SAMARINDA, JUMAT- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur mencatta, sejak sebelum hingga usainya kampanye ini telah terjadi 274 pelanggaran. “Media massa terbanyak dengan 139 pelanggaran,” kata Anggota Panwas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Jufri Musa, di Samarinda, Jumat (23/5).

Panwas mencatat enam koran lokal melanggar, karena memasang advertorial atau iklan pasangan calon sebelum masa kampanye kurun Maret-April 2008. “Iklan harusnya terpasang cuma selama kampanye kurun 9-21 Mei,” kata anggota Panwas Ludia Sampe.

Catatan Panwas, dalam kurun dua bulan tadi pasangan yang terbanyak memasang iklan ialah Jusuf Serang Kasim-Luther Kombong atau JULU (53 pelanggaran). Urutan kedua adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi atau AHAD (50), Awang Faroek-Ishak Farid Wadjdy atau AFI (21), dan paling sedikit Nusyirwan Ismail-Heru Bambang atau NUSA (15).

Panwas juga mencatat 155 pelanggaran kegiatan mirip kampanye tetapi dilaksanakan sebelum masa kampanye. Yang dimaksud misalnya mengumpulkan massa dan mengadakan acara serta memasang atribut kampanye berupa baliho, spanduk, dan poster.

Pelanggar dari yang terbanyak yaitu AFI (35), AHAD (30), JULU (27), dan NUSA (23). Selama masa kampanye, Panwas mencatat 20 pelanggaran. Itu terdiri atas JULU delapan kasus, AHAD lima kasus, NUSA empat kasus, dan AFI tiga kasus.

Ditanya tentang adanya pasangan calon yang menghamburkan uang dari helikopter di Kabupaten Kutai Timur, membagikan telepon genggam, dan melaksanakan kuis berhadiah televisi hingga sepeda motor selama kampanye, menurut Jufri, tak termasuk pelanggaran. “Pembagian barang hingga uang bentuk kampanye simpatik. Jika dilakukan sebelum kampanye apalagi masa tenang seperti sekarang jelas melanggar,” kata Jufri.

Mundur

Sementara itu, anggota KPU Kaltim Elvyani NH Gaffar, menyatakan mundur dari jabatan wakil ketua kelompok kerja kampanye. Alasannya, beberapa kegiatan yang menjadi cakupan kelompok itu tak diputuskan lewat rapat pleno lima anggota KPU sebagai forum tertinggi.

“Penetapan zona kampanye, debat publik serta siapa panelisnya, siapa media yang digandeng, di mana tempatnya, tidak ada yang lewat pleno,” kata Elvyani.

“Saya orang yang taat aturan perundang-undangan. Sangatlah naif ketika ada satu kegiatan yang tidak prosedural kemudian saya diam saja,” tambah Elvyani. Namun, ia menegaskan belum berniat mundur sebagai anggota KPU. Yang terakhir bisa terjadi bila masuk partai politik, meninggal dunia, atau sakit sehingga tak bisa bekerja.

Ketua KPU, Jafar Haruna, juga Anggota KPU, Masykur Melle dan Andi Muhammad Abduh, enggan berkomentar saat dimintai pendapatnya tentang mundurnya Elvyani.

BRO