Media Indonesia.

POLITIK memang pertarungan memenangkan kepentingan. Tetapi, kepentingan yang tidak bisa disepakati adalah kegagalan politik juga.
Itulah yang sekarang sedang terjadi dengan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Partai-partai masih bertikai tentang syarat pengajuan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu presiden semakin dekat.
Pertikaian yang belum juga berujung itu tidak saja mengganggu jadwal kerja Komisi Pemilihan Umum. Tetapi lebih dari itu, memperlihatkan watak kerja DPR dan partai yang cenderung menggampangkan persoalan yang penting dan mempersulit persoalan yang sesungguhnya gampang.
Persoalan yang dibuat rumit sampai sekarang adalah mengenai persentase yang dimungkinkan untuk partai atau gabungan partai mencalonkan presiden dan pasangannya. Angka yang diperjuangkan partai-partai masih terlalu berbeda jauh satu dengan yang lain.
Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ngotot dengan angka tinggi, yaitu antara 25% sampai 30% jumlah perolehan kursi. Partai lain bertahan pada kisaran 20% sampai 25%. Sebaliknya, yang bermain dengan angka rendah memperjuangkan kisaran 15% sampai 20%.
Mencari titik temu angka-angka itulah yang rumit. Sedemikian rumitnya sampai-sampai pengesahan RUU itu ditunda sampai dengan hari terakhir masa sidang 29 Oktober mendatang.
Dari pergerakan posisi tawar terlihat bahwa sangat mungkin angka kompromi pada kisaran 20% dan 25%. Bila angka 20% yang disepakati, berarti hanya Partai Golkar yang bisa mencalonkan sendiri presiden tanpa perlu koalisi. Bila lebih dari 20%, tidak ada satu partai pun yang mampu mencalonkan sendiri dan karena itu harus berkoalisi.
Mereka yang menginginkan angka yang lebih tinggi umumnya mengimpikan agar peserta pemilu presiden nanti tidak terlalu banyak sehingga memudahkan rakyat untuk memilih. Tetapi yang bermain dengan angka rendah mengatakan panggung pemilu presiden harus dibuka luas agar rakyat memiliki banyak pilihan untuk menentukan pemimpin. Termasuk membuka pintu bagi calon presiden independen.
Angka memang penting. Tetapi yang jauh lebih penting justru pada proses memperoleh angka-angka yang disepakati. Dalam soal proses itulah DPR terlihat sangat lamban dan sangat politis. Angka-angka dipertahankan dengan sejumlah kalkulasi untuk mematahkan calon-calon tertentu, terutama dari partai-partai dengan perolehan kursi rendah.
Dalam proses demokrasi pengambilan keputusan, kita menganut dua paham mutlak sekaligus. Partai-partai berlomba menang agar menguasai mayoritas dengan demikian mendikte kebijakan melalui keunggulan suara. Akan tetapi, di tengah pengakuan terhadap mayoritas, politik Indonesia sedang juga dibelit kultur antivoting. Kalau bisa dicapai dengan kompromi, mengapa harus voting.
Dengan syarat yang longgar atau ketat, pemilu presiden harus terlaksana tahun depan. Selonggar-longgarnya syarat pencalonan presiden, kalau dengan basis terendah adalah 15%, pasti tidak akan menimbulkan kebingungan publik memilih karena calon presiden terlalu banyak. Setinggi-tingginya syarat juga tidak mungkin menyebabkan pemilu presiden hanya akan diikuti satu atau dua calon.
Ketepatan dan ketaatan DPR terhadap jadwal juga harus menjadi pegangan. Pengesahan yang terus saja mundur sangat mengganggu proses kerja berikutnya yang berada di tangan KPU. Kalau memang kompromi gagal, mengapa takut memilih voting?