JAKARTA, RABU – Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) kubu Gus Dur yang dilakukan di Parung Bogor dan MLB kubu Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Ancol, sama-sama tidak sah.

Hakim kemudian memutuskan bahwa yang sah adalah PKB hasil Muktamar Semarang. Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz. Menyikapi hal ini, Gus Dur, Rabu (2/7) dalam pernyataan tertulisnya tetap menyatakan sebagai pemegang kendali DPP PKB hingga sekarang. Berikut pernyataan tertulis Gus Dur :

SURAT PERINTAH HARIAN KETUA UMUM DEWAN SYURO PKB
Sehubungan dengan perkembangan mutakhir Partai Kebangkitan Bangsa, saya Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB membuat perintah harian sbb:
1. Bahwa, dlm menyikapi keptusan Pengadilan Negeri Jaksel,bbrp waktu lalu,krn blm memiliki kekuatan hukum tetap diharapkan kepada selurih jajaran DPW/DPC PKB agar tetap tenang dan bekerja seperti biasa.
2. Bahwa, di instruksikan kepada seluruh kader partai, agar tetap melakukan konsolidasi partai dan menjalankan roda partai di setiap tingkat kepengurusan dlm rangka menyongsong pemilu 2009.
3. Bahwa, hingga saat ini, kendali partai tetap ada ditangan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB sebagi pimpinan tertingi/pemegang kekuasaan tertinggi partai, sesuai dng Anggaran Dasar (AD) partai pasal 17 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 20. Maka, segala keputusan partai yg tdk menyertakan atau persetujuan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB (KH.Abdurrahman Wahid) tidak sah. Demikian sikap Gus Dur.

Salah satu Wakil Sekjen DPP PKB kubu Muhaimin Iskandar, Hanif Dahiri menyatakan bersukur Muhaimin Iskandar dan Lukman Edi tetap sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Sekjen DPP PKB.

“Hasil keputusan pengadilan ini, tidak dapat digangu gugat lagi. Tentunya, kita akan tetap merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun PKB ke depan, menjadi lebih baik. Dan kita akan mempercepat persiapan konslolidasi menghadapi Pemilu 2009 mendatang,” kata Hanif Dakhiri.