oleh : Ali Syarief

Aliansi Masyarakat Pemilih Indonesia

(Jabong-Medio Januari 2009)

Banyaknya partai politik peserta Pemilu 2009 mengakibatkan kesulitan dan tidak focusnya Masyarakat Pemilih, siapa saja sebenarnya yang harus di centang. Akibatnya, salah satu persoalan mencentang juga, menurut hasil survey bahwa sekitar 30% akan terjadi golongan yang tidak akan memilih, atau karena suara yang tidak syah ataupun karena kesulitan memilih caleg.Hal ini juga dikhawatirkan pemerintahan hasil pemilu 2009, tidak legitimate. Persoalan lain adalah bahwa menurut UU yang ada, komposisi gender (wanita) di DPR RI adalah 30%, dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa Caleg yang terpilih berdasarkan suara terbanyak, akan memungkinkan bertentangan dengan UU tersebut, manakala caleg wanita tidak mendapat suara. Sementara masalah lain adalah bahwa Caleg yang tidak popular (bukan artis) sulit akan dipilih oleh Pemilih Indonesia. Tetapi bagi Caleg yang memiliki kemampuan finasial (padahal tidak memiliki competency) dimungkinkan dapat membeli suara Pemilih, yang kemudian bisa mendudukan dirinya menjadi anggota yang terhormat itu.

Kebohongan Publik akan terjadi dan dimungkinkan dilakukan oleh baik Partai Politik maupun para Caleg itu sendiri. Kontrak-kontrak politik yang di lakukan dengan konstituennya, terutama pada saat kampanye, tidak akan terealisir karena pada akhirnya, kontrak politik yang dapat dilaksanakan adalah kontrak Politik Capres yang duduk menjadi Presiden. Kenapa demikian, sebab perundang-undangannya seperti itu. Karena sistim politik kita tidak jelas, apakah menganut sitim presidensial atau sistim parlemente, akibatnya terjadi chaos seperti yang terjadi saat ini. Mayoritas di DPR adalah bukan the ruling party, semua kebijakan presiden harus mendapat persetujuan DPR yang anggotanya justru dikuasai oleh, konon, partai-partai yang menamakan dirinya sebagai opisisi. Lucunya, kadang-kadang Golkar (sebagai the ruling party bersama Partai Demokrat) juga memposisikan dirinya sebagai oposan. Ini disebabkan karena untuk mengusung Capres dan Cawapres harus berkoalisi (sesaat) dengan partai lainya. Inilah sungguh merupakan dagelan politik kita!. Contoh yang sederhana terjadi di Kab. Garut. Bupati yang memenangkan Pilgub baru-baru ini adalah dari calon independen!. Kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi di pemerintahan kabupaten Garut ini, sebab tidak ada satu partaipun yang mengusung sosok Bupati dan wakilnya DPRD Kab.Garut.

Kualitas anggota DPR hasil pemilu 2009, bisa terjadi seperti ini; Sdr Ferry Mursyidan Baldan yang kita kenal sebagai seorang piawai dalam penyusunan perundang-undangan, juga kita kenal sebagai kader Golkar yang handal, tidak mustahil nanti tidak duduk lagi sebagai anggota DPR RI, karena Sdr. Mandra (Lenong Betawi) memperoleh suara jauh lebih banyak dari pada Kang Ferry, karena bisa saja Bang Mandra jauh lebih banyak dikenal oleh masyarakat umum daripada FMB. Ini fenomena pemilih kita. Lihat bagaimana Dede Macan Effendy mendongkrak raihan suara pada Pilgub Jabar yang lalu secara signifikan. Masyarakat tidak peduli, kalau Agum Gumilar itu mantan pejabat penting dalam berbagai jabatan tinggi di negeri ini, atau sosok Danny Setiawan Gubernur incumbent yang telah lama dikenal oleh masyarakat Jawa Barat. Rupanya pemilih kita, persyetan dengan semua itu, pilihan hatinya ujug ujug jatuh kepada artis idolanya, Dede Yusuf dan ustad Achmad Heriawan. Inilah salah satu chaos demokrasi, akibat ketimpangan antara sistem politik disatu pihak dan pendidikan politik masyarakat timpang di lain pihak.

Tidak serta merta lantas atas nama “demokrasi”, sehinga segalanya menjadi bebas se bebasnya. Jangan kemudian menjadi benar adanya seperti apa kata pepatah orang sunda “ si Cepot jadi Raja”. Memang adalah hak setiap rakyat untuk dapat dipilih dan dapat memilih, akan tetapi semua harus proporsional diatur menurut aturan yang terbaik. Teringat kata Prof. Hogan pakar Komunikasi dari Australia ia mengatakan bahwa ”democracy is regulated”.

Akibat banyaknya partai, 34 partai, peserta Pemilu 2009, diyakini tidak akan ada partai yang akan mendapat raihan suara sebanyak lebih dari 25% atau menjadi single majority. Padahal Partai yang dapat mengusung seorang Calon Presidennya adalah mendapat minimal 25% kursi di DPR. Ini yang kemudian memaksa Partai melakukan koalisi sesaat, hanya untuk dapat mengusung Capres dan Cawapresnya. Situasi seperti ini partai tidak lagi mengenal batal, halal atau haram untuk berkoalisi dengan Partai lain, yang penting bisa secara bersama sama menggoalkan masing-masing calonnya. Padahal platform Partai, Visi dan Misi Partai serta janji saat kampanye dahulu, benar-benar terabaikan.

