JAKARTA, RABU- Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Syamsul Mu’arif menyatakan, Partai Golkar akan mengevaluasi sistem dan pola lama pencalonan pimpinan daerah dalam setiap pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan di provinsi maupun kabupaten dan kota.

Sistem dan pola baru yang akan dievaluasi adalah melalui sistem uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi setiap calon pasangan yang diusung Partai Golkar. Evaluasi dilakukan menyusul kekalahan berturut-turut calon yang diusung Partai Golkar di sejumlah pilkada, khususnya di Bali dan Maluku, Rabu (9/7) ini.

Hal itu diutarakan Syamsul Mu’arif menjawab pers, saat ditemui seusai mendampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menghadiri undian nomor urut peserta pemilu 2009 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (9/7) sore.

“Sistem dan pola yang lama dalam pilkada untuk pasangan Partai Golkar adalah melalui konvensi dan survei. Namun, dengan perkembangan dan dinamika yang berkembang ini, sistem dan pola pemilihan calon diubah. Sekarang sedang dikaji dengan pola fit and propert test, sehingga calon pimpinan daerah yang diajukan benar-benar tak hanya dikenal di partai. Tetapi, juga oleh pemilih,” ujar Syamsul.

Menurut Syamsul, sistem dan pola pencalonan pasangan pimpinan daerah dari Partai Golkar terus berkembang. “Dulu, ada konvensi yang merupakan peninggalan DPP Partai Golkar yang lama di zaman Pak Akbar Tandjung, di mana daerah yang menang Partai Golkar, di situ ketua DPD Partai Golkar menjadi calon kepala daerah. Namun, itu kemudian berkembang dengan sistem survei. Sistem survei juga berkembang lagi sehingga sekarang harus menggunakan sistem dan pola fit and proper test,” jelas Syamsul.

Tentang kekalahan di Bali dan Maluku, Syamsul berkelit, karena meskipun kalah di tingkat provinsi. Namun, ia mengatakan Partai Golkar menang di tingkat kabupaten dan kotamadya. “Jadi, kemenangan Partai Golkar masih 42 persen secara nasional,” lanjut Syamsul.