BOGOR–MI: Dalam pemilu mendatang, semakin banyak kesempatan bagi calon anggota DPR atau DPD untuk mendapatkan kursi. Hal ini terjadi karena banyaknya daerah pemekaran dan bertambahnya jumlah penduduk.

“Bertambah tidaknya jumlah penduduk di suatu daerah memengaruhi bertambah tidaknya kursi di suatu daerah. Jumlah daerah pemekaran dan penduduk kita cenderung naik terus, jadi jumlah kursi akan bertambah. Namun persaingan juga semakin ketat,” kata anggota KPU Andi Nurpati di Cisarua, Bogor, Kamis (17/7).

Penentuan jumlah kursi DPRD didasarkan pada jumlah penduduk adalah provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan satu juta jiwa hingga lebih dari 11 juta jiwa berhak memperoleh alokasi minimum 35 kursi dan maksimum 100 kursi.

Namun, ketentuan itu tidak bersifat mutlak. Untuk tiga daerah khusus, Aceh, Jakarta, dan Papua, mendapat pengecualian. Untuk Jakarta, misalnya, tidak hanya memperoleh alokasi 75 kursi,tidak mengikuti jumlah penduduk, namun ditambah dengan 125% lagi. Sehingga Jakarta berhak atas 94 kursi.

“Mestinya 75 saja, tapi menyesuaikan jumlah penduduk, jadi 94 kursi,” kata Andi.
Masalahnya, menurut Andi, bagaimana dengan daerah yang mengalami penurunan jumlah penduduk, seperti Aceh pascatsunami.

Bagi daerah yang mengalami pengurangan penduduk, maka penentuan jumlah kursi berpedoman pada pasal 4 peraturan KPU No. 17 tahun 2008, yaitu alokasi jumlah kursi ditetapkan sama dengan pemilu sebelumnya.

“Kalau penduduk berkurang, kembali ke jumlah yang ditetapkan pemilu sebelumnya. Tapi tidak banyak yang seperti itu,” ujarnya.

KPU sudah harus menetapkan jumlah alokasi kursi dan daerah pemilihan paling lambat tanggal 20 Juli nanti. “Setelah ditetapkan, KPU kemudian akan mengundang pimpinan parpol tingkat nasional dalam rangka membahas pencalonan anggota DPR dan DPRD,” ungkap Andi. (*/OL-2)