PROF. WINASA menuturkan ilustrasi sederhana yang mengilhami pemikirannya, ketika bertemu teman lama. Hal pertama yang ditanyakan pasti tentang kesehatan. Bagaimana Pak, sehat? Tidak ada yang langsung menanyakan berapa punya mobil. Setelah itu, diteruskan dengan pertanyaan normatif berapa punya anak, di mana sekolah, dan kelas berapa. Kalau jawabannya sudah tamat kuliah, diteruskan dengan kerja dimana? Lanjut Winasa, jadi hak untuk kesehatan, pendidikan dan mendapatkan pekerjaan adalah hak masyarakat yang dijamin konstitusi. ‘Pemerintah harus mewujudkan atau mengembalikan secara utuh hak masyarakat itu,’ jelasnya.

Winasa Cagub Bali nomor urut satu, menjelaskan seyogianya dirinya telah mempunyai design macro untuk membangun Bali ke depan. ‘Design Macro ini telah disertai langkah strategis untuk merealisasikan, jika saya terpilih sebagai gubernur,’ ujar Winasa. Winasa menambahkan karena terbatasnya waktu kampanye, yang disosialisasikan ke pemilih hanya terfokus pada program unggulan, yang dikemas dengan program lima bebas.

Lanjut Winasa, sejatinya program lima bebas adalah hak, milik dan sesuai aspirasi masyarakat. ‘Saya hanya ingin mewujudkan aspirasi masyarakat yang menjadi hak, milik mereka, jika terpilih,’ tandas Winasa.

Winasa menyatakan dirinya tidak suka berpikir jelimet sehingga hal-hal yang sederhana sering luput, padahal dalam kesederhanaan itu, jika direnungkan banyak benarnya. Ia menambahka dirinya hanya ingin mengelola Bali ke depan dengan prinsip Pancasila yang dijiwai kearifan lokal. ‘Pemerintah semestinya mengambil porsi dalam tataran dasar, selebih itu baru masyarakat kita lepaskan untuk berkompetisi,’ jelasnya.

Namun saat berkompetisi itu, perlu juga disesuaikan dengan kondisi faktual. ‘Misalnya di Jembrana, siswa dari keluarga miskin yang diterima di perguruan tinggi, biayanya dibantu oleh pemkab,’ ujar Winasa.

Lanjut Winasa, jika hak masyarakat sudah diberikan lewat bebas biaya pendidikan, kesehatan dan bebas pengangguran maka dengan sendirinya akan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, tentunya akan bersinergis dengan program pengentasan kemiskinan lainnya. ‘Untuk mencapai semua itu, yang paling pokok adalah bebas dari korupsi,’ tandasnya. Menurut Winasa, dengan bebas korupsi, sebenarnya separo pekerjaan sudah selesei, dalam artian dengan bebas korupsi, uang rakyat dalam APBD/APBN dapat optimal digunakan untuk merealisasikan empat bebas lainnya. ‘Saya sangat yakin dengan bebas korupsi, pendidikan dan kesehatan gratis yang merupakan milik dan hak rakyat dapat dilaksanakan,’ papar Winasa. (r/*)