JAKARTA–MI: Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Jumat (30/5) malam, memutuskan 11 dari 62 parpol pendaftar pemilu tak lolos uji verifikasi administrasi.

Ke-11 parpol tersebut adalah Partai Kristen Demokrat Indonesia (PKDI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Tenaga Kerja Indonesia (PTKI), Partai Masyarakat Madani (PMM), Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia (PPNI), Partai Republik (PR), Partai Bela Negara (PBN), Partai Islam (PI), Partai Persatuan Perjuangan Rakyat (PPPR), Partai Reformasi Demokrasi (PRD), dan Partai Kerakyatan Nasional (PKN).

“Di luar itu semuanya lolos,” kata ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam konferensi pers di gedung KPU, Jakarta. Hadir dalam jumpa pers tersebut seluruh anggota KPU lainnya yakni I Gusti Putu Artha, Sri Nuryanti, Abdul Aziz, Endang Sulastri dan Syamsul Bachri.

Sebelumnya, sebanyak 64 parpol mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2009. Dua parpol tak memperbaiki berkas, 62 lainnya memperbaiki termasuk 16 yang merupakan parpol yang mendapatkan kursi DPR periode 2004 – 2009. Dengan demikian jumlah parpol yang lolos ke seleksi tahap selanjutnya berjumlah 51 parpol.

Ke-11 parpol dinyatakan tak lolos karena tidak memenuhi persyaratan verifikasi administrasi sesuai UU dan peraturan KPU. Menurut ketua pokja verifikasi parpol Andi Nurpati, sebab tak lolos sangat variatif.

“Ada yang karena tak ada badan hukum, tidak terpenuhi kepengurusan dua pertiga di seluruh Indonesia, dua pertiga di provinsi, kabupaten/kota, dan tak terpenuhinya jumlah keanggotaan 1000 orang atau seperseribu,” jelas Andi.

Sebenarnya hanya 35 dari 51 parpol tersisa yang akan lanjut mengikuti proses verifikasi faktual. Sedang 16 parpol lainnya adalah parpol yang langsung lolos ke pemilu 2009 sesuai bunyi pasal 315 dan 316 huruf d UU nomor 10/2008 tentang Pemilu. Mereka adalah parpol yang pada pemilu 2004 lalu, mendapatkan kursi di DPR.

Verifikasi faktual sendiri akan dilakukan KPU mulai 7 Juni 2008 hingga 3 Juli 2008 mendatang. Walau tidak melakukan verifikasi terhadap 16 parpol, Andi menyatakan ke-16 parpol tidak otomatis maju ke Pemilu 2009.

“Mereka akan ditetapkan tanggal 3 Juli 2008 saat KPU harus menetapkan peserta pemilu, bersamaan dengan selesainya verifikasi faktual,” jelasnya.

Selain itu, Andi menjelaskan bahwa ke-16 parpol tetap memiliki kewajiban mendaftar sesuai pasal 14 UU Pemilu. Hal tersebut diperkuat peraturan KPU yang meminta parpol tersebut tetap harus menyertakan sejumlah berkas. Diantaranya dokumen keterwakilan perempuan di kepengurusan DPP sebesar 30 persen, dan legalisasi kepengurusan parpol.

“Bahwa ada hal yang belum dipenuhi, masih ada waktu bagi ke-16 parpol untuk memenuhinya hingga penetapan parpol peserta pemilu,” tandas Andi.

Ditanya apabila ada gugatan dari parpol yang tak lolos, ketua KPU menyatakan pihaknya akan menerima sekaligus memberi perhatian pada tiap gugatan.

“Kalau ada gugatan, kami sudah maksimal. Hasil yang dicapai sperti yang kita plenokan. Kalau ada yang keberatan tentu bisa konfirmasi. Dan tentu kalau ada kekeliruan tentu bisa diperbaiki,” jelas Hafiz. (Mjs/OL-03)