Penulis : Hendra Makmur
JAKARTA–MI: Sebanyak 68 kepala daerah dan wakil kepala daerah hingga Kamis (17/7), sudah mengajukan pengunduran diri kepada Mendagri karena kembali maju dalam Pemilu Kepala Daerah.
“Jumlah ini meningkat 15 pejabat dari posisi tiga hari lalu yang baru pada angka 53,” kata Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang.
Dari jumlah 68 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, menurut Saut, Mendagri sudah mengeluarkan 51 izin. “Sebanyak 17 permohonan lainnya masih dalam proses. Dalam waktu dua hari ini akan dikeluarkan,” katanya.
Saut mengatakan, dalam pemilu kepala daerah ada dua pilihan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masih menjabat. “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa menggunakan haknya untuk tetap menjabat sampai akhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan,tetapi tidak mencalonkan diri kembali.”
Namun, menurutnya, bila ingin mencalonkan diri kembali, sesuai ketentuan UU No 12 tahun 2008, incumbent harus mengundurkan diri sejak tanggal pendaftaran. “Ketika incumbent hendak mendaftarkan diri kembali dalam Pilkada, ia wajib menyerahkan pernyataan pengunduran dirinya dan persetujuan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Mendagri atas pengunduran diri dimaksud,” jelasnya.
Berarti, ulas Saut, di samping kelengkapan syarat yang diatur, incumbent memiliki dua kelengkapan persyaratan tambahan, ”yaitu pernyataan pengunduran dirinya dan persetujuan dari pejabat yang berwenang atas pengunduran diri tersebut. Tentu, KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) akan memeriksanya.”
Selain itu, lanjutnya, paling lambat satu hari sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPUD, pengesahan pemberhentian incumbent tersebut sudah diterbitkan. ”Sesuai UU 32/2004 dan PP 6/2005, bagi bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pengesahan pemberhentiannya dituangkan dalam Kepmendagri. Bagi gubernur dan wakil gubernur dalam Keppres,” katanya.
Menurut Saut, proses penerbitan pengesahan tersebut dilakukan Depdagri sambil mengikuti perkembangan hasil verifikasi yang dilakukan KPUD terhadap incumbent. ”Bila tidak lolos verifikasi, incumbent tetap menjabat. Contohnya, wakil gubernur Riau. Namun, bila pemberhentiannya sudah disahkan, incumbent tidak boleh kembali lagi menjabat bila kalah dalam Pilkada,” katanya.
Sejauh ini, dari 68 incumbent yang mengundurkan diri, sebanyak 26 orang merupakan bupati yang mencalonkan diri kembali menjadi bupati, 15 wabup yang mencalonkan diri jadi bupati, tujuh wali kota yang mencalonkan wali kota, lima bupati mencalonkan gubernur, lima wakil bupati mencalonkan wakil bupati, empat wakil wali kota mencalonkan wali kota dan tiga gubernur mencalonkan gubernur.
Di samping itu, masing-masing satu orang wakil gubernur mencalonkan gubernur, satu wagub mencalonkan wagub, satu bupati mencalonkan wagub, dan satu wakil wali kota mencalonkan wakil wali kota. (Hrm/OL-01)