SEMARANG, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah meloloskan lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur Jateng pada 22 Juni 2008. Kelima pasangan tersebut dinilai KPU telah memenuhi syarat-syarat untuk maju sebagai cagub dan cawagub.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Jateng Slamet Sudjono menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kantor KPU Jateng, di Kota Semarang, Rabu (23/4). Kelima pasangan itu lolos dari pemeriksaan berkas pendaftaran tahap dua yang berakhir pada 22 April lalu. “Kami bersyukur, semua pasangan calon lampaui tahapan yang sama,” ujarnya.

Kelima pasangan cagub dan cawagub yang lolos serta partai politik pendukungnya adalah M Tamzil-Abdul Rozaq Rais (PPP dan PAN), Mayjen (Purn) Agus Soeyitno-Kholiq Arif (PKB), Bambang Sadono-M Adnan (Partai Golkar), Sukawi Sutarip-Sudharto (Partai Demokrat dan PKS), serta Letjen (Purn) Bibit Waluyo-Rustriningsih (PDI-P).

Selanjutnya, menurut Slamet, KPU Jateng akan mengundi nomor urut pasangan calon pada 29 April pukul 09.00 di kantor KPU Jateng. Pengambilan nomor undian disesuaikan dengan nomor urut pada daftar kehadiran pasangan calon saat pengundian.“Semua pasangan calon wajib hadir saat pengundian nomor urut pasangan,” jelas Slamet.

Ketua Umum KPU Jateng Fitriyah mengatakan, seusai penentuan nomor urut, kelima pasangan itu akan mendeklarasikan pernyataan bersama untuk siap menang dan siap kalah. Deklarasi itu akan dihadiri Gubernur Jateng, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Panglima Kodam IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Kepala Polda Jateng, serta pimpinan partai politik.“Kami juga akan mengundang budayawan KH Mustofa Bisri untuk memberikan nasihat agar pilgub Jateng berlangsung damai,” ujar Fitriyah.

Menurut anggota KPU Jateng Ida Budhiati, setelah penetapan nomor urut pasangan calon, seluruh pasangan tersebut dapat menyosialisasikan informasi tentang nama pasangan, foto, nomor urut, dan partai pengusung. “Atribut sosialisasi itu boleh dipasang di tempat-tempat tertentu yang diizinkan pemerintah kota dan kabupaten. Selain yang ditetapkan adalah dilarang,” jelas Ida. (A03/WHO)