Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA–MI: Presiden dinilai telah melakukan kelalaian dan melanggar UU dengan tidak melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 30 hari setelah pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah dilakukan.

“Sekarang batas waktu itu sudah dilewati dan itu bisa dianggap kelalaian. Bila Presiden ragu maka kembalikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memperoleh kepastian pasangan mana yang diusulkan sebagai pemenang,” kata Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PAN Sayuti Asyathri kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (21/7).

Menurut Sayuti, dengan mengembalikan masalah Pilkada Maluku Utara kepada KPU, maka kalau KPU salah mengajukan usulan maka itiu akan menjadi tanggung jawab KPU bukan presiden. “Sehingga masalahnya akan menjadi sederhana bagi presiden,” ungkap Sayuti.

Dia menjelaskan, dengan menyerahkan kepada KPU, presiden tidak akan mendapatkan. Pasalnya, saat ini presiden harus segera bertindak mengahiri masalah Pilkada Malut sesuai fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menyerahkan kepada pemerintah untuk memutuskan sesuai kewenangannya.

Hal itu diatur dalam pasal 109 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 bahwa Presiden mengesahkan pasangan Gubernur terpilih dalam Pilkada yang diusulkan oleh KPU dalam waktu 30 hari.

“Presiden sudah terlalu banyak memikul tanggung jawab berat sebagaimana diamanatkan UU, sehingga tidak perlu memikul beban yang bukan tanggungjawabnya menurut konstitusi dan UU,” tegas Sayuti. (Far/OL-2)