang menjadi calon legislatif karena setorannya besar ke parpol. “Ganti Polbus ini sebagai upaya menggalang anti politisi busuk mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah pemilihan. Ganti Polbus akan melakukan rekam jejak caleg. Untuk pemilu 2009, dengan sistem yang baru pemilih sangat menentukan untuk mengusung caleg yang bersih,” katanya.

Pakar Hukum UGM Denny Indrayana mengatakan perilaku merusak hutan itu politisi busuk. Harus memboikot dan mencegah politisi busuk masuk ke DPR dan menyingkirkan politisi busuk di DPR. “Parpol kita sekarang dirambah politisi busuk. Episentrum korupsi itu di DPR dan di parpol,” katanya.

Suciwati dalam orasinya menyatakan tak satu pun para pelaku pelanggaran HAM yang dihukum, ini akibat peran para politisi busuk yang membusukkan negara ini. “Bahkan hari ini para pelakunya (pelanggaran HAM) dengan bangga bebicara soal HAM. Tanpa penegakan HAM (Indonesia) tidak akan pernah dipandang (sebelah mata) oleh negara lain,” katanya.

Rohaniawan Romo Sandiawan mengatakan para dewan yang duduk saat ini didominasi politisi busuk. “Yang terjadi sekarang ini adalah tekanan politisi busuk terhdap DPR dan Kejagung agar tidak menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM tragedi Mei 1998, Tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2, kasus Abepura tidak pernah diselesaikan,” katanya.

Menurut Sandiawan para dewan itu merasa tak bertanggung jawab menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. “Tidak ada kemauan moral dan politik mewujudkan penegakan HAM. Memang banyak kelemahan di bidang hukum dan undang-undang dan institusi penukungnya, seharusnya kalau ada kekuangan dilakukan amendemen,” katanya. (KN/OL-03)