Jakarta (Bali Post)
KPU akan terus melaksanakan tahapan pemilu yang sudah berjalan, meski ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi (judicial review) UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Pembatalan Pasal 316 huruf d tidak otomatis membatalkan pasal lain khususnya yang mengatur tentang persyaratan parpol peserta pemilu.

Penegasan tersebut dikemukakan anggota KPU Andi Nurpati usai menerima empat pengurus parpol dari tujuh parpol yang mengajukan uji materi ke MK di Gedung KPU Jakarta, Kamis (10/7) kemarin.

Sebelumnya MK mengabulkan permohonan uji material (judicial review) atas pasal 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian putusan yang disampaikan Ketua MK Jimly Asshidiqie dalam sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis (10/7) kemarin.

Putusan MK ini merupakan jawaban atas permohonan uji material ini yang diajukan tujuh partai politik (parpol) gurem. Parpol tersebut yakni Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Merdeka.

Menurut Andi Nurpati, Pasal 8 yang mengatur soal persyaratan parpol peserta pemilu tetap ada dan tidak dibatalkan. Pasal 8 ini berisi persyaratan parpol antara lain keharusan memiliki badan hukum, keterwakilan perempuan 30 persen di kepengurusan nasional, tempat domisili, kepengurusan 2/3 di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, dan memiliki anggota 1.000 atau 1/1.000.

Karena itu, KPU tidak bisa membatalkan atau mengulang kembali verifikasi terhadap sembilan parpol yang dianggap bermasalah akibat putusan MK tersebut. Demikian pula dengan tuntutan tujuh parpol yang permohonannya dikabulkan MK agar juga disertakan sebagai peserta Pemilu 2009 karena pernah ikut Pemilu 2004. KPU tidak bisa memenuhi permintaan tersebut.

Sependapat dengan Andi, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi pasal 316 huruf d UU 10 tahun 2008 tentang Pemilu, tidak bisa menganulir tahapan pemilu yang sudah berjalan. ‘Kami menghargai keputusan MK itu. Namun yang perlu diperjelas adalah bahwa keputusan MK itu tidak bisa menganulir tahapan pemilu yang sudah berjalan,’ kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini. (kmb3/kmb4)