VISI dan misi calon gubernur Bali dan wakil gubernur Bali 2008-2013 yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Bali, Minggu (22/6) lalu, ternyata terasa datar dan terkesan asal bunyi. Bagaimana tidak, program yang diunggulkan semuanya di awang-awang. Artinya, semuanya bersifat umum dan tidak terukur. Hal itu akan menyulitkan apabila rakyat mau menagih janji-janji gubernur yang pernah diucapkan.

Misalnya ketika berbicara kesejahteraan petani ada disebutkan; mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera dan berkeadilan. Programnya terlalu umum, tak terukur dan tak implementatif. Artinya, masyarakat akan sulit menerjemahkan apa yang dimaksud dengan sejahtera dan berkeadilan. Kapan petani dapat dikatakan sejahtera dan kapan berkeadilan. Sangat bias!

Selain masalah kesejahteraan, juga disorot tentang pemberdayaan pengusung budaya Bali. Misalnya, penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar. Dari dua program tersebut, sangat sulit mengukur apakah program itu sudah dilaksanakan atau belum. Kalau sudah apa ukurannya? Tidak jelas!

Kalau berbicara meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar semestinya ada target dibangun puskesmas dengan dokter dan ruang perawatan di setiap desa di Bali. Jadi targetnya jelas, mengukurnya pun mudah. Tetapi kalau programnya di awang-awang, hasilnya juga di awang-awang.

Demikian pula wacana program pendidikan gratis, juga mendapat sorotan. Apa ini mungkin, sebab aturan menyebutkan operasional pendidikan diatur oleh tingkat II. Pemerintah propinsi hanya mengatur tentang perbaikan gedung atau pembebasan buta aksara.

Wakil Ketua DPRD Bali Ida Bagus Suryatmaja, Senin (23/6) kemarin menyoroti hal tersebut. Ia memandang program para cagub tidak ada yang istimewa dalam melakukan terobosan. Bahkan, ia menilai beberapa program yang dicanangkan terkesan tak memahami aturan.

Ia mencontohkan menggratiskan biaya pendidikan untuk masyarakat dengan mengalokasikan sejumlah anggaran dari APBD Bali. Siapa pun gubernur Bali mendatang akan sulit melaksanakannya. Sebab, program tersebut dinilai bias karena berangkat dari ketidakpahaman terhadap aturan.

Untuk menjabarkan kebijakan, seorang pimpinan daerah harus merujuk PP 38/2007 yang mengatur kewenangan kepala daerah dan PP 41 tentang kelembagaan sebagai acuan perda. Untuk itu kewenangan mengatur biaya pendidikan ada di kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan wajib pendidikan di propinsi pada perbaikan gedung sekolah dan buta aksara. ‘Tidak bisa dicampuradukkan seperti itu,’ kata mantan Ketua DPRD Badung ini. Ia mencontohkan lagi aturan pajak dan retribusi. Pemerintah propinsi kewenangannya hanya memungut pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Sementara retribusi parkir serta pajak hotel dan restoran adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Jika aturan itu dilanggar, siap-siap menjadi sasaran tembak BPK dan KPK. ‘Penempatan pos anggaran yang salah di propinsi saja menjadi sasaran tembak BPK, apalagi melanggar aturan,’ ucapnya.

Program di awang-awang juga diakui Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, IGK Adiputera, S.H. Ia belum melihat terobosan di bidang perhubungan udara dan darat, padahal setiap detik manusia bertambah dan memerlukan tambahan infrastruktur. Ada program cagub peningkatan infrastruktur di bidang peningkatan jalan, tetapi belum ada yang berani menawarkan program jalan layang. Semuanya masih normatif seperti yang sudah sering diwacanakan. (ira/sua)