JAKARTA, KAMIS – Bantuan yang diberikan negara kepada partai politik (parpol) dinilai telah membebani anggaran negara. Penilaian itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Koordinator Divisi Politik Fitra, Arif Nur Alam menegaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitra, dalam 5 tahun, anggaran untuk seluruh parpol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan telah mencapai Rp 1,59 triliun. Angka yang didapat Fitra tersebut, menurut Arif, merupakan hasil penelitian Mei-Juni 2008.

“Dalam satu tahun semua parpol menerima Rp 57 miliar. Jadi dalam lima tahun mencapai Rp1,59 triliun. Anggaran itu diberikan negara pada parpol berdasarkan jumlah kursi di DPR,” jelas Arif pada acara diskusi tentang politik anggaran di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (18/9).

Sementara anggaran untuk parpol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Arif Nur Alam menyebut bahwa setiap tahun dari total di 33 provinsi dan 434 kabupaten atau kota, mencapai Rp306 miliar. Jika dikalkulasi selama lima tahun, APBD di masing-masing provinis tersedot Rp1,5 triliun untuk bantuan kepada parpol. “Sama dengan APBN, anggaran bagi parpol di provinsi juga disesuaikan jumlah kursi mereka di DPRD,” ujar Arif.

Arif menyebut, anggaran negara atau daerah yang diperuntukkan bagi Parpol, ke depannya berpotensi kian membengkak. Hal itu terkait dengan banyaknya pemekaran daerah. Pasalnya, dengan munculnya daerah baru akan muncul Daerah Pemilihan (Dapil) baru yang otomatis menyebabkan bertambahnya kursi legislatif.

Ironisnya, sambung Arif, anggaran besar yang diperuntukkan bagi parpol tersebut tidak sebanding dengan peran yang diberikan parpol kepada masyarakat. Ia mencontohkan kasus korupsi yang semakin marak menjerat orang-orang parpol yang duduk di parlemen. “Parpol juga tidak dekat dengan rakyat. Tapi justru lebih dekat dengan departemen, menteri, dan kelompok kepentingan,” keluh dia.

Selain bantuan dari APBN, sumber dana parpol berasal dari iuran anggota, serta sumbangan pihak ketiga atau donatur. Khusus sumbangan dari donatur, Arif mengingatkan agar Parpol perlu berhati-hati. “Sebab, bila sumbangan tidak dibatasi, parpol bisa dikuasai kekuatan uang yang dimiliki donatur,” jelas dia. (persda network/had)