Sudah saya sampaikan dalam note-note terdahulu, bahwa kita tidak menganut sistem politik yang benar alias sedang melaksanakan sistem politik yang aneh. Tetapi karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebagian akhli politik kita menyebutnya sebagai Sistem Presidensial. Tetapi yang aneh, koalisi yang sedang dibangun adalah koalisi antar partai-partai. Tujuannya adalah satu untuk mengantar calon presiden dan calon wakil presiden bagi partai-partai yang suaranya tidak mencapai 20%, yang kedua bagi partai Demokrat, karena bisa mencalonkan Capres dan Cawapresnya tanpa Koalisi,  koalisi yang sedang di bangun adalah untuk memperkuaat poisisi partai demokrat di parlemen nanti. Ini juga aneh, karena tugas DPR tidak sesuai dengan sistem presidential. Ia lebih ke sistem parlementer.

Inilah produk UU kita. Akhirnya kan kita jadi aneh tatkala melihat PKS mengajukan amplop tertutup kepada SBY, yang isinya konon adalah kontrak Politik. Kontrak Politik apa?  Dalam sistem presidensial, yang melakukan kontrak social (istilah yang benar adalah bukan kontrak politik) adalah calon presiden kepada rakyatnya, yang nanti disampaikan pada saat kampanye. Setingkat Anas Urbaningrum, karena berada dalam sistem yang buruk, ya jadi ngawur juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat termasuk dari Press. Akibat sistem politik yang buruk pula, perilaku politik juga menjadi aneh. Seharusnya, pada posisi sekarang para Capres itu sudah harus giat menyusun dan menawarkan program yang baik-baik kepada rakyat. Dilakaukan  berbagai Debat publik mengenai berbagai issue social, supaya rakyat dapat mendengar dan mempelajarinya. Yang lucu kita lihat sekarang adalah para capres dan cawapres sibuk mencari pasang-pasangan, padahal didalam sistem ketata negaraan yang baik, peran Wakil Presiden itu, tak lain tak bukan seharusnya hanya sebagai Ban serep saja. Coba lihat di Amerika dan Negara-negara lain. Jadi tidak akan muncul istilah 2 matahari. Nah..yang penting adalah bagaimana para capres dapat menawarkan  Program kepada Rakyat untuk 5 tahun kedepan!.

Pesan yang ingin saya sampaikan mengakhiri tulisan singkat ini (supaya di baca), adalah, bahwa tak seorangpun yang “Ngeuh”, bawah produk UU yang sedang kita laksanakan ini, buruk sekali yang hanya menagakibatkan bangsa ini tidak bermartabat!.