“Juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan terhadap rekomendasi dari tim verifikasi fakta dan proses atau dikenal dengan tim delapan pada Senin (23/11)”, saya kutip dari Media Indonesia hari ini.

Membaca berita tersebut, saya dalam kesadaran yang paling alfa, menyatakan “heran dan aneh”. Tim 8 yang beliau tetapkan itu, kemudian tentu saja diharapkan dapat menyelesaikan kemelut yang yang sedang kita tunggu penyelesainnya melalui kearifan politik SBY selaku kepala Negara, telah menggelitik fikiran saya karena ada beberapa hal yang sulit saya cerna dan janggal dalam benak saya;

1. Kehadiran Tim 8 ini, bukankah telah menapikan lembaga-lembaga negara yang ada, seperti Kepolisian dan Kejaksaan?
2. Apapun hasilnya, produk tim 8 tersebut, tidak akan pernah menjadi bahan pertimbangan yuridis formal, karena kehadirannya diluar koridor tata hukum yang ada. Artinya telah membertukan ketentuan-ketetuan hukum yang ada.
3. Rekomendasi tim 8, sikap POLISI dan Kejaksaan Agung serta leletnya Presiden bersikap sementara arus bawah yang semakin kuat telah menjadi gerakan masyarakat, yg menentang masalah KPK – POLRI ini, telah semakin menyulitkan Presiden untuk mengambil keputusan yang arif.

Dengan sangat sederhana yang bisa saya utarakan disini adalah: “ telah dan sedang terjadi kemelut dalam tata hukum di negeri ini pada satu sisi, besarnya kepentingan politik (Polical Endevour) pada sisi lain, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritikal dan telah menjadi publik opini yang bisa menjadi arus kekuatan tersendiri (People Pressure) ”. Ini yang menurut hemat saya, kritikal dan menjadi snowball masalah.

Dalam situasi yang seperti ini, sebenarnya masih ada pintu hukum yang satu-satunya masih terbuka, supaya bisa menyelesaikan permukaan masalah (surface) tersebut, sehingga bisa memenuhi harapan rakyat selaku pemegang kedaulatan (baca dalam konteks demokrasi Indonesia). Pintu hukum yang saya maksud adalah Abolisi. Inilah hak prerogratif kepala negara, yang bukan saja kuranya banyak dipahami oleh para Pakar Hukum dan saya yakin ada indikasi Presidenpun tidak menangkap esensinya. Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, mengatakan :” Substansi grasi, amnesti, abolisi, dan rahabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus perkara. Yudikatif sebagaimana halnya Legislatif dan eksekutif berada di wilayah might be wrong, Penggunaan hak prerogatif oleh Kepala Negara hanya dalam kondisi teramat khsus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum”.

Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum. Melalui Abolisi putusan atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernahy terjadi. Abolisi bisa dilakukan terhadap proses hukum yang kacau (misal, akibat sarat rekayasa atau hakim di bawah bayang-bayang kekuasaan, atau tercium adanya permainan kotor yang melatar belakangi proses keadilan), atau ada putusan pengadilan yang tidak adil atau cacat hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum yang bertentangan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang menaui kemarahan publik bahkan tidak tertutup kemungkinan mengundang tekanan internasional, apabila dibiarkan berdampak pada merosotnya kridibilitas negara.