Penulis : Mahfud
JAKARTA–MI: Sistem nomor urut sebagai kriteria caleg terpilih dinilai menjadi habitat berkembangbiaknya calo-calo politik dan menyuburkan politik uang.

“Sudah bukan rahasia lagi, sistem nomor urut membuka ruang bagi transaksi dan negosiasi yang melibatkan uang,” kata pengamat politik yang juga dosen Fisip Universitas Indonesia Bony Hargens di Jakarta, Rabu (10/9). Hal itu menanggapi perkelahaian antara dua caleg dari PPP, Djoko Edy dan Bahrudin yang saling menuduh menjadi calo caleg.

Menurut Bony, perkelahaian Djoko Edi dan Bahrudin adalah bagian dari permasalahan transaksi dan negosiasi untuk memperebutkan nomor urut. “Itu hanya satu peristiwa dari berbagai peristiwa akibat transaksi politik yang pada akhirnya muncul premanisme yang tak terelakkan. Sistem nomor urut memang membuka peluang benturan antarcaleg,” ujarnya.

Karena itu dalam sistem demokrasi, sistem nomor urut seharusnya sudah ditinggalkan untuk menuju sistem suara terbanyak. Bony menilai sistem nomor urut sama saja mengebiri demokrasi karena mengabaikan suara pemilih yang sesungguhnya. “Dengan nomor urut, belum tentu peraih suara terbanyak yang terpilih,” cetusnya.

Padahal pemilih, lanjut Boni sudah menimbang-nimbang dan bersusah payah untuk menetukan calon yang dinilai bisa membawa aspirasi. “Sistem nomor urut dalam demokrasi adalah sistem yang banci,” tuturnya. (Fud/OL-03)