oleh : Ali Syarief

Siang ini saya sempat terheran-heran, melihat acara TV, ada siaran langsung meliput pidato kenegaraan penyampaian pengantar APBN tahun 2010, oleh Presiden SBY di depan sidang Paripurna DPR RI. Jaman Pak Harto dahulu, biasa di sampaikan pada setiap tanggal 15 Agustus. Heran, bukan karena isi pidatonya, akan tetapi soal timing penyampaiannya. Soal “timing”, bukan masalah sepele. Ini berkaitan dengan praktek ketata negaraan, dalam kerangka system perpolitik kita. Jaman Pak Harto, penyampaian pidato pengantar APBN ini, dianggap sebagai praktek kenagaraan yang baik saja. Dus artinya tidak ada kewajiban. Tetapi dalam system presidensial, pidato pengantar APBN ini, harus di lihat dari suatu proses pelaksanakan system politik.

Yang merasa aneh bagi saya adalah, penyampaian pidato pengantar APBN ini dilakukan oleh Presiden periode 2004~2009, untuk APBN tahun 2010, dihadapan anggota DPR RI yang akan segera berkahir masa tugasnya. Kalau Presiden yang saat ini tidak akan menjadi Presiden pada tahun 2010 yang akan datang, ini artinya presiden yang akan datang tidak melaksanakan kontrak sosialnya (kontrak Politik). Artinya ia telah membohongi rakyat. Kenapa demikian, sebab ketika Capres tadi berkampanye, berjanji ini dan itu, pada saat ia mengawali tugasnya, ia hanya melaksanakan program kerja dari Presiden yang terdahulunya. Ini janggal sekali. Aneh. Frame worknya tidak dapat saya fahami. Tidak logis.

Urut-urutan yang benar itu, dalam system Presidential seperti ini; Capres melakukan kontrak sosial (dikita dikenalk dengan Kontrak Politik) dengan rakyat, kemudian rakyat menentukan pilihan Presidennya. Setelah selesai Pilpres baru dilakukan pemilihan anggota Parlemen. Setelah Presiden terpilih dilantik dan Parlemen baru terbentuk, Presiden menyampaikan kontrak sosialnya kepada parlemen, kemudian parlemen membahsanya dan melegitimasi hingga menjadi UU APBN ( amanah rakyat dan telah menjadi milik negara).

Tugas parlemen/DPR, sebenarnya hanya sampai mengundangkan APBN selama 5 tahun, kemudian bubar. Checks and Balances kepada presiden/eksekutif bila keluar dari kontrak sosialnya dilakukan oleh Senat atau di Indonesia bisa dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di Amerika Parlemen umurnya hanya 2 tahun, Presiden 4 tahun, dan senator 6 tahun.