Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan kepala daerah yang sedang menjabat (incumbent).

KPU akan segera merevisi Peraturan KPU NO 15/2008 tentang Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan kepala daerah incumbent harus mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan lagi.

“KPU menunggu salinan putusan MK. Begitu kami terima putusan MK, kami akan segera merevisi Peraturan KPU No 15/2008 dengan menghapus klausul kepala daerah incumbent harus menyerahkan surat izin pemberhentian sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Jadi nanti kepala daerah incumbent, tak perlu lagi menyerahkan surat izin pemberhentian,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Hafiz mengatakan putusan MK itu berlaku sejak diucapkan. “Berarti setelah KPU menerima salinan putusan MK itu, KPU sudah harus merevisi Peraturan KPU, petunjuk dan pelaksanaan pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan putusan MK tersebut,” katanya.

MK dalam putusannya menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Jimly Asshiddiqie dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (4/8).

Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto terkait putusan MK tersebut.
“Ada dua hal yang harus tinjau terkait putusan MK ini, apakah kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah diberhentikan karena ikut mencalon akan dipulihkan oleh pemerintah. Atau putusan MK ini hanya berlaku untuk calon berikutnya, ini akan dibahas, meski ini kewenangan pemerintah,” kata Andi di KPU, Jakarta. (KN/OL-2)