Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA–MI: Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat (FKB DPR) Effendy Choirie dan Sekretaris Dewan Syuro PKB Muhidin Arobusman sudah mengambil formulir calon anggota legislatif dari PKB pimpinan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Hal itu membuktikan rekonsiliasi secara kultural sudah terjadi

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen DPP PKB Lukman Edy di Jakarta, kemarin. Menurutnya, kini yang belum tuntas dalam proses rekonsiliasi adalah rekonsiliasi pada tingkat struktural. “Insert kepengurusan itu yang harus dibahas mendalam dalam rapat pleno antara dua kubu. Antara Tim Mediasi yang dipimpin oleh Muhidin dan DPP. Ini formulanya yang belum ketemu,” kata Lukman.

Dia menjelaskan, rekonsiliasi struktural yang perlu dilakukan hanya di tingkat pusat. Pada tingkat daerah, rekonsilisasi struktrual dan kultural telah terjadi langsung setelah putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kubu Muhaimin.

Dia menegaskan, beberapa hal yang harus disepakati dalam rekonsiliasi struktural adalah adanya jaminan tidak terjadi pelanggaran AD/ART dan PKB ke depannya harus memegang teguh asas demokrasi tanpa ada lagi kepemimpinan otoriter.

“Harus bisa menjaga hubungan baik dengan NU, kader berprestasi harus dapat jaminan karir politik, meritokrasi, tujuh orang yang merusak harus diberi sanksi tegas. Itu yang harus disepakati,” cetus Lukman Edy.

Sedangkan,Wakil Sekjen PKB Hanif Dahiri menyatakan, sebagian besar anggota FKB DPR sudah mengambil formulir pendaftaran caleg dan sebagian dari yang mengambil sudah mengembalikan formulir pendaftaran itu. “Tapi saya tidak bisa sebutkan namanya,” cetus Hanif di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, DPP PKB mengambil kebijakan untuk tidak mengumumkan nama caleg yang kini masih aktif di DPR untuk menghindari perpecahan lebih jauh. Pastinya, DPP PKB akan mengakomodasi semua caleg tanpa memandang masa lalu. “Kecuali tujuh anasir itu. Kami khawatir mereka memberikan bisikan yang tidak baik kepada Gus Dur,” jelas Hanif.

Dia menambahkan, calon legislatif dari PKB nantinya harus bisa memberikan bukti adanya dukungan dari massa di daerah pemilihan yang akan dipilih. Hal itu dilakukan untuk memastikan caleg yang diusung benar-benar sudah memiliki basis massa di daerah pemilihannya.

“Mereka juga harus tandatangani Pakta Anti Korupsi dan siap mundur bila nantinya terbukti korupsi,” tegas Hanif. (Far/OL-2)