Penulis : Maya Puspita Sari
JAKARTA–MI: Sejumlah partai politik sedang menyiapkan materi gugatan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan diajukan dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Parpol tersebut diantaranya adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Matahari Bangsa.

“Gugatan uji materiil yang akan kami ajukan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yakni 20% kursi atau 25% suara sah nasional. Kami akan menggugat angka itu,” ujar Sekjen PKNU Idham Cholied kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (4/11).

Menurut Idham, persyaratan itu seharusnya dikaji lebih dalam apakah telah berkesuaian dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 atau hanya sekadar praktek ‘dagangan politik’.

Ia menilai persyaratan yang disetujui oleh DPR tersebut tidak lebih dari manifestasi dari dominasi politik yang justru berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang tidak demokratis.

“Apakah pemerintahan yang efektif harus dibangun dengan melanggar prinsip-prinsip demokrasi,” cetusnya.

Idham juga mengaku heran dengan belum diimplementasikannya syarat 15% kursi atau 20% suara sah nasional sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 23 tahun 2003 dan persyaratan itu justru dianulir.

“Ini menunjukkan inkonsistensi DPR. Salah satu hal yang menghambat pembangunan sistem pemerintahan yang kuat adalah sikap inkonsistensi dari elite politik,” tukas dia.

Dalam Pasal 6 huruf a UUD 1945, sambung Idham, disebutkan bahwa yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah parpol atau gabungan parpol dan untuk ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Saat ini, lanjut Idham, pihaknya yang akan mengajukan permohonan uji materiil masih mempersiapkan diri melalui pertemuan secara intensif dan berkonsultasi dengan ahli.

“Jadi parpol atau gabungan parpol berhak mengajukan capres dan cawapres, mengapa harus diatur dengan angka yang demikian besar. Ini namanya penerjemahan yang keliru dan harus didiskusikan lebih lanjut. Tidak hanya partai baru, saya yakin partai-partai kecil peserta pemilu 2004 juga merasa dirugikan,” tandas Idham. (*/OL-03)