Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA–MI: Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw menilai KPU tidak serius menangani pelanggaran pemilu yang sifatnya administrasi. Pelanggaran kampanye di bulan Ramadan dan hari besar dikhawatirkan tidak akan ada yang diproses karena mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran itu belum ada.

“KPU seharusnya membuat mekanisme pelaporan pelanggaran administrasi dan tata cara penanganan pelaporan tersebut. Kalau laporan dan temuan Bawaslu saja tidak ditindaklanjuti KPU, sudah bisa diperkirakan temuan masyarakat juga tidak akan digubris KPU,” kata Jeirry kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (1/9).

Jeirry mengatakan pelanggaran pada Ramadan dan hari besar Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru akan rawan pelanggaran kampanye. “Pelanggaran itu bisa berupa pelanggaran administratif dan bisa saja pidana pemilu. Siapa yang bisa memantau parpol berkampanye di mesjid, gereja, sekolah, atau fasilitas Negara. Dan kalau pun itu ditemukan kalau tidak ada mekanisme dan tata cara pelaporannya sama saja itu tak akan diproses,” katanya.

Menurut Jeirry KPU juga harus segera membuat kode etik dan membentuk dewan kehormatan KPU. “�Ada kesan kode etik dan dewan kehoratan diperlambat. Mungkin KPU mmerasa itu tidak perlu atau mungkin dianggap membahayakan KPU. Dengan tidak adanya kode etik dan dewan kehormatan, Bawaslu kesulitan melaporkan pelanggaran yang dilakukan KPU itu sendiri,” katanya. (KN/OL-03)