Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA–MI: Untuk menjamin legitimasi hasil Pemilu 2009, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengharapkan masyarakat dan peserta pemilu aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi. Apabila Panwaslu belum terbentuk di lokasi terjadinya pelangaran pemilu, masyarakat bisa langsung melaporkannya ke Bawaslu untuk segera ditangani.

Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (16/11). Hidayat mengatakan sampai kini Panwaslu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) belum terbentuk.

“Karena Panwaslu provinsinya belum terbentuk, Panwaslu kabupaten/kota juga belum terbentuk. Selain di Aceh, sejumlah KPU kabupaten/kota di Provinsi Papua juga belum terbentuk,” kata Hidayat.

Ia menjelaskan lambatnya pembentukan Panwaslu Provinsi NAD karena adanya beda pendapat antara DPRD NAD dan KPU. “Kami sebenarnya end user dalam hal pembentukan Panwaslu. Yang melakukan penjaringan calon memilih enam orang calon Panwaslu itu sesuai UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah KPU. Kami hanya memilih tiga orang dari enam orang yang disampaikan KPU ke Bawaslu. Persoalannya sekarang antara DPRD NAD dan KPU yang berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menjaring enam calon panwaslu itu,” katanya.

Hidayat mengatakan mengenai belum terbentuknya sejumlah Panwaslu kabupaten di Provinsi Papua, itu karena kendala teknis. “Pembentukan Panwaslu kabupaten/kota di Papua itu terus jalan, mudah-mudahan itu segera selesai. Di provinsi lain, pembentukan Panwaslu berjalan terus dan progressnya sekarang ini sudah pada tingkat kecamatan,” katanya. (KN/OL-06)