JAKARTA, JUMAT – Usulan perubahan cara memilih dalam pemilu 2009 yang semula dilakukan dengan cara mencoblos kemudian akan diubah dengan cara mencontreng, hanya menimbulkan hasil Pemilu 2009 yang tidak berkualitas.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Imam Prasojo Jumat (19/9) menyatakan dengan cara sistem mencontreng, diyakini akan banyak suara yang tidak sah. “Perubahan cara pemilihan jangan terlalu drastis. Karena masyarakat Indonesia masih banyak yang berpendidikan rendah hingga saat ini. Masyarakat yang berpendidikan rendah atau bahkan mereka yang tidak sekolah akan tidak nyaman atau bingung saat memegang pena kalau harus diubah dengan cara mencontreng,” papar Imam Prasojo.

Faktor lainnya, kata Imam, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU waktunya mepet. Bila saja perubahan cara memilih dilakukan secara drastis, Imam yakin hasil Pemilu bisa saja tidak legitimate. “Belum lagi munculnya golput. Dengan mepetnya waktu sosialisasi pemilu, sebaiknya KPU jangan melakukan inovasi cara pemilihan yang drastis yang melibatkan banyak orang,” pinta Imam Prasojo.

Hingga saat ini tata cara pencontrengan dalam teknis memilih pada pemilu 2009 masih terus diperdebatkan oleh KPU dan kalangan DPR. Rencananya, pada minggu depan KPU akan melakukan uji publik di beberapa provinsi soal teknis memilih dengan cara pencontrengan ini.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyarankan kepada KPU untuk tidak memaksakan dalam Pemilu 2009, melakukan mekanisme mencontreng surat suara. “Mengubah cara pemberian suara dari mencoblos menjadi mencontreng, menyilang dan lain sebagainya membutuhkan edukasi yang panjang. Apalagi saat ini waktunya sangat pendek. PKS cenderung menyarankan cara mencoblos,” kata Jazuli Juwaini.

Jazuli sepakat, bila dipaksakan memberikan tanda dengan cara mencontreng, memiliki beberapa kelemahan. Tingkat kesalahan mencontreng juga sangat tinggi, apalagi bagi kalangan tunanetra dan tunaaksara. Bahkan, kata Jazuli masih banyak sebagian besar masyarakat kita yang mungkin tidak mengenal, atau awam dengan alat tulis.

Dari sisi efisiensi, lanjut Jazuli, mencontreng membutuhkan bolpoin atau pena sebagai penanda (stabilo) yang tentu saja lebih mahal dari paku untuk mencoblos. Potensi golput pada Pemilu kali ini cukup tinggi, ditambah potensi kesalahan akibat mencontreng surat suara. Ini, tentu memperburuk kualitas serta legitimasi hasil Pemilu 2009.

“Dalam UU Pemilu secrara eksplisit juga tidak mengharamkan mencoblos sebagai salah satu alternatif pemberian suara. Pasal 153 hanya menyatakan, memberi tanda satu kali. Bunyi pasal tu, memberikan ruang bagi KPU untuk mengkaji kekurangannya. KPU boleh menetapkan pemberian suara dengan cara mencoblos, sesuai undang-undang,” papar Jazuli. (Persda Network/yat)