Wawancara AS dengan HR
AS bukan Amerika Serikan dan HR bukan Human Resourse.
AS adalah saya dan HR adalah Hendamin Ranadireksa resouce ilmu politik saya.

AS : Jadi bisa di gambarkan bagaimana mengenai situasi partai-partai yang setelah Pemilu 2009 ini?

HR :

Pemilu pasca Orde Baru, 1999, 2004, 2009, selalu berujung ricuh, dibuat ricuh, ruwet atau dibuat ruwet. Dalam era ‘kebebasan’ semacam ini – saya keberatan kebebasan semacam itu diartikan sebagai demokrasi – belum pernah ada partai yang kalah dengan ksatria menerima kekalahan, tanpa harus melempar kesalahan pada penguasa dan/atau pada penyelenggara pemilu. Partai-partai? Hampir tidak ada partai yang memberikan pendidikan politik. Perilaku mereka bahkan, merusak sendi-sendi demokrasi. Ini terjadi bukan hanya di pemilu 2009, pemilu sebelumnya sama. Memalukan!

AS : mengapa partai yang kalah selalu memprotes hasil?

HR :

Mungkin kesemuanya masih diliputi bayangan pemilu masa lalu, pemilu di era Orde Baru. Semua tahu enam kali pemilu di era itu semuanya sarat rekayasa. Rekayasa yang dilakukan penguasa. Penguasa bisa dan biasa melakukan manipulasi suara, melakukan tekanan pada rakyat untuk memilih Golkar, melakukan money politics – dikenal dengan istilah “Serangan Fajar”, dan sejumlah cara lain yang dilakukan penyelenggara pemilu.

AS : Evaluasi mengenai pemilu bagaimana ?
HR :
1. Pemilu 1955, belum ada yang namanya KPU, pemilu meriah namun tetap tertib dan damai. Pemilu diikuti 172 kontestan terdiri dari sekian puluh partai, sekian puluh perorangan, sekian puluh organisasi non partai. Era itu masih ada fatsun (etika) dalam berpolitik. PM Burhanuddin Harahap (Masyumi) dan kabinetnya – yang menylenggarakan pemilu – segera meletakkan jabatan dan menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno untuk menunjuk formatur pembentuk kabinet baru. Padahal, kekalahan Masyumi tidak signifikan (PNI – 22,32%, Masyumi 20,92%, keduanya sama-sama mengantongi 57 kursi di DPR)

2. Pemilu Orde Baru, sesudah pemilu 1971 yang diikuti 10 kontestan, lima pemilu lainnya hanya diikuti 3 kontestan, Golkar (mengaku bukan partai), PPP dan PDI. Semua pemilu rekayasa alias pemilu bohong-bohongan. Rakyat diam, terpaksa diam, karena kuatnya represi.

3. Pemilu pasca Orde Baru, perolehan suara partai bentukan Orde Baru dari pemilu ke pemilu terus merosot.

• Golkar: 1997 – 74,51%, 1999 – 26,..%, 2004 – 21,..%, 2009 – 14,..%.
• PPP: 1997 – 22,..%, 1999 – 10,..%: 2004 – 8,..%, 2009 – 5,..%
• PDI/PDIP: 1997 – 11,..%, 1999 – 33,..%, 2004 – 18,..%, 2009 – 14,..%.
Mengapa PDIP saya kategorikan dalam partai bentukan Orde Baru, karena partai ini dalam kongresnya di Semarang (2000) mengklaim dirinya sebagai partai yang telah berusia 26 tahun.

Kalau paradigma mereka dalam berpolitik tidak diubah bukan bukan tidak mungkin suara mereka akan ‘habis’ di pemiulu 2014.

4. Suara partai yang mengusung bendera agama (islam dan non islam) tidak mencerminkan jumlah penganutnya. Bahkan, partai yang teramat kentara mengsusung panji-panji agama hampir tidak dilihat konstituen pemilih. Gambarannya;

• PPP (lihat di atas),
• PKB, (1999 – 12,61%, 2004 – 10,57%, 2009 – 5, …%)
• PAN (1999 – 7,12%, 2004 – 6,44%, 2009 – 6, …%)
• PBB, (1999 – 1,94%, 2004 – 2,62%, 2009 – 1, …%). Harus hengkang dari DPR 2009 – 2014 karena tidak memenuhi syarat parliamentary treshhold.
• PBR (2004 – 2,44%, 2009 – 1,…%). Harus hengkang dari DPR 2009 – 2014 karena tidak memenuhi syarat parliamentary treshhold.
• PKS (2004 – 7,34%, 2009 – 8,…%). Suara PKS naik peringkat namun tidak signifikan.
• PDKB (1999 – 0,52%, PKD (1999 – 0,20%

5. Suara partai yang dikomandoi langsung mantan petinggi tentara, tidak berhasil meraih suara seperti jargon yang sering kita dengar a.l. bahwa, ‘rakyat merindukan kembalinya kiprah tentara dalam politik’. Fakta pemilu membuktikan lain.

• PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) pimpinan Jenderal Eddy Sudradjat (1999 – 1,01%)
• PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) pimpinan Jenderal Hartono mantan KASAD (2004 – 2,11%, 2009 – 1, …%).
• Partai Hanura pimpinan Jenderal Wiranto mantan PANGAB ( 2009 – 3, …%)
• Gerindra pimpinan Letjend Prabowo Subianto Mantan Danjen Kopasus (4,…%)

6. Mungkin banyak yang tidak ‘ngeuh’, kampanye pemilu legislatif di media cetak dan elektronik dimonopoli pimpinan/petinggi partai yang kebanyakannya calon presiden atau, yang diam-diam mengincar kursi wakil presiden. Tidak jelas lagi adakah untuk menjaring suara legislatif ataukah prakampanye untuk pemilu presiden.

AS : Bagaimana pandangan mengenai koalisi yang tengah dibangun partai saat ini?
HR :
Koalisi hanya ada dalam sistem parlementer. Dalam sistem ini koalisi dilakukan partai pemenang yang kemenangannya < (50% + 1). Angota koalisi bertanggung jawab pada partai masing-masing, karenanya berhak menarik dukungan (berhak me-recall anggota kabinet yang erasal dari partainya). Fatsun koalisi adalah kesepakatan atas program yang sama (irisan program). Bertambah banyak anggota koalisi bertambah kecil irisan program, bertambah kecil program yang bisa dikerjakan. Artinya berambah banyak anggota koialisi bertambah lemah kabinet. Di Indonesia, yang mengaku bersistem presidensial namun bernuansa parlementer itu, pemahamannya terbalik. Bertambah banyak anggota koalisi (seakan) bertambah kuat kabinet. Kesimpulannya anggota koalisi tidak punya program, orientasi mereka melulu bagaimana memperoleh kekuasaan.
AS : Oposisi?
HR :
Sistem presidensial tidak mengenal koalisi, karena “Kontrak Sosial” bukan antara partai dengan rakyat melainkan antara presiden terpilih dengan rakyat. Bagaimana partai bisa menyatakan tidak setuju (oposisi) atas program presiden yang substansinya amanat rakyat? Lalu partai yang menamakan diri partai oposisi bertindak untuk dan atas nama rakyat yang mana?
AS : Ribut-ribu soal cawapres bagaimana ?
HR :
Ada sesuatu yang aneh dengan wapres di Indonesia. Tahun 1957 Bung Hatta mundur dari jabatan wakil presiden karena bersimpangan paham dengan (presiden) Bung Karno. Bung Hatta tidak ingin jadi presiden! Di era Orde Baru, Pak Harto tidak pernah memberi kesempatan wakilnya lebih dari satu kali. Rumors yang beredar, di penghujung akhir masa jabatan Pak Harto selalu mencurigai sang wapres berambisi jadi presiden. Pasca Orde Baru kecurigaan Pak Harto memiliki landasan kebenaran. Presiden GusDur berseteru dengan Wakil Presiden Megawati, dan Megawati jadi presiden. Di akhir masa jabatannya, Presiden Megawati juga tidak mulus dengan Wakil Presiden Hamzah Has. Keduanya bersaing untuk kursi presiden, keduanya gagal menjadi presiden kalah oleh SBY. Tidak heran bukan kalau JK juga mengincar kursi presiden?
AS : Jadi ternyata kita ini tidak pernah ajeg dan mulus dalam melaksanakan ketatanegaraan ini. Benarkah kesimpulan itu?
HR :
Ya, ini semua terjadi karena sistem. Produk sistem. Sistem konstitusi kita dari sejak UUD 1945 asli hingga UUD 1945 Amandemen IV memang ganjil, tidak umum, lain dari yang lain, entah disengaja atau memang karena dibuat oleh yang kurang paham akan sistem bernegara. Kalau dibaca pasal-pasalnya ruwet, atau tidak jelas. Mudah terjadi multi interpretasi. Untuk memperbaikinya, batang tubuh konstitusi kita harus dirombak total! Tidak ada cara lain.