Arry Anggadha, Syahid Latif

VIVAnews – Pengamat ekonomi Faisal Basri memperingatkan calon presiden tidak bereksperimen dalam menerapkan sistem ekonomi nasional. Pasalnya setiap pemerintah berdiri sejak Indonesia merdeka, sejumlah sistem ekonomi yang ada telah dicoba.

Seperti diketahui, sejumlah Capres telah mengusung ide-ide sistem ekonomi yang cocok diterapkan untuk Indonesia. Mulai dari ide ekonomi kerakyatan hingga neoliberal kini menjadi topik pembicaraan masyarakat.

“Capres jangan bereksperimen dengan sistem ekonomi. Jika gagal, taruhannya adalah nasib 240 juta penduduk Indonesia,” ujar Faisal Basri dalam Diskusi Indonesia Masa Depan Berkaca dari Imajinasi Capres di Pejaten Village, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin 1 Juni 2009.

Faisal menjelaskan, pada era 1945-1950 Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang sesuai dengan kondisi global kala itu yang tengah mengalami Perang Dunia II. Sistem tersebut memang mau tidak mau harus diterapkan pemerintah.

Pada era 1950-1959, pemerintah mengubah sistem ekonomi tersebut menjadi ekonomi terbuka. Kala itu, sejumlah perusahaan asing diberikan kesempatan luas untuk berinvestasi di Tanah Air. Sayangnya, sistem tersebut malah membuat inflasi tidak terkendali, industri domestik terganggu, dan investor asing menjadi tidak nyaman.

Gagal dengan sistem tersebut, pemerintah di bawah Soekarno pada 1960-1966 mengubah kembali sistem ekonomi menjadi ekonomi terpimpin. Saat inilah, Indonesia mulai ketinggalan dengan negara lain karena infladi yang membengkak hingga 650 persen.

Akan berpihak pada Cina dan Moskow menyebabkan bantuan dari negara blok Amerika Serikat tidak mau membuka ekonominya bagi negara yang dianggap mendukung komunis.

Memasuki 1966 dimana terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto. Distem ekonomi nasional diubah kembali menuju sistem ekonomi yang tidak sepenuhnya diatur pasar.

Nilai tukar Rupiah dan suku bunga yang diatur merupakan salah satu bentuk intervensi negara. Selain itu sejumlah ahli ekonomi juga mulai dikirim ke universitas di luar negeri salah satu yang terkenal adalah ahli ekonomi jebolan Berkeley.

“Hasilnya, ekonomi kita tidak terlalu bagus karena pemerintah mengesampingkan pembangunan demokratisasi. Akibatnya muncul predatory state, korupsi, dan nepotisme,” ujar Faisal.

Berkaca dari pengalaman sejarah tersebut, lanjutnya, Capres Pemilu 2009 hendaknya tidak bereksperimen dalam menerapkan sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia. Apalagi tiga nama Capres yang ada saat ini meupakan tokoh-tokoh lama yang sudah berkecimpung di pemerintahan. “Istilahnya 4L, lu lagi lu lagi,” kata dia.

Faisal juga mengingatkan kepada Capres bahwa perubahan mendasar ekonomi dan bangsa ini tidak bisa selesai hanya dalam lima tahun mendatang.

• VIVAnews