Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA–MI:

Partai Golkar merasa koalisi yang dibangun dengan Partai Demokrat dari hari ke hari semakin tidak menguntungkan. Partai Golkar yang selama ini menghalangi anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kritis terhadap pemerintah untuk mengungkapkan kekritisannya, kini akan membebaskan kadernya berkreasi.

“Duet SBY-JK dalam posisi yang tidak menentu. Ini bukan karena kasus penetapan Gubernur Maluku Utara yang tidak berpihak kepada Partai Golkar. Ini berdasarkan akumulasi dari rasa sedih,kecewa, dan kungkungan terhadap mitra yang sudah kita sokong,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, kemarin.

Menurut Priyo, Partai Golkar sudah lelah secara politik dalam menyokong pemerintahan. Padahal, selama ini Fraksi Partai golkar sebagai kepanjangan tangan partai sudah mendukung kebijakan pemerintah atau bermanuver untuk menghadang kegiatan politik antikebijakan pemerintahan.

Partai Golkar merasa tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya atas semua yang sudah dilakukan dan karenanya Fraksi di DPR akan mengubah haluan politiknya. ”Kita akan sampaikan pandangan agar perpolitikan dan demokrasi kita lebih dinamis dan menarik,” ujar Priyo.

Bentuk perubahan haluan politik di DPR, tambahnya, akan ditunjukkan dalam menyikapi usulan angket maupun interpelasi. Fraksi Partai Golkar membebaskan anggotanya untuk menentukan sikapnya dalam penggalangan hak interpelasi maupun angket.

Saat menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan kekecewaan yang diungkapkan oleh Partai Golkar karena pemerintah tidak menetapkan kadernya sebagai kepala daerah bukanlah yang pertama kali. “Biarkan saja. Itu lagu lama dan ini bukan keluhan yang pertama kali,” ujar Mubarok.

Dia menjelaskan Partai Golkar terus meminta dukungan penuh pemerintah atas kader-kadernya di daerah, tapi Partai Golkar justru sejak awal tidak mantap mendukung kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia meyakini, Partai Golkar tidak akan meninggalkan koalisi pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Yudhoyono yang juga pembina Partai Demokrat.

“Dulu ketika pilpres mereka dukung Pak Wiranto. Baru setelah pemilu, Pak JK yang ketika jadi wapres diusung oleh Partai Demokrat terpilih jadi ketua umum Partai Golkar. Partai Golkar tidak akan berani meninggalkan pemerintahan saat ini. Paling hanya membebaskan kadernya di DPR untuk tetap kritis saja,” cetus Mubarok. (Far/X-11)