“Sekali seorang presiden terpilih secara langsung dalam sistem banyak partai itu, maka ia akan berhadapan dengan kekuatan leglislatif yang lebih kuat. Hal itu tercermin dalam dua aspek yaitu dalam hak budget dan hak veto parlemen kita. Oleh parlemen ketidak seimbangan dalam hak veto tidak akan mungkin menghasilkan seorang presiden yang kuat. Dalam sistem presidensial seyogianya kekuatan itu seimbang, sehingga suatu keputusan parlemen dapat diveto oleh seorang presiden, dan dikembalikannya lagi pada parlemen. Baru bilamana keputusan itu disetujui kembali oleh parlemen dengan mayoritas mutlak (biasanya dengan dua per tiga suara) barulah presiden harus menerimanya. Dengan tatanan kenegaraan seperti yang berlaku sekaranjg ini, maka sulitlah secara konstitusional untuk ditemukan seorang pemimpin yang kuat dan efektif yang akan mudah ditemukan adalah seoarang politikus konsesual, yang akan sulit dapat menginduksikan perubahan secara visioner”, demikian menurut Prof.John Sapiiei.

Masalah lain akibat banyaknya partai, masyarakat dibuat sulit untuk menentukan kepada siapa pilihannya diberikan. Kalau masing-masing partai mengusung lima caleg saja untuk calon DPRD Kab/Ko, Provinsi dan Pusat, maka setiap partai berarti memiliki 15 Calegnya. Artinya masyarakat di hadapakan pilihan kepada 510 Caleg ditambah dengan calon anggota DPD. Poster poster para Caleg yang terpampang banyak di temui di mana-mana, disamping tidak member pesan apapun, keculai meminta untuk dicentang nomor urutnya, juga sama sekali tidak berkesan bagi masyarakat pemilih pada umumnya. Memalukan!.

Coba kita tengok Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955. Bulan September 1955, Negara melaksanakan Pemilu untuk memilih anggota legislative, kemudian bulan Desember 1955, dilakukan lagi pemilu untuk memilih anggota konstituante. Dua tahun kemudian pada bulan Juni 1957 dilaksanakan Pemilu untuk memilih anggota DPRD untuk wilayah Jawa, dan bulan Juli 1957, dilaksanakan lagi pemilu untuk memilih anggota DPRD wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Luar biasa bukan!? Kita dapat membayangkan keadaan Negara saat itu, tetapi bisa melaksanakan pemilihan umum dengan tertib, focus dan tentu saja pasti jauh lebih murah dari pada pemilu jaman orde baru atau diera reformasi saat ini. Sok pasti, partisipasi masyarakat pemilihpun saat itu jauh lebih berkualitas daripada pemilih saat ini. Hal ini disebabkan karena perjuangan rakyat saat itu (termasuk partai politik) didasarkan atas sikap ideologis tetapi di salurkan dengan cara yang sangat demokratis yaitu melalui pemungutan suara/Pemilihan Umum yang bebas dan tidak ada unsur tekanan dari siapapun. Sebagai catatan, bahwa hasil pemilu DPRD di seluruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia, mendominasi raihan suara di berbagai tempat. Itulah sebabnya, Pemilu tidak pernah terselenggara hingga tahun 1971. Kemungkinan karena ada kehawatiran di antara elit penguasa (terutama militer) saat itu, kalau pemilu di gelar, PKI akan muncul menguasai secara mutlak di negeri ini!. Inilah yang ujung-ujungnya kemudian Presiden mengluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945!.

Mengahiri tulisan ini, sebagai bahan renungan saja, berikut Ini catatan skandal anggota DPR RI maupun pengurus PARPOL sebagai salah satu penyebab rakyat banyak menjadi pasif; Skandal sex Max Moe’in dengan mantan sekretarisnya. Yahya Zaini jagonya Golkar di DPR RI bersekandal dengan Maria Eva. Penangkapan Al-Amin Nasution oleh KPK, karena kasus suap milyaran rupiah, termasuk kemudian menjadi menimbulkan masalah keluarga. Penangkapan Bulyan Royan anggota DPR komisi V oleh KPK karena kong kalikong tender pengadaan kapal Patroli yang merugikan Negara milyaran rupiah juga. Penangkapan Hamka Yandhu dan Saleh Djasid anggota DPR RI, membuka tabir betapa bususknya para wakil rakyat kita yang ada di DPR RI. Kita sedang menanti seluruh anggota komisi IX cepat diungkap dan diseret ke pengadilan TIPIKOR. Sarjan Tahir anggota DPR RI eks partai Demokrat ditangkap KPK karena dugaan korupsi terlibat alih fungsi lahan hutan di Tanjung Siapi Api. Pengakuan Agus Condro anggota DPR RI dari PDI-P, menerima cek sebesar Rp. 500 juta, dan aliran dana 400 cek yang total berjumlah 20 Milyar untuk menggoalkan Miranda Goeltom sebagai deputy Gubenur BI. Jalaludin Assyatitbi terima suap Rp.55juta sementara Suami Hetty Koes Endang, Yusuf Emir Feisal, telah ditahanh karena t korupsi alih fungis lahan hutan. Ini juga tidak kalah menariknya untuk di simak, laporan ke Polisi pengakuan perkosaan oleh oknum pengurus DPP PAN Sidoarjo Jawa Timur.