oleh : Ali Syarief

 Kita tentu masih teringat ketika Obama dilantik sebagai presiden, tidak didalam sebuah gedung yang megah, tidak pula di hadiri oleh undangan pejabat, artis atau petinggi lainya. Ia menngucapakan sumpah sebagai kata-kata pelantikannya, didepan rakyat Amerika dibawah atap langit, baik yang memilihnya ataupun yang tidak memilihnya. Mengapa demikian? Karena Amerika menganut sistem politik Presidential, karenanyalah didepan rakyat pemilihnya pelantikan itu di lakukan.

 

Makna yang dapat kita tangkap adalah, bahwa didalam sistem politik presidential, rakyat memilih secara langsung baik kepada calon Presiden maupun kepada calon anggota parlemen secara individu-individu. Jadi yang dipilih rakyat adalah persunya bukan Partainya. Fungsi Partai didalam sistem Presidential adalah sebagai lembaga recruitment manusia-manusia yang kelak layak menjadi pemimpin yang patut di pilih oleh rakyat. Jadi siapapun yang diajukan oleh partai adalah mereka among the best from the best!. Top of the top. Istilah Bondan Winarno nya adalah top markotop. Jadi siapapun yang dipilih rakyat adalah dia sosok manusia yang terbaik.

 

Karena itu keterwakilan seseorang di parlemen, dalam sistem presidential, bukan atas nama partai melainkan individu-individunya. Jadi tidak dikenal istilah “oposisi” ataupun “koalisi” untuk menentang kebijakan presiden/eksekutif. Bagaimana mungkin? Logikanya Presiden dipilih oleh katakanlah 85 juta orang, sedangkan seorang anggota DPR hanya didukung oleh kira-kira 400 ribu orang. Lebih dari itu fatsoen sistem demokrasi, ketika presiden terpilih, karena suaranya 50% + 1 %, maka siapapun dia harus tunduk dan taat kepada komitmen suara terbanyak. Tidak ada lagi penentangan, walau mereka tidak memilihnya diwaktu yang lalu. Betapapun program Mega-Pro bagus umpamanya, maka tidak boleh diperjuangkan lagi, kecuali mendukung apa yang telah menjadi Program SBY-Budiono.

 

Sistem Presidential, nuasanya adalah stabilitas. Karena itu tidak ada oposisi apalagi koalisi kepada Presiden hasil pilihan rakyat. Check dan balance dilakukan dalam koridor kontrak sosial Presiden dengan rakyat pemilihnya. Kalau kontrol oleh legislatif dilakukan overlaping, artinya di luar kontrak sosial, karena pemaksaan kehendak umpamanya, maka presiden di lengkapi dengan hak “veto”. Impeachment hanya dapat dilakukan ketika disepakati kalau Presiden melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral atau menyimpang dari dasar-dasar negara, oleh lembaga lain. UUD kita lemah dalam hal ini (Baca pasal 7a).

 

Perundang-undangan kita, menetapkan bahwa pelantikan Presiden dilakukan pada Sidang Umum MPR RI nanti. Ini karena kelihatannya melanjutkann sistem terdahulu dimana presiden di pilih oleh anggota MPR RI sebagai representasi perwakilan rakyat. Inilah gambaran bahwa dari sisi ini, tidak difahami bahwa sistem kita sudah berubah. Bukan hanya  urusan pelantikan, tetapi mindsetnya para politisi kita, seperti model parlementer yang mengembankan dinamika melalui oposisi dan koalisi. Akibat tidak ajegnya melaksanakan sistem politik ini, maka produknya setiap peristiwa politik diwarnai oleh berbagai kontroversi yang melahirkan suasana chaos.