Penulis : Hillarius U Gani
JAKARTA –MI: Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PPP Mayasyak Johan menilai kesepakatan internal sejumbal partai menerapkan ketentuan suara terbanyak dalam menentukan caleg terpilih, menyimpang dari aturan main (UU Pemilu) yang akan menimbulkan persoalan hukum pasca pemilu.

“Secara yuridis saya tidak setuju dengan penerapan suara terbanyak sebagai penentu calon jadi pada pemilu legislatif. Itu akan menimbulkan masalah hukum setelah pemilu,” kata Mayasyak Johan di Jakarta, Rabu (20/8).

Menurutnya, penetapan calon jadi berdasarkan suara terbanyak tidak sejalan dengan undang-undang yang telah susah payah dibuat di Senayan. Undang-undang itu, katanya, sudah mengakomodasi suara terbanyak pada pasal tentang bilangan pembangi pemilih (BPP) minimal 30%, dan jika tidak mampu meraih jumlah itu maka kembali ke nomor urut.

“UU itu dibuat oleh utusan-utusan parpol di parlemen. Saya mengimbau agar partai-partai mematuhi undang-undang yang notabene merupakan kehendak partai-partai itu sendiri,” tegasnya. (Hil/OL-03)