Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA–MI: Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Alfitra Salamm menilai penyerdehanaan parpol adalah suatu keniscayaan. Menurutnya harus ada <i>grand design yang jelas untuk membangun sistem politik Indonesia.

“Harus ada grand design sebuah kesepakatan nasional untuk sistem politik kita. Itu nantinya mendorong komponen parpol dan eksekutif melaksanakan kesepakatan-kesepakatan itu sehingga tidak mengganggu proses pembangunan politik di Indonesia,” kata Alfitra kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (16/11).

Alfitra mengatakan sistem pemerintahan Indonesia saat ini masih rancu. “Kita menjalankan sistem presidensial, tapi juga parlementer. Ini menunjukkan bahwa kita tidak konsisten dengan sistem presidensial. Supaya konsisten menjalankan sisten presidensial, penyederhanaan parpol menjadi suatu keniscayaan,” katanya.

Namun Alfitra mengingatkan supaya semangat penyederhanaan parpol jangan sampai menghilangkan hak-hak politik masyarakat termasuk hak mendirikan parpol. Menurutnya, dengan sistem multi partai dilaksanakan sejak 1999, harus ada kehati-hatian agar tidak terjadi pengulangan pemaksaan penyederhanaan yang bisa menghilangkan hak politik masyarakat.

“Kalau dilakukan penyederhanaan parpol harus secara alami dan dilandasi dengan kesepakatan nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut saya idealnya lima parpol saja. Itu sudah cukup mengakomodasi ideologi seperti nasionalis dan agama di Indonesia,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Idham Cholied menilai DPR dan Pemerintah tidak sungguh-sungguh melakukan penyederhanaan parpol. “Adanya aturan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu yang memperbolehkan parpol peserta Pemilu 2004 yang meraih kursi di DPR salah satu bentuk konspirasi yang berimplikasi pada banyaknya parpol peserta Pemilu 2009. Dampak dari aturan itu, seluruh parpol (24) Pemilu 2004 menjadi parpol Pemilu 2009,” katanya.

Cholied mengatakan seharusnya parpol yang tidak lolos electoral threshold (ET) harus menjalani verifikasi apabila mau ikut peserta Pemilu 2009. “Tapi itu tidak dilakukan. Dan parpol peserta pemilu yang baru diverifikasi pun jumlah banyak karena KPU tidak melakukan tugasnya secara ketat dan tegas,” katanya. (KN/OL-06)