Denpasar (Bali Post)
Merekrut perempuan menjadi calon legislatif ternyata banyak sandungannya. Pola patrilineal di Bali makin mengukuhkan laki-laki dalam dunia politik. Ada keengganan laki-laki menyerahkan kekuasaan politik itu kepada perempuan. Sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga mempengaruhi kelincahan gerak dalam politik praktis. Karena itulah, PDI-P belum bisa memenuhi kuota 30 persen sesuai UU Parpol, meski telah merekrut 54 orang caleg perempuan.

Sekretaris DPD PDI-P Bali Nyoman Parta, S.H. menyatakan hal itu, Kamis (7/8) kemarin di Denpasar. Selain itu, budaya agama Hindu yang memerlukan keterlibatan perempuan dalam upacara turut mengurangi waktunya untuk bergerak dalam dunia politik. Padahal bekerja di dunia politik harus siap setiap waktu.

Tantri, salah satu caleg perempuan dari Tabanan untuk DPRD Bali mengakui politik memang milik laki-laki. Terkadang kalau banyak terlibat dalam dunia politik kesannya kurang bagus. Apalagi kalau kegiatan politik dilakukan malam hari. ‘Apa kata orang kalau pulang larut malam,’ ucap wakil ketua DPC PDI-P Tabanan ketika ditemui di tempat terpisah.

Parta mengatakan roda pergerakan partai sangat membutuhkan kelincahan dan keberanian seorang laki-laki. Akibatnya jika menempatkan perempuan terlalu banyak sebagai caleg, bisa mengganggu kelincahan organisasi. Karena itu, 54 caleg perempuan PDI-P yang saat ini direkrut sudah cukup banyak untuk mengisi dewan di propinsi dan kabupaten/kota. Lebih-lebih di antara mereka ditempatkan pada nomor jadi seperti nomor tiga. Malah ada seorang perempuan yang ditempatkan sebagai caleg nomor satu wakil Nusa Penida untuk DPRD Klungkung. Dia adalah Suwerni, ketua PAC Nusa Penida. Namun, dia mengakui jumlah 54 orang itu belum bisa memenuhi kuota 30 persen sesuai UU Parpol.

Masuknya caleg perempuan ke jajaran legislatif telah menggeser posisi sejumlah anggota DPRD Bali sebagai caleg berikutnya. Sejumlah anggota dewan dari lima daerah pemilihan, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli dan Karangasem dihabisi. Atas keberatan tersebut, Parta mempersilakan mereka menyampaikan pengaduan ke DPP. (029)